Bupati Wajo, Amran Mahmud masih enggan mengomentari kebijakan pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB menghapuskan tenaga honorer.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, kritik kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sebanyak 5.265 orang pegawai non ASN atau tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo akan terkena dampak dari rencana pemerintah menghapusan tenaga honorer

Sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo masih direndam banjir. Tercatat 5 Kecamatan dan 34 Desa/Kelurahan terdampak, hingga Minggu, (15/1/2023) kemarin.