Dorong Inklusi Keuangan, LPS Tekankan Pentingnya GRC di Industri Perbankan

MAKASSAR - Upaya memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Di Makassar, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng industri perbankan untuk memperdalam penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mempercepat inklusi keuangan.

Kegiatan yang dikemas dalam agenda Silaturahmi LPS bersama Perbankan ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan LPS III – Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) bekerja sama dengan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Acara yang berlangsung di Makassar ini dihadiri oleh asosiasi perbankan serta pimpinan industri jasa keuangan dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Forum ini menjadi ruang strategis bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab tantangan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa penguatan GRC merupakan langkah krusial di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Penerapan GRC bukan lagi sekadar instrumen pendukung, melainkan telah menjadi core strategic capability bagi setiap institusi perbankan untuk memastikan kepatuhan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan ketahanan industri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS III – Sulampua, Fuad Zaen, menekankan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan kunci dalam mendorong inklusi keuangan.

“Dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan uang di bank, LPS tidak dapat bekerja sendiri. Peran perbankan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan dana secara prudent dan penerapan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, selama memenuhi syarat 3T, sebagai bentuk perlindungan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan.

Dalam kegiatan ini, tiga narasumber turut memberikan pemaparan. Dari LPS, Iona Hiroshi Yuki Rombot, Kepala Tim Pengelolaan Single Customer View (SCV) Bank I, menyoroti pentingnya implementasi Single Customer View (SCV) sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan infrastruktur data perbankan.

Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan proses penjaminan simpanan berjalan cepat dan akurat, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah potensi kepanikan nasabah.

Dari OJK, Amirudin Muhidu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel-Sulbar, membahas penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui tata kelola yang baik serta perlindungan konsumen.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan inklusi harus diiringi dengan literasi keuangan yang memadai, mengingat masih adanya kesenjangan yang berpotensi menimbulkan risiko pengelolaan keuangan maupun kejahatan finansial.

Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penyampaian informasi produk yang jelas untuk mencegah praktik merugikan seperti mis-selling dan meningkatkan keamanan data serta transaksi.

Adapun praktisi GRC, Sulad Sri Hardanto, mengulas penerapan GRC dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat unbankable dan out of banking population.

Ia menyampaikan bahwa implementasi GRC memungkinkan perbankan berinovasi sekaligus meminimalkan risiko kecurangan internal dan ancaman siber. Selain itu, penguatan budaya sadar risiko dinilai penting agar tidak hanya sistem yang terjaga, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, GRC dapat menjadi sarana untuk mengubah risiko menjadi peluang dalam mendorong inklusi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan asosiasi perbankan, regulator, serta perwakilan dari 54 kantor cabang bank umum dan 27 bank perkreditan rakyat (BPR/BPRS) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sejumlah asosiasi seperti Perbanas, Perbarindo, Asbisindo, dan Himbarsi juga turut terlibat sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Melalui forum ini, LPS berharap sinergi dengan OJK dan industri perbankan semakin solid, sekaligus mendorong kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat secara lebih luas.