Appi Ingin Perbaiki Sistem Pemilihan RT/RW yang Disenangi Warganya

MAKASSAR - Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi menerima keluhan soal RT/RW saat melakukan kunjungan pada tiga titik berbeda di Jalan Kandea, Kelurahan Baraya dan Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala pada Senin (05/08/2024).

Mayoritas warga mengeluhkan soal RT/RW yang sulit diajak komunikasi dan ditemui, apalagi jika ada bantuan turun. Selain itu, mereka juga tak senang dengan iuran sampah yang setiap tahun naik.

Warga bernama Hariani mengatakan Ketua RT/RW 3 di lingkungannya tidak aktif dan sulit bersosialisasi dengan masyarakat. Ia mengeluh, apalagi saat ada bantuan turun, tidak disampaikan.

"RT/RW ini juga tidak tahu siapa warganya. Kalau ada bantuan turun, kita tidak dikasih. Cuma keluarganya saja, atau yang dia kenal saja dapat bantuan," kata Hariani saat diberikan kesempatan bertanya kepada Appi.

Baca Juga: Hanura Siap Usung ARA! Jika Gagal Koalisi, Maka Rekomendasi ke Appi

Warga lainnya, Nurlia bilang warga di sekitar sini mayoritas ekonomi menengah ke bawah. Tapi mirisnya, iuran sampah justru dibebankan malah makin naik setiap tahun.

"Kita di sini kodong, banyak tidak mampu, tapi kenapa iuran sampah selalu dinaikkan. Bantuan di kantor lurah, juga bermasalah. Kami pernah dapat, tiba-tiba tidak dapat maki," keluhnya kepada Appi.

Appi langsung memberikan solusi dan jawaban kepada warga. Ia berjanji bila diamanahkan sebagai Wali Kota Makassar, ia akan membuat system pemilihan RT/RW dengan adil dan disenangi warganya.

"Memilih RT/RW ini merupakan struktur yang paling kecil di tengah-tengah masyarakat. Artinya RT/RW adalah orang yang punya wibawa, punya kemampuan dan kepemimpinan untuk mengatur warga yang paling kecil yang ada di wilayahnya," ungkapnya.

"Sehingga pada saat kedepan kita melakukan pemulihan RT/RW seadil-adilnya, fair dan sejujur-jujurnya, supaya RT/RW bisa dan mampu mengenali warganya," sambungnya.

Baca Juga: Beredar Flayer Aura Paket dengan Irma di Pilkada Gowa 2024

Menurut Appi, RT/RW adalah ujung tombak pemerintah paling bawah yang paling dekat dengan warganya. Makanya saat ada bantuan, maka harus disalurkan sesuai dengan nama dan penerima manfaatnya.

"Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan, berapa banyak orang yang cuman pendatang di daerah situ, berapa keluarga yang ada menjadi tulang punggung. Kita mau database dan data kependudukan ini memang harus dibenahi supaya, hak orang yang mendapatkan bantuan itu sampai tempat sasaran ke tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Ketua DPD II Golkar Makassar ini berjanji, akan membenahi sistem pembagian bantuan sampai benar-benar tepat sasaran. Sehingga tak ada lagi warga yang mengeluh, tidak menerima bantuan padahal terdaftar sebagai penerima manfaat.

Baca Juga: Gerbong Danny-Azhar Kian Solid, PPP dan PDIP Siap Susul PKB Terbitkan B1-KWK

"Bantuan itu merupakan penyangga untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Tapi kalau bantuan ini tidak sampai ke mereka, itu makin hancurlah mereka ini. Ini adalah supporting dari pemerintah kepada mereka, yang membutuhkan yang harus dapat," paparnya.

Mantan Bos PSM Makassar ini juga mengingatkan agar RT/RW bisa netral di Pilwalkot 2024. Appi berpesan agar bantuan dari pemerintah, tidak disandera demi memobilisasi pemilih untuk Cakada tertentu.

"Iyalah, tidak boleh ada tekanan yang disangkut pautkan. Kalau kita bayar sampah tidak bisa tidak boleh ada yang dihubungkan-hubungian yang tidak ada hubungannya," kuncinya.