DPRD Makassar Gelar Paripurna Laporan Penyampaian Hasil Reses Pertama di 2024
Selasa, 30 Apr 2024 21:00
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali & Andi Suhada Sappaile saat memimpin rapat paripurna penyampaian hasil reses. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian hasil Reses pertama pada tahun 2024 ini pada, Selasa, (30/04/2024)
Pada paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali & Andi Suhada Sappaile. Paripurna di mulai dengan agenda penyampaian hasil Reses anggota DPRD Makassar yang telah dilakukan secara individu oleh masing-masing anggota pada tanggal 15-20 Januari 2024.
Pada rapat tersebut perwakilan anggota DPRD disampaikan oleh masing-masing legislator dari dapil mereka seperti, Muchlis A Misbah (Dapil 1), kedua Ray Suryadi Arsyad (Dapil 2), ketiga Andi Suharmika Hasir (Dapil 3), selanjutnya Muh Nasir Rurung (Dapil 4) dan terakhir Irmawati Sila (Dapil 5).
Dilanjutkan dengan Paripurna LKPJ Wali Kota Makassar yang disampaikan oleh Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2023 pendapatan daerah Kota Makassar sebesar Rp4,51 triliun terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen, Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Paripurna ditutup dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Setelah mendengarkan pendapat Akhir Fraksi-fraksi.
Pada paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali & Andi Suhada Sappaile. Paripurna di mulai dengan agenda penyampaian hasil Reses anggota DPRD Makassar yang telah dilakukan secara individu oleh masing-masing anggota pada tanggal 15-20 Januari 2024.
Pada rapat tersebut perwakilan anggota DPRD disampaikan oleh masing-masing legislator dari dapil mereka seperti, Muchlis A Misbah (Dapil 1), kedua Ray Suryadi Arsyad (Dapil 2), ketiga Andi Suharmika Hasir (Dapil 3), selanjutnya Muh Nasir Rurung (Dapil 4) dan terakhir Irmawati Sila (Dapil 5).
Dilanjutkan dengan Paripurna LKPJ Wali Kota Makassar yang disampaikan oleh Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra.
Dalam Penyampaiannya bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2023 pendapatan daerah Kota Makassar sebesar Rp4,51 triliun terealisasi sebesar Rp4,04 triliun atau 89,64 persen, Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,96 triliun dengan realisasi Rp1,56 triliun atau 79,78 persen.
Paripurna ditutup dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Setelah mendengarkan pendapat Akhir Fraksi-fraksi.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
2
Suplai Air Baku Menurun, Perumda Air Minum Makassar Siagakan Mobil Tangki Gratis
3
PDAM Makassar Tambah Debit Air dan Perluas Sambungan Pipa untuk Wilayah Utara
4
OJK & UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara
5
Pelindo Jasa Maritim Perkuat Komitmen Zero Corruption Lewat Edaran Antisuap
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
2
Suplai Air Baku Menurun, Perumda Air Minum Makassar Siagakan Mobil Tangki Gratis
3
PDAM Makassar Tambah Debit Air dan Perluas Sambungan Pipa untuk Wilayah Utara
4
OJK & UNODC Perkuat Kerja Sama Berantas Penipuan Daring di Asia Tenggara
5
Pelindo Jasa Maritim Perkuat Komitmen Zero Corruption Lewat Edaran Antisuap