Dorong Pemilihan Bermartabat, Karang Taruna Makassar Ingatkan Netralitas Penyelenggara

MAKASSAR - Karang Taruna Kota Makassar menggelar dialog di Kopizone, Makassar pada Rabu (20/11/2024). Dialog ini sebagai upaya untuk mengawal netralitas penyelenggara untuk Pilkada serentak yang bermartabat.

Hadir sebagai narasumber dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, KPU, Bawaslu dan pengamat politik.

Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muhammad Zulkifli mengatakan dialog ini merupakan bentuk komitmen untuk mengawal netralitas penyelenggara Pilkada serentak. Ia mengaku mendapat banyak informasi di luar sana, terkait ketidaknetralan penyelenggara.

"Kami mendapatkan banyak informasi yang bermunculan di masyarakat tentang oknum-oknum yang harusnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada, tapi tidak melaksanakan tugasnya. Malah melakukan keberpihakan kepada salah satu paslon yang bisa memicu kecemburuan dan peperangan antara satu kelompok dan kelompoknya yang lainnya," katanya.

Zul sapaannya menyinggung terkait kabar oknum Polri di Polda Sulsel yang dimutasi karena diduga tidak netral. Kemudian ada juga ASN di Pemprov yang baru-baru ini telah disidang.

"Jadi ini adalah salah satu faktor lain sehingga kita berusaha untuk saling mengingatkan sesama masyarakat untuk bisa menjaga netralitas di Pilkada serentak," ucapnya.

Zul juga mengingatkan kepada masyarakat untuk untuk tidak terlalu mudah termakan informasi yang justru akan memicu konflik. Sehingga bisa berpotensi membuat situasi Pilkada menjadi tidak kondusif.

"Para penyelenggara negara juga harus kita ingatkan untuk betul-betul menjalankan tugasnya, karena banyak juga informasi yang beredar. Bahwa beberapa kabupaten/kota ada usaha untuk mengarahkan KPU-KPU di untuk mendukung salah satu paslon dan ini berbahaya. Semoga saja tidak benar," jelasnya.

"Saya cuma ingin mengingatkan bahwa Sulawesi Selatan harus kita jadikan contoh paling baik dalam melaksanakan Pilkada. Tetapi ketika kita semua tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada, maka Sulawesi Selatan akan menjadi contoh terburuk dalam sejarah dalam melaksanakan Pilkada serentak," pungkasnya.