Banmus DPRD Makassar Bahas Agenda Strategis Menyongsong APBD 2025
Rabu, 30 Okt 2024 20:15
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Makassar menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan menjadi fokus dewan dalam waktu dekat. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Makassar menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan menjadi fokus dewan dalam waktu dekat.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan Reses, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai prioritas pembangunan di kota Makassar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah, dengan dihadiri oleh para anggota DPRD Makassar. Dalam pertemuan tersebut, agenda pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Reses yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi langsung terkait masalah yang dihadapi warga dan memberikan solusi berbasis kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah kota.
Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, rapat Banmus DPRD Makassar membahas Program Pembentukan Daerah Peraturan Daerah (Propemperda), yang merupakan agenda jangka panjang dalam rangka memperbaharui dan menyusun peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Program ini bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Para anggota Banmus sepakat untuk memberikan prioritas pada pembahasan beberapa rancangan perda yang dianggap mendesak dan strategis, seperti yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam di Makassar.
Tak kalah penting, rapat juga membahas Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan seiring dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan anggaran yang akan diusulkan untuk mendukung program-program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam pembahasan ini, beberapa anggota dewan memberikan masukan mengenai prioritas pengalokasian anggaran, khususnya untuk infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para anggota Banmus sepakat bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Rapat Banmus DPRD Makassar ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Selain itu, Banmus juga mengingatkan bahwa setiap agenda yang dibahas harus sesuai dengan visi misi pemerintah kota dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Para anggota DPRD berharap agar hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pembangunan kota Makassar semakin progresif dan terarah. Rencana kerja yang matang serta dukungan terhadap pembentukan perda yang efektif akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan berdaya saing.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan Reses, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai prioritas pembangunan di kota Makassar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah, dengan dihadiri oleh para anggota DPRD Makassar. Dalam pertemuan tersebut, agenda pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Reses yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi langsung terkait masalah yang dihadapi warga dan memberikan solusi berbasis kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah kota.
Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, rapat Banmus DPRD Makassar membahas Program Pembentukan Daerah Peraturan Daerah (Propemperda), yang merupakan agenda jangka panjang dalam rangka memperbaharui dan menyusun peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Program ini bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Para anggota Banmus sepakat untuk memberikan prioritas pada pembahasan beberapa rancangan perda yang dianggap mendesak dan strategis, seperti yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam di Makassar.
Tak kalah penting, rapat juga membahas Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan seiring dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan anggaran yang akan diusulkan untuk mendukung program-program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam pembahasan ini, beberapa anggota dewan memberikan masukan mengenai prioritas pengalokasian anggaran, khususnya untuk infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para anggota Banmus sepakat bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Rapat Banmus DPRD Makassar ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Selain itu, Banmus juga mengingatkan bahwa setiap agenda yang dibahas harus sesuai dengan visi misi pemerintah kota dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Para anggota DPRD berharap agar hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pembangunan kota Makassar semakin progresif dan terarah. Rencana kerja yang matang serta dukungan terhadap pembentukan perda yang efektif akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan berdaya saing.
(GUS)
Berita Terkait
News
DPRD Makassar Rekomendasikan Pencabutan Izin RSIA Paramount
Komisi D DPRD Kota Makassar merampungkan rekomendasi penutupan operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount.
Jum'at, 18 Sep 2026 19:45
News
Keluarga Bayi Desak RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai RDP DPRD Makassar
Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan kelalaian di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount yang menyebabkan meninggalnya bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah, Kamis (17/9/2026).
Jum'at, 18 Sep 2026 00:42
Makassar City
Komisi B Puji Langkah PDAM Makassar Perkuat Distribusi Air di Tengah Kemarau
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Andi Syahrum bersama Plt Direktur Keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar menghadiri rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kota Makassar di Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Senin (14/9/2026).
Senin, 14 Sep 2026 17:59
News
Keluarga Bayi Meninggal di RSIA Paramount Makassar Siapkan Langkah Hukum
Keluarga bayi Al Fared Zareen Putra Ilhamsyah bersiap menempuh jalur hukum terkait dugaan kelalaian pelayanan medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar.
Sabtu, 12 Sep 2026 05:36
Makassar City
DPRD Makassar Bahas Polemik Anggaran Seragam Gratis
Komisi A dan Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan untuk membahas dugaan penyimpangan anggaran program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025, Rabu (9/9/2026).
Kamis, 10 Sep 2026 06:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
2
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
3
Musda REI Sulsel Memanas, 100 Lebih Pengembang Pilih Tak Hadir
4
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
5
MK Tak Menemukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menakar Keadilan Substantif Putusan MK: Ijazah, Kekuasaan, dan Konstitusi
2
Warga Jalan Cemara NTI Protes Jalan Rusak, Dinas PU Pastikan Perbaikan 2027
3
Musda REI Sulsel Memanas, 100 Lebih Pengembang Pilih Tak Hadir
4
Eks Anggota DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Dilantik jadi Ketua PAN Soppeng
5
MK Tak Menemukan Bukti Gibran Punya Ijazah Setara SMA