Banmus DPRD Makassar Bahas Agenda Strategis Menyongsong APBD 2025
Rabu, 30 Okt 2024 20:15
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Makassar menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan menjadi fokus dewan dalam waktu dekat. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Makassar menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda penting yang akan menjadi fokus dewan dalam waktu dekat.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan Reses, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai prioritas pembangunan di kota Makassar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah, dengan dihadiri oleh para anggota DPRD Makassar. Dalam pertemuan tersebut, agenda pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Reses yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi langsung terkait masalah yang dihadapi warga dan memberikan solusi berbasis kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah kota.
Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, rapat Banmus DPRD Makassar membahas Program Pembentukan Daerah Peraturan Daerah (Propemperda), yang merupakan agenda jangka panjang dalam rangka memperbaharui dan menyusun peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Program ini bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Para anggota Banmus sepakat untuk memberikan prioritas pada pembahasan beberapa rancangan perda yang dianggap mendesak dan strategis, seperti yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam di Makassar.
Tak kalah penting, rapat juga membahas Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan seiring dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan anggaran yang akan diusulkan untuk mendukung program-program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam pembahasan ini, beberapa anggota dewan memberikan masukan mengenai prioritas pengalokasian anggaran, khususnya untuk infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para anggota Banmus sepakat bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Rapat Banmus DPRD Makassar ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Selain itu, Banmus juga mengingatkan bahwa setiap agenda yang dibahas harus sesuai dengan visi misi pemerintah kota dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Para anggota DPRD berharap agar hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pembangunan kota Makassar semakin progresif dan terarah. Rencana kerja yang matang serta dukungan terhadap pembentukan perda yang efektif akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan berdaya saing.
Rapat yang dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) ini mencakup pembahasan mengenai pelaksanaan Reses, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta Rencana Kerja (Renja) yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai prioritas pembangunan di kota Makassar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah, dengan dihadiri oleh para anggota DPRD Makassar. Dalam pertemuan tersebut, agenda pertama yang dibahas adalah pelaksanaan Reses yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Reses ini menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun ke masyarakat guna menyerap aspirasi langsung terkait masalah yang dihadapi warga dan memberikan solusi berbasis kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah kota.
Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, rapat Banmus DPRD Makassar membahas Program Pembentukan Daerah Peraturan Daerah (Propemperda), yang merupakan agenda jangka panjang dalam rangka memperbaharui dan menyusun peraturan daerah yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Program ini bertujuan untuk menghadirkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Para anggota Banmus sepakat untuk memberikan prioritas pada pembahasan beberapa rancangan perda yang dianggap mendesak dan strategis, seperti yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam di Makassar.
Tak kalah penting, rapat juga membahas Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan seiring dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan anggaran yang akan diusulkan untuk mendukung program-program pembangunan di berbagai sektor.
Dalam pembahasan ini, beberapa anggota dewan memberikan masukan mengenai prioritas pengalokasian anggaran, khususnya untuk infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Para anggota Banmus sepakat bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Rapat Banmus DPRD Makassar ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Selain itu, Banmus juga mengingatkan bahwa setiap agenda yang dibahas harus sesuai dengan visi misi pemerintah kota dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Para anggota DPRD berharap agar hasil dari rapat ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga pembangunan kota Makassar semakin progresif dan terarah. Rencana kerja yang matang serta dukungan terhadap pembentukan perda yang efektif akan sangat mendukung tercapainya tujuan bersama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan berdaya saing.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Diikuti 350 Bikers, Vario Street Nation 2026 di Makassar Berlangsung Meriah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Diikuti 350 Bikers, Vario Street Nation 2026 di Makassar Berlangsung Meriah