Bapemperda DPRD Makassar Bahas Propemperda Tahun 2025
Jum'at, 01 Nov 2024 21:16
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah dengan menggelar rapat pembahasan Propemperda.
MAKASSAR - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah dengan menggelar rapat pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.
Rapat yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024) di ruang Rapat Bapemperda DPRD Makassar ini menjadi tonggak awal bagi perencanaan strategis regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Basdir, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Bapemperda DPRD Makassar, mencerminkan koordinasi yang solid dalam mendukung penyusunan peraturan daerah.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda memfokuskan diskusi pada prioritas regulasi yang akan disusun pada tahun mendatang. Berbagai aspek strategis dibahas secara mendalam, termasuk kebutuhan masyarakat, potensi pengembangan wilayah, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dengan kerangka kerja yang komprehensif, Bapemperda memastikan bahwa Propemperda 2025 tidak hanya mengakomodasi kebutuhan legislasi saat ini, tetapi juga memberikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Setiap anggota yang hadir memberikan masukan konstruktif untuk memastikan program legislasi tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.
Lebih jauh, pembahasan dalam rapat ini tidak hanya menyoroti perencanaan jangka panjang, tetapi juga meninjau regulasi yang telah diusulkan sebelumnya.
Bapemperda mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses legislasi, baik dari segi teknis maupun substansi hukum. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk memperbaiki prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih transparan dan partisipatif.
Selain itu, rapat ini menjadi forum strategis untuk memetakan peluang kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti instansi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Konsistensi dalam melibatkan semua pihak yang berkepentingan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Bapemperda dalam menjalankan tugasnya. Sebagai badan legislatif yang bertanggung jawab atas pembentukan regulasi daerah, Bapemperda menyadari pentingnya sinergi antaranggota serta koordinasi dengan lembaga lain.
Hal ini tidak hanya mempercepat proses legislasi tetapi juga memastikan peraturan yang dihasilkan memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Propemperda 2025 dirancang untuk mendukung berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan infrastruktur, yang dianggap krusial untuk kemajuan Kota Makassar.
Sebagai langkah konkret, hasil dari rapat ini akan menjadi panduan bagi penyusunan rencana kerja legislatif DPRD Kota Makassar pada tahun mendatang.
Keberhasilan Propemperda 2025 diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur dapat membawa perubahan positif. Melalui dedikasi dan kerja keras seluruh anggota Bapemperda, Kota Makassar dapat terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Rapat ini menegaskan bahwa Bapemperda DPRD Makassar siap menghadapi tantangan legislasi di masa depan dengan semangat kolaborasi dan visi yang jelas.
Rapat yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024) di ruang Rapat Bapemperda DPRD Makassar ini menjadi tonggak awal bagi perencanaan strategis regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Basdir, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Bapemperda DPRD Makassar, mencerminkan koordinasi yang solid dalam mendukung penyusunan peraturan daerah.
Dalam rapat tersebut, Bapemperda memfokuskan diskusi pada prioritas regulasi yang akan disusun pada tahun mendatang. Berbagai aspek strategis dibahas secara mendalam, termasuk kebutuhan masyarakat, potensi pengembangan wilayah, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dengan kerangka kerja yang komprehensif, Bapemperda memastikan bahwa Propemperda 2025 tidak hanya mengakomodasi kebutuhan legislasi saat ini, tetapi juga memberikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Setiap anggota yang hadir memberikan masukan konstruktif untuk memastikan program legislasi tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.
Lebih jauh, pembahasan dalam rapat ini tidak hanya menyoroti perencanaan jangka panjang, tetapi juga meninjau regulasi yang telah diusulkan sebelumnya.
Bapemperda mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses legislasi, baik dari segi teknis maupun substansi hukum. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk memperbaiki prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih transparan dan partisipatif.
Selain itu, rapat ini menjadi forum strategis untuk memetakan peluang kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti instansi pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Konsistensi dalam melibatkan semua pihak yang berkepentingan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Bapemperda dalam menjalankan tugasnya. Sebagai badan legislatif yang bertanggung jawab atas pembentukan regulasi daerah, Bapemperda menyadari pentingnya sinergi antaranggota serta koordinasi dengan lembaga lain.
Hal ini tidak hanya mempercepat proses legislasi tetapi juga memastikan peraturan yang dihasilkan memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Propemperda 2025 dirancang untuk mendukung berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan infrastruktur, yang dianggap krusial untuk kemajuan Kota Makassar.
Sebagai langkah konkret, hasil dari rapat ini akan menjadi panduan bagi penyusunan rencana kerja legislatif DPRD Kota Makassar pada tahun mendatang.
Keberhasilan Propemperda 2025 diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terukur dapat membawa perubahan positif. Melalui dedikasi dan kerja keras seluruh anggota Bapemperda, Kota Makassar dapat terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Rapat ini menegaskan bahwa Bapemperda DPRD Makassar siap menghadapi tantangan legislasi di masa depan dengan semangat kolaborasi dan visi yang jelas.
(GUS)
Berita Terkait
Makassar City
Kepsek Mengaku Diintimidasi Usai Bongkar Dugaan Pungli Pengisian Jabatan
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar terus bergulir.
Selasa, 30 Jun 2026 13:22
Makassar City
DPRD Makassar Rekomendasikan Penonaktifan Pejabat Disdik dalam Kasus Seleksi Kepsek
Komisi D DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang namanya muncul dalam aduan terkait proses seleksi kepala sekolah.
Selasa, 30 Jun 2026 13:08
Makassar City
Legislator DPRD Makassar Dukung Penuh IGS 2026, Dongkrak Ekonomi dan Investasi
Pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 di Kota Makassar mendapat sambutan positif dari pihak DPRD Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).
Rabu, 24 Jun 2026 15:16
Makassar City
Ranperda Pengendalian Ruang dan Bangunan Disetujui, DPRD Makassar Bentuk Pansus
DPRD Kota Makassar resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Sabtu, 13 Jun 2026 20:41
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Sinergi PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulteng Kebut Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jika Tidak Ada Tindaklanjut, Kasus Islamic Center Malili Bakal Dilaporkan ke Kejati Sulsel
2
Pemkot Makassar Pastikan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Fasum Manggala
3
Pemkot Makassar Usut Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepala Sekolah
4
Ratusan Relawan SPPG Datangi DPRD Parepare, Tuntut Program MBG Tidak Dihentikan
5
Sinergi PLN UIP Sulawesi & Kejati Sulteng Kebut Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan