Munafri dan Aliyah Tertibkan Randis OPD untuk Efisiensi Aset Pemkot Makassar
Minggu, 09 Mar 2025 10:32
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin penertiban kendaraan dinas yang digunakan oleh OPD Pemkot Makassar, di Lapangan Karebosi, Sabtu (8/03/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin penertiban kendaraan dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Lapangan Karebosi, Sabtu (8/03/2025).
Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya Pemkot Makassar memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efisien dan sesuai aturan, serta menjaga aset milik negara.
Munafri mengevaluasi randis Pemkot Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan.
Munafri menekankan pentingnya penertiban randis tidak hanya untuk memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat operasional pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kendaraan ini dibeli dengan uang negara, jadi penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Wali Kota Makassar.
Dalam pemeriksaan hari ini, yang mencakup delapan OPD pertama, Munafri mengungkapkan ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beberapa randis tercatat dimiliki oleh pejabat yang tidak berhak atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti adanya kendaraan dinas yang platnya tidak sesuai dengan aturan.
"Di beberapa OPD kendaraan dinas ini sudah mulai tercampur antara yang seharusnya hanya digunakan oleh satu orang, namun ada yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan plat hitam padahal seharusnya menggunakan plat merah,” tegas Wali Kota.
Munafri juga mengungkapkan, bahwa di antara randis, ada yang sudah digunakan sejak lama, bahkan dari era pejabat sebelumnya, yang terus dipakai tanpa pengembalian. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya efisien.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan kendaraan dinas, Munafri mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperkenalkan sistem sewa kendaraan dinas.
Dengan sistem sewa ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menghindari beban belanja modal yang besar dan memberikan keleluasaan kepada pihak vendor untuk mengelola kendaraan secara lebih efisien.
“Kita kedepannya kita akan mencoba sistem sewa ya, jadi sudah ada pihak vendor yang akan menarik sendiri setelah sewanya itu selesai dan kita juga kalau sewakan enggak berat,” jelas Munafri.
Selain itu, Munafri berencana memberikan identitas kendaraan kepada setiap OPD seperti menempelkan stiker kendaraan dinas pada setiap mobil agar mudah untuk dikenali dan dipastikan kejelasan pemilikan serta penggunaannya.
"Hari ini benar-benar bukan cuman pemeriksaan tapi inspeksi dan supervisi, supaya kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada ini baik roda empat maupun roda dua dipergunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan menambahkan, penertiban randis hari ini merupakan hari pertama untuk 8 OPD.
Penertiban randis baik roda empat maupun roda dua akan terus berlanjut hingga seluruh randis Pemkot Makassar terdata dengan baik.
"Ini penertiban pertama, sebanyak delapan dinas, kita akan lanjut sampai semua randis dinas selesai ditertibkan. Kami akan memastikan semua kendaraan dinas terdata dengan baik, dan tidak ada yang terselip atau disalah gunakan," jelasnya.
Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya Pemkot Makassar memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efisien dan sesuai aturan, serta menjaga aset milik negara.
Munafri mengevaluasi randis Pemkot Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan.
Munafri menekankan pentingnya penertiban randis tidak hanya untuk memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat operasional pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kendaraan ini dibeli dengan uang negara, jadi penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Wali Kota Makassar.
Dalam pemeriksaan hari ini, yang mencakup delapan OPD pertama, Munafri mengungkapkan ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beberapa randis tercatat dimiliki oleh pejabat yang tidak berhak atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti adanya kendaraan dinas yang platnya tidak sesuai dengan aturan.
"Di beberapa OPD kendaraan dinas ini sudah mulai tercampur antara yang seharusnya hanya digunakan oleh satu orang, namun ada yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan plat hitam padahal seharusnya menggunakan plat merah,” tegas Wali Kota.
Munafri juga mengungkapkan, bahwa di antara randis, ada yang sudah digunakan sejak lama, bahkan dari era pejabat sebelumnya, yang terus dipakai tanpa pengembalian. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya efisien.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan kendaraan dinas, Munafri mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperkenalkan sistem sewa kendaraan dinas.
Dengan sistem sewa ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menghindari beban belanja modal yang besar dan memberikan keleluasaan kepada pihak vendor untuk mengelola kendaraan secara lebih efisien.
“Kita kedepannya kita akan mencoba sistem sewa ya, jadi sudah ada pihak vendor yang akan menarik sendiri setelah sewanya itu selesai dan kita juga kalau sewakan enggak berat,” jelas Munafri.
Selain itu, Munafri berencana memberikan identitas kendaraan kepada setiap OPD seperti menempelkan stiker kendaraan dinas pada setiap mobil agar mudah untuk dikenali dan dipastikan kejelasan pemilikan serta penggunaannya.
"Hari ini benar-benar bukan cuman pemeriksaan tapi inspeksi dan supervisi, supaya kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada ini baik roda empat maupun roda dua dipergunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan menambahkan, penertiban randis hari ini merupakan hari pertama untuk 8 OPD.
Penertiban randis baik roda empat maupun roda dua akan terus berlanjut hingga seluruh randis Pemkot Makassar terdata dengan baik.
"Ini penertiban pertama, sebanyak delapan dinas, kita akan lanjut sampai semua randis dinas selesai ditertibkan. Kami akan memastikan semua kendaraan dinas terdata dengan baik, dan tidak ada yang terselip atau disalah gunakan," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Transformasi Layanan Digital Pemkot Makassar Berbuah Predikat Kota TP2DD Terbaik
Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong transformasi digitalisasi layanan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan transaksi keuangan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Kamis, 24 Sep 2026 23:02
Sulsel
SiLPA Bertambah Rp219 Miliar, Pemkot Makassar Lakukan Penyesuaian
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kota Makassar bertambah sekitar Rp219 miliar setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kamis, 24 Sep 2026 06:08
Makassar City
Pemkot Makassar–Pertamina Matangkan Aturan Klasterisasi SPBU dan Jam Operasional Solar
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama PT Pertamina Patra Niaga terus mematangkan langkah strategis guna mengurai dan mencegah kemacetan akibat antrean panjang kendaraan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di berbagai SPBU.
Rabu, 23 Sep 2026 19:13
Makassar City
Terima Purnabakti, Andi Syahrum Buka Ruang Kolaborasi untuk Perkuat PDAM Makassar
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, menerima kunjungan perwakilan purnabakti PDAM Makassar di Kantor Perumda Air Minum Kota Makassar, Jalan Ratulangi, Rabu (23/9/2026).
Rabu, 23 Sep 2026 15:11
Makassar City
Dinas Pendidikan Makassar Usulkan 79 Sekolah Masuk Program Revitalisasi
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan sampai saat ini.
Selasa, 22 Sep 2026 07:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fauzi Andi Wawo: PKB dan Sindo Makassar Tak Ada Sekat
2
Pemilih Sulsel Tembus 7 Juta, KPU Perkuat Pemutakhiran Data Berkelanjutan
3
Kejari Luwu Timur Sebut Program Kampung Pangan Bukan Sekadar Penegakan Hukum
4
Pertamina Sulawesi Imbau Warga Tak Percaya Hoaks Kenaikan Harga Pertalite
5
Tekan Kasus HIV Remaja, Dinkes Sulsel Gelar Skrining Serentak di 24 Daerah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Fauzi Andi Wawo: PKB dan Sindo Makassar Tak Ada Sekat
2
Pemilih Sulsel Tembus 7 Juta, KPU Perkuat Pemutakhiran Data Berkelanjutan
3
Kejari Luwu Timur Sebut Program Kampung Pangan Bukan Sekadar Penegakan Hukum
4
Pertamina Sulawesi Imbau Warga Tak Percaya Hoaks Kenaikan Harga Pertalite
5
Tekan Kasus HIV Remaja, Dinkes Sulsel Gelar Skrining Serentak di 24 Daerah