Munafri dan Aliyah Tertibkan Randis OPD untuk Efisiensi Aset Pemkot Makassar
Minggu, 09 Mar 2025 10:32
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin penertiban kendaraan dinas yang digunakan oleh OPD Pemkot Makassar, di Lapangan Karebosi, Sabtu (8/03/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin penertiban kendaraan dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Lapangan Karebosi, Sabtu (8/03/2025).
Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya Pemkot Makassar memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efisien dan sesuai aturan, serta menjaga aset milik negara.
Munafri mengevaluasi randis Pemkot Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan.
Munafri menekankan pentingnya penertiban randis tidak hanya untuk memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat operasional pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kendaraan ini dibeli dengan uang negara, jadi penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Wali Kota Makassar.
Dalam pemeriksaan hari ini, yang mencakup delapan OPD pertama, Munafri mengungkapkan ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beberapa randis tercatat dimiliki oleh pejabat yang tidak berhak atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti adanya kendaraan dinas yang platnya tidak sesuai dengan aturan.
"Di beberapa OPD kendaraan dinas ini sudah mulai tercampur antara yang seharusnya hanya digunakan oleh satu orang, namun ada yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan plat hitam padahal seharusnya menggunakan plat merah,” tegas Wali Kota.
Munafri juga mengungkapkan, bahwa di antara randis, ada yang sudah digunakan sejak lama, bahkan dari era pejabat sebelumnya, yang terus dipakai tanpa pengembalian. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya efisien.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan kendaraan dinas, Munafri mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperkenalkan sistem sewa kendaraan dinas.
Dengan sistem sewa ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menghindari beban belanja modal yang besar dan memberikan keleluasaan kepada pihak vendor untuk mengelola kendaraan secara lebih efisien.
“Kita kedepannya kita akan mencoba sistem sewa ya, jadi sudah ada pihak vendor yang akan menarik sendiri setelah sewanya itu selesai dan kita juga kalau sewakan enggak berat,” jelas Munafri.
Selain itu, Munafri berencana memberikan identitas kendaraan kepada setiap OPD seperti menempelkan stiker kendaraan dinas pada setiap mobil agar mudah untuk dikenali dan dipastikan kejelasan pemilikan serta penggunaannya.
"Hari ini benar-benar bukan cuman pemeriksaan tapi inspeksi dan supervisi, supaya kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada ini baik roda empat maupun roda dua dipergunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan menambahkan, penertiban randis hari ini merupakan hari pertama untuk 8 OPD.
Penertiban randis baik roda empat maupun roda dua akan terus berlanjut hingga seluruh randis Pemkot Makassar terdata dengan baik.
"Ini penertiban pertama, sebanyak delapan dinas, kita akan lanjut sampai semua randis dinas selesai ditertibkan. Kami akan memastikan semua kendaraan dinas terdata dengan baik, dan tidak ada yang terselip atau disalah gunakan," jelasnya.
Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya Pemkot Makassar memastikan penggunaan kendaraan dinas yang efisien dan sesuai aturan, serta menjaga aset milik negara.
Munafri mengevaluasi randis Pemkot Makassar didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, dan Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan.
Munafri menekankan pentingnya penertiban randis tidak hanya untuk memeriksa kondisi kendaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat operasional pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Kendaraan ini dibeli dengan uang negara, jadi penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Wali Kota Makassar.
Dalam pemeriksaan hari ini, yang mencakup delapan OPD pertama, Munafri mengungkapkan ditemukan beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Beberapa randis tercatat dimiliki oleh pejabat yang tidak berhak atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyoroti adanya kendaraan dinas yang platnya tidak sesuai dengan aturan.
"Di beberapa OPD kendaraan dinas ini sudah mulai tercampur antara yang seharusnya hanya digunakan oleh satu orang, namun ada yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan plat hitam padahal seharusnya menggunakan plat merah,” tegas Wali Kota.
Munafri juga mengungkapkan, bahwa di antara randis, ada yang sudah digunakan sejak lama, bahkan dari era pejabat sebelumnya, yang terus dipakai tanpa pengembalian. Hal ini, menurutnya, tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan aset negara yang seharusnya efisien.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengelolaan kendaraan dinas, Munafri mengungkapkan rencana Pemkot Makassar untuk memperkenalkan sistem sewa kendaraan dinas.
Dengan sistem sewa ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat menghindari beban belanja modal yang besar dan memberikan keleluasaan kepada pihak vendor untuk mengelola kendaraan secara lebih efisien.
“Kita kedepannya kita akan mencoba sistem sewa ya, jadi sudah ada pihak vendor yang akan menarik sendiri setelah sewanya itu selesai dan kita juga kalau sewakan enggak berat,” jelas Munafri.
Selain itu, Munafri berencana memberikan identitas kendaraan kepada setiap OPD seperti menempelkan stiker kendaraan dinas pada setiap mobil agar mudah untuk dikenali dan dipastikan kejelasan pemilikan serta penggunaannya.
"Hari ini benar-benar bukan cuman pemeriksaan tapi inspeksi dan supervisi, supaya kita bisa melihat kendaraan-kendaraan yang ada ini baik roda empat maupun roda dua dipergunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Kota Makassar, M Dakhlan menambahkan, penertiban randis hari ini merupakan hari pertama untuk 8 OPD.
Penertiban randis baik roda empat maupun roda dua akan terus berlanjut hingga seluruh randis Pemkot Makassar terdata dengan baik.
"Ini penertiban pertama, sebanyak delapan dinas, kita akan lanjut sampai semua randis dinas selesai ditertibkan. Kami akan memastikan semua kendaraan dinas terdata dengan baik, dan tidak ada yang terselip atau disalah gunakan," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
Gerak cepat Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar, kembali menorehkan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Minggu, 30 Nov 2025 19:58
Makassar City
Ranperda APBD 2026 Disetujui, DPRD Makassar Garis Bawahi Penurunan Target PAD
DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2026, di Ruang Pola Sipakalebbi, Kantor Balai Kota Makassar.
Minggu, 30 Nov 2025 17:17
Sulsel
Di KBRI Tokyo, Wali Kota Munafri Beberkan Upaya Perkuat Kolaborasi Jepang
Langkah diplomasi Pemerintah Kota Makassar, di pentas internasional kembali menunjukkan keseriusannya, usai mengikuti rangkaian Asia Smart City Conference (ASCC) 2025.
Jum'at, 28 Nov 2025 20:36
Makassar City
Pemerintah Kelurahan Pampang Komitmen Jaga Netralitas di Pemilihan Serentak RT/RW
Berbagai wilayah kelurahan Kota Makassar saat ini masih melakukan persiapan menjelang Pemilihan Ketua RT/RW serentak, Jumat (28/11/2025).
Jum'at, 28 Nov 2025 17:44
News
Telkom Group Serahkan Bantuan Pembangunan Urban Farming ke Kelurahan Karunrung
Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menerima bantuan pembangunan Urban Farming dari Telkom Group, lewat program Telkom Peduli, Jumat (28/11/2025).
Jum'at, 28 Nov 2025 14:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
3
Pelindo Regional 4 Terima Izin Operasi Baru dari Kemenhub
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
PT Vale Perkuat Literasi Digital Generasi Muda Loeha Raya
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Rekomendasi Penginapan Bagus di Malino: Villa Week End dengan Fasilitas Super Lengkap
2
DPRD-Pemkot Makassar Sepakati APBD 2026 Senilai Rp4,6 Triliun Lebih
3
Pelindo Regional 4 Terima Izin Operasi Baru dari Kemenhub
4
Milad ke-50, IMMIM Siap Hadapi Transformasi Global Era Digital
5
PT Vale Perkuat Literasi Digital Generasi Muda Loeha Raya