Pemkot Makassar Dorong Edukasi dan Sosialisasi BPJS Kesehatan
Rabu, 26 Mar 2025 15:41

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama BPJS Kesehatan Kota Makassar perkuat optimalisasi kepesertaan Program JKN di Makassar pada Rabu (26/3/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama BPJS Kesehatan Kota Makassar perkuat optimalisasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Makassar pada Rabu (26/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Muhammad Aras memaparkan gambaran umum perkembangan JKN di kota Makassar.
"Dari total penduduk Makassar sebanyak 1,48 juta jiwa, sebanyak 1,46 juta orang atau sekitar 98,9% telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,"
Lebih lanjut, Ia mengatakan dari jumlah 1,46 juta peserta, sebanyak 203 ribu orang dibiayai oleh Pemkot Makassar, sementara 291 ribu lainnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, cakupan peserta JKN di Makassar sudah hampir menyeluruh. Namun, masih ada sejumlah peserta yang tidak aktif, terutama dari kelompok peserta mandiri,” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program JKN. Ia menjelaskan, saat ini, dari total 1,46 juta peserta, hanya 79% yang status kepesertaannya aktif.
"Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami akan mencari strategi terbaik agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” kata Munafri.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Masih banyak warga yang belum memahami bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, Ia mengatakan akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Munafri mengatakn Pemkot akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta merancang skema insentif bagi peserta mandiri agar lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
"Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif di tahun 2025 bisa tercapai," ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan selama dua periode menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan, terutama akibat perceraian.
"Setelah bercerai, banyak pasangan tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, padahal iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada data tersebut. Akibatnya, ketika butuh layanan kesehatan, muncul kebingungan soal siapa yang harus membayar," ujarnya.
Untuk itu, Aliyah menegaskan perlunya mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian tidak menghambat akses kesehatan. Dengan aturan yang lebih baik, masalah tunggakan bisa diminimalkan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Muhammad Aras memaparkan gambaran umum perkembangan JKN di kota Makassar.
"Dari total penduduk Makassar sebanyak 1,48 juta jiwa, sebanyak 1,46 juta orang atau sekitar 98,9% telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,"
Lebih lanjut, Ia mengatakan dari jumlah 1,46 juta peserta, sebanyak 203 ribu orang dibiayai oleh Pemkot Makassar, sementara 291 ribu lainnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, cakupan peserta JKN di Makassar sudah hampir menyeluruh. Namun, masih ada sejumlah peserta yang tidak aktif, terutama dari kelompok peserta mandiri,” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program JKN. Ia menjelaskan, saat ini, dari total 1,46 juta peserta, hanya 79% yang status kepesertaannya aktif.
"Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami akan mencari strategi terbaik agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” kata Munafri.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Masih banyak warga yang belum memahami bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, Ia mengatakan akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Munafri mengatakn Pemkot akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta merancang skema insentif bagi peserta mandiri agar lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
"Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif di tahun 2025 bisa tercapai," ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan selama dua periode menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan, terutama akibat perceraian.
"Setelah bercerai, banyak pasangan tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, padahal iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada data tersebut. Akibatnya, ketika butuh layanan kesehatan, muncul kebingungan soal siapa yang harus membayar," ujarnya.
Untuk itu, Aliyah menegaskan perlunya mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian tidak menghambat akses kesehatan. Dengan aturan yang lebih baik, masalah tunggakan bisa diminimalkan
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
Mahasiswa KKN Prestasi Unhas Siap Dukung Program Prioritas Pemkot Makassar
Subdirektorat Pendidikan Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unhas menawarkan kerja sama penempatan mahasiswa KKN Prestasi di Kota Makassar.
Rabu, 09 Jul 2025 13:43

Makassar City
DPRD Tegaskan Relokasi Tak Boleh Rugikan Pedagang Pasar Terong
DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait relokasi Pasar Terong, bersama PD Pasar Kota Makassar dan para pedagang Pasar Terong.
Selasa, 08 Jul 2025 23:18

Makassar City
Pembangunan Konstruksi Stadion Untia Makassar Dimulai 2027
Pemkot Makassar mematangkan persiapan pembangunan Stadion Untia. Proyek ini merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
Selasa, 08 Jul 2025 20:24

Sulsel
Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Bakal Dibentuk di Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mendukung pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia yang digagas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Selasa, 08 Jul 2025 16:19

Makassar City
Pemkot Makassar dan Fatayat NU Kolaborasi Tekan KDRT
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial yang kerap menimpa perempuan dan anak.
Selasa, 08 Jul 2025 12:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

MK Nilai Calon Wawali Jujur, Naili-Ome Menangkan PSU Pilwalkot Palopo
3

Kasus Pungli PTSL Leang-Leang Naik Penyidikan, 600 Penerima Program Dipanggil
4

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
5

Dimulai Besok, Ini Randown Kegiatan Beautiful Malino 2025 Selama Lima Hari
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

MK Nilai Calon Wawali Jujur, Naili-Ome Menangkan PSU Pilwalkot Palopo
3

Kasus Pungli PTSL Leang-Leang Naik Penyidikan, 600 Penerima Program Dipanggil
4

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
5

Dimulai Besok, Ini Randown Kegiatan Beautiful Malino 2025 Selama Lima Hari