Pemkot Makassar Dorong Edukasi dan Sosialisasi BPJS Kesehatan
Rabu, 26 Mar 2025 15:41

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama BPJS Kesehatan Kota Makassar perkuat optimalisasi kepesertaan Program JKN di Makassar pada Rabu (26/3/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama BPJS Kesehatan Kota Makassar perkuat optimalisasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Makassar pada Rabu (26/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Muhammad Aras memaparkan gambaran umum perkembangan JKN di kota Makassar.
"Dari total penduduk Makassar sebanyak 1,48 juta jiwa, sebanyak 1,46 juta orang atau sekitar 98,9% telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,"
Lebih lanjut, Ia mengatakan dari jumlah 1,46 juta peserta, sebanyak 203 ribu orang dibiayai oleh Pemkot Makassar, sementara 291 ribu lainnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, cakupan peserta JKN di Makassar sudah hampir menyeluruh. Namun, masih ada sejumlah peserta yang tidak aktif, terutama dari kelompok peserta mandiri,” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program JKN. Ia menjelaskan, saat ini, dari total 1,46 juta peserta, hanya 79% yang status kepesertaannya aktif.
"Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami akan mencari strategi terbaik agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” kata Munafri.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Masih banyak warga yang belum memahami bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, Ia mengatakan akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Munafri mengatakn Pemkot akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta merancang skema insentif bagi peserta mandiri agar lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
"Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif di tahun 2025 bisa tercapai," ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan selama dua periode menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan, terutama akibat perceraian.
"Setelah bercerai, banyak pasangan tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, padahal iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada data tersebut. Akibatnya, ketika butuh layanan kesehatan, muncul kebingungan soal siapa yang harus membayar," ujarnya.
Untuk itu, Aliyah menegaskan perlunya mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian tidak menghambat akses kesehatan. Dengan aturan yang lebih baik, masalah tunggakan bisa diminimalkan
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Muhammad Aras memaparkan gambaran umum perkembangan JKN di kota Makassar.
"Dari total penduduk Makassar sebanyak 1,48 juta jiwa, sebanyak 1,46 juta orang atau sekitar 98,9% telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,"
Lebih lanjut, Ia mengatakan dari jumlah 1,46 juta peserta, sebanyak 203 ribu orang dibiayai oleh Pemkot Makassar, sementara 291 ribu lainnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, cakupan peserta JKN di Makassar sudah hampir menyeluruh. Namun, masih ada sejumlah peserta yang tidak aktif, terutama dari kelompok peserta mandiri,” ungkapnya.
Meski demikian, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program JKN. Ia menjelaskan, saat ini, dari total 1,46 juta peserta, hanya 79% yang status kepesertaannya aktif.
"Diharapkan pada tahun 2025, minimal 80% peserta harus aktif agar program ini tetap berjalan optimal," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Makassar siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami akan mencari strategi terbaik agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” kata Munafri.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kewajiban sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Masih banyak warga yang belum memahami bahwa kepesertaan yang tidak aktif dapat menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan saat dibutuhkan," ujarnya.
Untuk itu, Ia mengatakan akan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media sosial, pertemuan warga, maupun kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
Selain itu, Munafri mengatakn Pemkot akan mengkaji kemungkinan dukungan tambahan bagi kelompok rentan serta merancang skema insentif bagi peserta mandiri agar lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya.
"Kami berharap dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan BPJS Kesehatan, target minimal 80% peserta aktif di tahun 2025 bisa tercapai," ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan selama dua periode menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, ia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan tunggakan BPJS Kesehatan, terutama akibat perceraian.
"Setelah bercerai, banyak pasangan tidak segera memperbarui data Kartu Keluarga, padahal iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada data tersebut. Akibatnya, ketika butuh layanan kesehatan, muncul kebingungan soal siapa yang harus membayar," ujarnya.
Untuk itu, Aliyah menegaskan perlunya mekanisme pembaruan data yang lebih jelas agar perceraian tidak menghambat akses kesehatan. Dengan aturan yang lebih baik, masalah tunggakan bisa diminimalkan
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Kamis, 03 Jul 2025 14:34

Makassar City
Walkot Munafri Pelajari Konsep Perumahan Berbasis Keadilan Sosial di Karl-Marx-Hof Austria
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti agenda kunjungan lapangan (site visit) ke sejumlah lokasi strategis di Kota Vienna, Austria, Rabu (02/07). Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan World Cities Summit Mayors Forum 2025.
Kamis, 03 Jul 2025 12:27

Makassar City
Makassar Bangun Sinergi Global pada World Cities Summit Mayors Forum di Austria 2025
Dalam rangka memperkuat peran Kota Makassar di kancah internasional, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF) 2025 yang digelar di Vienna, Austria.
Kamis, 03 Jul 2025 10:33

Makassar City
Wawali Aliyah Pertegas Komitmen Pemkot Ratakan Mutu Pendidikan
KPRM menyambangi Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Mereka datang menyampaikan keresahaan terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Rabu, 02 Jul 2025 18:44

Makassar City
Serapan Anggaran Rendah, Sekda Makassar Minta SKPD Segera Genjot Program
Anggota DPRD Kota Makassar menyoroti realisasi serapan anggaran pemerintah kota tahun ini yang masih rendah. Hingga triwulan kedua, angkanya baru di antara 30 hingga 40 persen.
Selasa, 01 Jul 2025 21:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
3

Usaha Jasa Pertambangan di Lutim Diminta Lebih Taat dan Ramah Lingkungan
4

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
5

Tim Verifikasi SSIC 2025 Tinjau Kawasan Industri di Desa Pasi-Pasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
3

Usaha Jasa Pertambangan di Lutim Diminta Lebih Taat dan Ramah Lingkungan
4

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
5

Tim Verifikasi SSIC 2025 Tinjau Kawasan Industri di Desa Pasi-Pasi