Capaian MCP Pemkot Makassar Terus Alami Peningkatan

MAKASSAR - Pemkot Makassar terus melakukan perbaikan sistem dan regulasi, serta mengoptimalkan implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkot Makassar setiap tahunnya.

Bahkan untuk tahun 2023, Kota Makassar tercatat sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan MCP tertinggi di Sulsel, dan urutan kedua setelah Pemprov Sulsel.

Baca Juga: Menteri PPPA Puji Program Pemberdayaan Perempuan Pemkot Makassar

Berdasarkan data progress MCP Pemkot Makassar terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai capaian MCP Kota Makassar berada pada angka 68,14. Angka itu meningkat di 2022 menjadi 82 dan menempatkan Kota Makassar dalam zona hijau.

Dan pada tahun 2023, kembali mengalami peningkatan dengan nilai capaian 82,31, di saat sebagian besar daerah mengalami penurunan nilai capaian MCP.

"Alhamdulillah MCP Makassar rangking kedua di Sulsel," puji Kepala Seksi Pencegahan (korsupgah) KPK Wilayah IV Sulsel Tri Budi Rochmanto saat diwawancara seusai Rapat Evaluasi MCP Pemkot Makassar di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota, Kamis (28/3/2024).

MCP Makassar masih di angka 82, mengalami kenaikan 0,31 dari 82 capaian tahun 2022 menjadi 82,31 pada tahun 2023.

Sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Makassar mengalami peningkatan dan berada di angka 73,15, di atas Pemprov Sulsel. Angka itu naik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana, 2022 lalu SPI Makassar berada di angka 66,38.

"MCP Makassar alhamdulillah di angka 82. Jadi bertahan dari tahun sebelumnya. SPI meningkat lebih baik dari provinsi, di angka 73," tuturnya.

Meski sudah menunjukkan progress yang baik, namun KPK tetap meminta Pemkot Makassar untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar lebih baik ke depan.

Baca Juga: Pemkot Makassar Akan Hadirkan Koridor Kota Makan Enak di Losari

MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

Ada delapan yang menjadi area intervensi MCP KPK. Yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan BMD.

"Jadi ini kita melakukan evaluasi hasil capaian program pemberantasan korupsi di 2023 dan agenda program pencegahan korupsi di 2024," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersyukur capaian MCP Makassar terus meningkat. Itu berkat kerja-kerja keras seluruh aparat pemerintah.

"Alhamdulillah MCP terus meningkat, tapi saya kira masih ada beberapa hal yang perlu untuk kita perbaiki," tutup Danny Pomanto.