Kepala Desa Berdemo di DPR RI, Tuntut Perubahan Masa Jabatan
Selasa, 17 Jan 2023 16:05
Sebagian kecil rombongan kepala desa yang hendak melakukan demonstrasi di DPR RI, Selasa (17/1/2023). Foto: DPR RI
JAKARTA - Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Mereka menyuarakan perubahan masa jabatan kepala desa, dari 6 menjadi 9 tahun.
Kedatangan rombongan Kepala Desa ini diterima anggota DPR RI Charles Meikyansyah. Ia mengakui, ada sejumlah poin yang layak untuk dievaluasi pada UU Desa.
Setidaknya, ada sepuluh poin yang menurutnya perlu dievaluasi dalam UU Desa di antaranya soal kedudukan dan jenis desa, tugas dan tanggung jawab penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peraturan desa.
Baca juga: Anggota DPR RI Dorong Penegak Hukum Tindak Pelindung Bisnis Ilegal
Kemudian, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan desa, ketentuan desa adat, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, serta pembinaan dan pengawasan.
"Salah satu usul yang disampaikan terkait revisi Undang-Undang tentang Desa ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perangkat desa. Masa jabatan kepala desa yang hanya enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga para kades terpilih belum bisa menyelesaikan rencana pembangunan desa," ungkap Charles dikutip dari website DPR RI.
Massa aksi juga mengusulkan penambahan penghasilan dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa yang bersumber dari APBN (dana desa). Sehingga gaji pokok semua kepala desa di Indonesia sama dan waktu pembayarannya juga sama. Sedangkan tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan beban kerja dan wilayah.
Baca juga: Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar untuk Kendalikan Inflasi
Mereka juga meminta agar kepala desa dan perangkat desa mendapat asuransi kesehatan. Mereka mengklaim 80 persen kepala desa dan perangkat desa di Indonesia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Mereka mengusulkan tunjangan kerja bagi kepala desa sebesar 3-5 persen dari dana desa.
"Apdesi juga meminta dana desa hingga sepuluh persen dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara. Maka dari itu, saya, sebagai bagian dari wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah APDESI Jember, mendukung dan mensupport terus aspirasi mereka," pungkas politisi daerah pemilihan Jawa Timur IV ini.
Kedatangan rombongan Kepala Desa ini diterima anggota DPR RI Charles Meikyansyah. Ia mengakui, ada sejumlah poin yang layak untuk dievaluasi pada UU Desa.
Setidaknya, ada sepuluh poin yang menurutnya perlu dievaluasi dalam UU Desa di antaranya soal kedudukan dan jenis desa, tugas dan tanggung jawab penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peraturan desa.
Baca juga: Anggota DPR RI Dorong Penegak Hukum Tindak Pelindung Bisnis Ilegal
Kemudian, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan desa, ketentuan desa adat, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, serta pembinaan dan pengawasan.
"Salah satu usul yang disampaikan terkait revisi Undang-Undang tentang Desa ini adalah mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perangkat desa. Masa jabatan kepala desa yang hanya enam tahun dinilai terlalu pendek sehingga para kades terpilih belum bisa menyelesaikan rencana pembangunan desa," ungkap Charles dikutip dari website DPR RI.
Massa aksi juga mengusulkan penambahan penghasilan dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa yang bersumber dari APBN (dana desa). Sehingga gaji pokok semua kepala desa di Indonesia sama dan waktu pembayarannya juga sama. Sedangkan tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan beban kerja dan wilayah.
Baca juga: Presiden Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar untuk Kendalikan Inflasi
Mereka juga meminta agar kepala desa dan perangkat desa mendapat asuransi kesehatan. Mereka mengklaim 80 persen kepala desa dan perangkat desa di Indonesia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Mereka mengusulkan tunjangan kerja bagi kepala desa sebesar 3-5 persen dari dana desa.
"Apdesi juga meminta dana desa hingga sepuluh persen dari APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara. Maka dari itu, saya, sebagai bagian dari wakil rakyat, yang dalam hal ini adalah APDESI Jember, mendukung dan mensupport terus aspirasi mereka," pungkas politisi daerah pemilihan Jawa Timur IV ini.
(RPL)
Berita Terkait
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
4
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
5
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen