Loloskan 2 Calon yang Dilaporkan ke DKPP, Begini Penjelasan Timsel KPU Sulsel

MAKASSAR - Sebanyak 14 nama calon anggota komisioner KPU Sulsel periode 2023-2028 resmi diumumkan tim seleksi (Timsel) pada Jumat (24/3). Mereka yang lolos berasal dari berbagai latar belakang.

Menariknya, ada dua nama yang lolos, tapi sedang memiliki kasus di DKPP. Keduanya ialah komisioner KPU Sulsel petahana yakni Fatmawati dan Upi Hastati.

Fatma dan Upi dilaporkan ke DKPP oleh koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel. Keduanya diduga melakukan pelanggaraan kode etik saat tahapan Pemilu beberapa waktu lalu.

Dalam aduan OMS Sulsel ke DKPP, Fatma dan Upi bersama 2 komisioner KPU Sulsel yakni Faisal Amir dan Asram Jaya diduga kuat telah mendalangi perubahan dan menandatangani BA rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu di provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak sesuai dengan BA di beberapa kabupaten/kota.

Baca Juga: Dugaan Langgar Kode Etik, 8 Komisioner KPU di Sulsel Diseret ke DKPP

Ketua Timsel KPU Provinsi, Nur Fadhilah Mappaselleng mengatakan sudah melakukan konfirmasi soal dugaan pelanggaran itu kepada Fatma, Upi dan Uslimin saat wawancara.

Fatma dan Upi melakukan tanda tangan berita acara (BA). Sementara Uslimin tidak melakukan tanda tangan.

"Baik pelaku yang tanda tangan, maupun pelaku yang tidak tanda tangan, dengan alasan semuanya. Ketika kami tanyakan apakah putusan yang dilakukan oleh KPU itu adalah putusan kolektif kolegial? Mereka menjawab, iya kolektif kolegial," katanya.

"Berarti ketika keluar maka putusan itu menjadi keputusan lembaga. Itu kalau orang pintar memang berdemokrasi yah. Karena lembaga itu dua pertiga, empat dan tiga itu tidak tanda tangan," lanjutnya.

Dhilah bilang, pihaknya menggali informasi kepada Usle sapaan Uslimin. Usle juga menjadi calon komisioner KPU Sulsel yang masuk 28 nama dan mengikuti tes wawancara.

"Yang tiga tidak tanda tangan ada satu calonnya (Usle) kita sudah klarifikasi. Alasannya dia berada di luar kota, bukan alasan yes or no, tapi berada di luar kota," ujarnya.

"Itu juga yang perlu teman-teman tahu. Mungkin di luar sana, lain ceritanya tapi kami sudah klasifikasi, dia berada di luar kota," sambungnya.

Baca Juga: Timsel Loloskan 14 Calon Komisioner KPU Sulsel, 2 Nama Diseret ke DKPP

Dia melanjutkan, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu soal ini. Apalagi Bawaslu Sulsel sudah memutuskan kasus yang dilaporkan OMS, bahwa terlapor KPU Provinsi dalam hal, tidak bersalah.

"Dan pihak Bawaslu kami pertanyakan, apakah putusan ini pribadi atau lembaga? (jawabannya) lembaga. Yang melakukan putusan yang sudah ada putusan Bawaslu, tidak terindikasi. Maka kami mengatakan bahwa ini adalah putusan lembaga," bebernya.

"Kalau muncul nama-nama, maaf harus belajar lagi ini. Kalau muncul nama perorangan, itu tidak benar lagi kita sampaikan karena ini lembaga," terusnya.

"Kalau kebetulan ada nama itu, maka juga tidak adil. Surat terakhir karena ini dua, yang awalnya tiga, harus adil menyebutkan itu," terusnya lagi.

Menurut Dhilah, putusan yang dikeluarkan Bawaslu Sulsel soal perkara ini ialah mengikat. Sehingga bila ada pihak yang tidak puas dengan putusan KPU Sulsel saat itu, maka yang digugat ialah lembaganya, bukan personalnya.

"Dan kami sampaikan, kalau anda tidak puas, maka bukan personnya yang ditampilkan, bukan personnya yang digugat, tetapi lembaganya, silahkan anda gugat Bawaslu. Jangan gugat kami sebagai Timsel, jangan memberikan gorok-gorok kepada Timsel, kami hanya tahu rekam jejak," jelasnya.

Akademisi UMI Makassar ini menekankan sekali lagi, bahwa persoalan itu adalah putusan lembaga. Dhilah menyampaikan, salah seorang peserta juga sudah mengatakan bahwa ini putusan lembaga, dan dia setuju.

Baca Juga: DKPP Terima Laporan OMS yang Seret 8 Komisioner KPU di Sulsel

"Kalau sudah begitu, kenapa di luar sana ngomongnya lain, ini yang perlu. Jadi jangan omongan itu menjadi omongan yang hoax. Jadi kami sudah dapatkan yang benarnya," tandasnya.

"Cuman sedihnya kita karena yang ditanyakan, dia bilang, saya tidak ada waktu itu. Ada dimana? Saya tidak ada waktu itu, setuju atau tidak? Yah saya setuju, tapi kenapa kau tidak tanda tangan? Saya juga tidak tahu. Nah itu kan integritasnya dipertanyakan," ucap Dhilah menyinggung salah satu calon.

Dhilah kembali menegaskan, sudah mengkonfrontir hal ini ke Fatma dan Upi. "Jadi kalau ada orang yang pertanyaan bertele-tele, saya tanya kepada saudara yang terlibat bertanda tangan, saudara Fatma, saudara Upi. Apakah betul kau lakukan apa yang dituduhkan? Dia menjawab secara kronologis dan mereka punya buktinya," paparnya.

Sehingga menurutnya, persoalan yang dihadapi Fatma dan Upi di DKPP tak akan membuat keduanya disanksi. "Jadi kalau pintar itu orang pusat, di DKPP kan selesai. Kalau tidak yah orang pusat yang mau di-DKPPkan," kuncinya.

"Saya kira, teman-teman yang lain, sampaikan, klarifikasinya sudah sangat kencang," tutupnya.