Timsel Wajib Tahu, DKPP Pernah Sanksi 5 Calon Komisioner Petahana KPU Daerah Ini
Senin, 03 Apr 2023 07:00
Calon Komisioner KPU kabupaten/kota saat menjalani tes CAT beberapa waktu lalu. Foto: IST
MAKASSAR - Sebanyak 5 komisioner petahana yang terjerat DKPP, mendaftar lagi menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota periode 2023-2028. Kelima orang ini, diputuskan mendapat sanksi dalam laporan tersebut.
Mereka ialah dua komisioner KPU Luwu Utara (Lutra), Syabil dan Supriadi yang menerima sanksi peringatan DKPP, melalui putusan Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019. Keduanya diadukan oleh Caleg DPR RI dari Nasdem, Muchtar Luthfi Mutty.
Selanjutnya 2 komisioner KPU Maros, Umar dan Meilany yang dijatuhi sanksi peringtan DKPP, melalui putusan Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020. Menurut Pengadu, keduanya meloloskan anggota PPS yang terafiliasi dengan salah satu Bacalon Bupati Maros.
Kemudian komisioner KPU Barru, Masdar yang dijatuhi sanksi peringatan DKPP, melalui 3 putusan sekaligus yakni Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020. Saat itu Masdar diadukan oleh 2 Cabup Barru dan Bawaslu Barru secara bersamaan.
Anggota tim seleksi (Timsel) Sulsel 1 meliputi Barru, Gowa, Bone, Bulukumna, Lutra dan Lutim, Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf mengatakan pihaknya tentu akan menimbang rekam jejak calon anggota KPU kabupaten/kota. Baik itu statusnya sebagai petahana, maupun yang tidak.
“Tentu kami akan mempertimbangkan, apalagi ketua timsel kami ialah Pak Prof Muhammad, beliau sebelumnya Ketua DKPP. Tentu beliau memiliki pandangan yang lebih luas soal ini,” kata Al Jebra saat dihubungi pada Ahad (2/4) kemarin.
Al Jebra menuturkan, meski begitu hal ini akan tetap dibahas bersama anggota Timsel lainnya. Makanya ia juga berharap publik memberikan masukan kepada Timsel, melalui tahapan tanggapan masyarakat.
“Kami berharap, masyarakat membantu kami melihat rekam jejak para calon komisioner. Kami menerima masukan, karena timsel juga memiliki keterbatasan,” ujarnya.
Sebanyak 517 calon komisioner KPU di 11 kabupaten/kota telah mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) pada (31/3) lalu. Mereka yang dipastikan gugur, karena tidak hadir dalam tes tersebut sebanyak 6 orang.
Baca Juga: Temuan OMS, Timsel KPU Sulsel Diduga Diam-diam Komunikasi dengan Calon Komisioner
Saat ini, mereka menjalani tes psikologi untuk mengerucutkan calon komisioner KPU kabupaten/kota. Sesuai dengan PKPU, Timsel akan mengumumkan nama-nama sebanyak 4 kali kebutuhan.
“Jadi setiap daerah, kita akan umumkan 20 nama calon komisioner. Mereka itu ialah yang dinyatakan lolos tes tertulis (CAT) dan psikologi,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Timsel Sulsel II meliputi Maros, Pangkep, Soppeng, Tana Toraja dan Toraja Utara, Abdi Akbar juga meminta masyarakat menyampaikan masukan ke pihaknya. Agar Timsel bisa mengetahui rekam jejak calon komisioner, baik petahana maupun bukan.
“Nanti kan ada tanggapan masyarakat, nanti masyarakat sampaikanlah di situ. Kalau ada yang diketahui dari calon komisioner, mohon disampaikan. Tentu kami akan pertimbangkan,” tambahnya.
#Berikut 5 calon komisioner petahana yang pernah disanksi DKPP
1. Syabil
Posisi: Komisioner KPU Luwu Utara
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019
2. Supriadi
Posisi: Komisioner KPU Luwu Utara
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019
3. Masdar
Posisi: Komisioner KPU Barru
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020
Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020
Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020
4. Umar
Posisi: Komisioner KPU Maros
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020
5. Meilany
Posisi: Komisioner KPU Maros
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020
Mereka ialah dua komisioner KPU Luwu Utara (Lutra), Syabil dan Supriadi yang menerima sanksi peringatan DKPP, melalui putusan Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019. Keduanya diadukan oleh Caleg DPR RI dari Nasdem, Muchtar Luthfi Mutty.
Selanjutnya 2 komisioner KPU Maros, Umar dan Meilany yang dijatuhi sanksi peringtan DKPP, melalui putusan Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020. Menurut Pengadu, keduanya meloloskan anggota PPS yang terafiliasi dengan salah satu Bacalon Bupati Maros.
Kemudian komisioner KPU Barru, Masdar yang dijatuhi sanksi peringatan DKPP, melalui 3 putusan sekaligus yakni Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020. Saat itu Masdar diadukan oleh 2 Cabup Barru dan Bawaslu Barru secara bersamaan.
Anggota tim seleksi (Timsel) Sulsel 1 meliputi Barru, Gowa, Bone, Bulukumna, Lutra dan Lutim, Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf mengatakan pihaknya tentu akan menimbang rekam jejak calon anggota KPU kabupaten/kota. Baik itu statusnya sebagai petahana, maupun yang tidak.
“Tentu kami akan mempertimbangkan, apalagi ketua timsel kami ialah Pak Prof Muhammad, beliau sebelumnya Ketua DKPP. Tentu beliau memiliki pandangan yang lebih luas soal ini,” kata Al Jebra saat dihubungi pada Ahad (2/4) kemarin.
Al Jebra menuturkan, meski begitu hal ini akan tetap dibahas bersama anggota Timsel lainnya. Makanya ia juga berharap publik memberikan masukan kepada Timsel, melalui tahapan tanggapan masyarakat.
“Kami berharap, masyarakat membantu kami melihat rekam jejak para calon komisioner. Kami menerima masukan, karena timsel juga memiliki keterbatasan,” ujarnya.
Sebanyak 517 calon komisioner KPU di 11 kabupaten/kota telah mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) pada (31/3) lalu. Mereka yang dipastikan gugur, karena tidak hadir dalam tes tersebut sebanyak 6 orang.
Baca Juga: Temuan OMS, Timsel KPU Sulsel Diduga Diam-diam Komunikasi dengan Calon Komisioner
Saat ini, mereka menjalani tes psikologi untuk mengerucutkan calon komisioner KPU kabupaten/kota. Sesuai dengan PKPU, Timsel akan mengumumkan nama-nama sebanyak 4 kali kebutuhan.
“Jadi setiap daerah, kita akan umumkan 20 nama calon komisioner. Mereka itu ialah yang dinyatakan lolos tes tertulis (CAT) dan psikologi,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Timsel Sulsel II meliputi Maros, Pangkep, Soppeng, Tana Toraja dan Toraja Utara, Abdi Akbar juga meminta masyarakat menyampaikan masukan ke pihaknya. Agar Timsel bisa mengetahui rekam jejak calon komisioner, baik petahana maupun bukan.
“Nanti kan ada tanggapan masyarakat, nanti masyarakat sampaikanlah di situ. Kalau ada yang diketahui dari calon komisioner, mohon disampaikan. Tentu kami akan pertimbangkan,” tambahnya.
#Berikut 5 calon komisioner petahana yang pernah disanksi DKPP
1. Syabil
Posisi: Komisioner KPU Luwu Utara
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019
2. Supriadi
Posisi: Komisioner KPU Luwu Utara
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 94-PKE-DKPP/V/2019
3. Masdar
Posisi: Komisioner KPU Barru
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020
Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020
Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020
4. Umar
Posisi: Komisioner KPU Maros
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020
5. Meilany
Posisi: Komisioner KPU Maros
Hukuman: Sanksi Peringatan
Putusan: Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Bawaslu Soppeng Gelar Diskusi Penguatan Kelembagaan Sentra Gakkumdu, 15 Rekomendasi Lahir
Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar Forum Diskusi Penguatan Kelembagaan Sentra Gakkumdu di Hotel Maryam, Kabupaten Soppeng.
Senin, 27 Okt 2025 15:56
News
Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
Bawaslu RI menyerahkan sembilan buku karya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda kepada Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof Farida Patittingi di Makassar pada Jumat (24/10/2025).
Sabtu, 25 Okt 2025 17:40
Sulsel
Bawaslu RI Serius Evaluasi dan Kembangkan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia tengah serius melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa non-tahapan pemilu.
Jum'at, 24 Okt 2025 17:49
News
Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
Komisioner KPU Bantaeng, Aspar Ramli menyampaikan pesan inspiratif tentang pentingnya nilai-nilai santri dalam menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.
Rabu, 22 Okt 2025 16:33
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pupuk Indonesia Cabut Izin 4 Kios di Sulsel & Gorontalo yang Langgar Aturan HET
2
Sahabuddin Sebut Pastani Punya Semangat Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
3
BK dan Elit Partai Respons Isu Perselingkuhan Pimpinan DPRD Jeneponto
4
Jaksa Ahli Madya Kejaksaan RI Pimpin Bagian Hukum Pemkot Makassar
5
Produk UMKM Sulsel Kini Dipasarkan di Kapal PT DLU
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pupuk Indonesia Cabut Izin 4 Kios di Sulsel & Gorontalo yang Langgar Aturan HET
2
Sahabuddin Sebut Pastani Punya Semangat Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
3
BK dan Elit Partai Respons Isu Perselingkuhan Pimpinan DPRD Jeneponto
4
Jaksa Ahli Madya Kejaksaan RI Pimpin Bagian Hukum Pemkot Makassar
5
Produk UMKM Sulsel Kini Dipasarkan di Kapal PT DLU