Biaya Haji Tahun 2025 Ditetapkan, Per Jemaah Bayar Rp55,4 Juta
Senin, 06 Jan 2025 19:38
Biaya pelaksanaan haji tahun 2025 sudah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah RI dengan perjemaah membayar sekitar Rp55,4 Juta. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah bersepakat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Untuk besaran biaya yakni sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanyakan kepada forum terkait laporan Panja apakah bisa disetujui terkait BPIH tahun 2025.
"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?” tanya Marwan.
"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan BPIH tahun 2025. Adapun BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89,4 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Wachid.
Diketahui untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah sudah melakukan persiapan dengan matang, termasuk hasil evaluasi yang telah dilakukan pada pelaksanaan tahun lalu.
Untuk besaran biaya yakni sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanyakan kepada forum terkait laporan Panja apakah bisa disetujui terkait BPIH tahun 2025.
"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?” tanya Marwan.
"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan BPIH tahun 2025. Adapun BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89,4 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Wachid.
Diketahui untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah sudah melakukan persiapan dengan matang, termasuk hasil evaluasi yang telah dilakukan pada pelaksanaan tahun lalu.
(GUS)
Berita Terkait
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
News
357 Tahun Sulsel, Andi Muzakkir Aqil Dorong Potensi Daerah Berdampak Nyata
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan, Andi Muzakkir Aqil, berharap pemerintah terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
Senin, 19 Okt 2026 14:03
Ekbis
OJK dan Komisi XI DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Warga Soppeng
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Komisi XI DPR RI memperkuat edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10).
Senin, 19 Okt 2026 12:47
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk 4 Besar Klasemen Sementara Perolehan Medali Porprov Sulsel 2026
2
Investor Pasar Modal di Sulsel Tumbuh Double Digit, Partisipasi Daerah Meluas
3
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan
4
King Kobra Sepanjang 2,5 Meter Dievakuasi dari Belakang Polsek Tanralili
5
PELNI Perkuat Konektivitas Maritim, Layani 4,55 Juta Penumpang hingga Oktober 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk 4 Besar Klasemen Sementara Perolehan Medali Porprov Sulsel 2026
2
Investor Pasar Modal di Sulsel Tumbuh Double Digit, Partisipasi Daerah Meluas
3
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan
4
King Kobra Sepanjang 2,5 Meter Dievakuasi dari Belakang Polsek Tanralili
5
PELNI Perkuat Konektivitas Maritim, Layani 4,55 Juta Penumpang hingga Oktober 2026