Biaya Haji Tahun 2025 Ditetapkan, Per Jemaah Bayar Rp55,4 Juta
Senin, 06 Jan 2025 19:38

Biaya pelaksanaan haji tahun 2025 sudah ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah RI dengan perjemaah membayar sekitar Rp55,4 Juta. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah bersepakat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025.
Untuk besaran biaya yakni sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanyakan kepada forum terkait laporan Panja apakah bisa disetujui terkait BPIH tahun 2025.
"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?” tanya Marwan.
"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan BPIH tahun 2025. Adapun BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89,4 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Wachid.
Diketahui untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah sudah melakukan persiapan dengan matang, termasuk hasil evaluasi yang telah dilakukan pada pelaksanaan tahun lalu.
Untuk besaran biaya yakni sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) dan pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanyakan kepada forum terkait laporan Panja apakah bisa disetujui terkait BPIH tahun 2025.
"Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Inspektorat, para pimpinan dan para anggota, dapat kita terima keputusan panja?” tanya Marwan.
"Terima," jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan keputusan ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan BPIH tahun 2025. Adapun BPIH yang ditetapkan sebesar Rp89,4 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Wachid.
Diketahui untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah sudah melakukan persiapan dengan matang, termasuk hasil evaluasi yang telah dilakukan pada pelaksanaan tahun lalu.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kunker Reses, Komisi VI DPR Apresiasi Pelindo atas Kelancaran Arus Mudik Lebaran
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI, Nurdin Halid, mengapresiasi PT Pelindo atas persiapan yang baik menghadapi musim mudik Lebaran.
Kamis, 10 Apr 2025 19:53

News
PT PAL Indonesia Dorong Peningkatan TKDN hingga Capai 50%
PT PAL Indonesia terus memacu TKDN produknya hingga mencapai 50%. Target strategis ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional.
Kamis, 10 Apr 2025 17:55

Sulsel
NH Minta Kepada Dirut Pelindo agar Maksimalkan Pelabuhan Garongkong Barru
Komisi VI DPR RI melaksanakan reses komisi pada masa persidangan ke II yang berlangsung di Hotel Four Point Makassar pada Rabu (09/04/2025).
Rabu, 09 Apr 2025 19:10

Sulsel
Ashabul Kahfi Dorong Kemnaker Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Tak Bayar THR
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI), Ashabul Kahfi mendorong Kemnaker RI menindaklanjuti laporan perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR
Minggu, 06 Apr 2025 16:02

News
Waka Komisi VI Nurdin Halid Sidak ke Pasar Pabaeng-baeng Makassar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Sulawesi Selatan dalam rangka reses dan pengawasan harga pangan.
Sabtu, 29 Mar 2025 16:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Seleksi Sekda Makassar: 10 Peserta Lolos Administrasi, Pansel Tekankan Sistem Merit
2

BRIN dan Pangkep Kerjasama untuk Riset dan Inovasi Daerah
3

Idrus Marham Sebut Amran Sulaiman Tak Bertanggungjawab Jika Tak Mau Pimpin KKSS
4

Halalbihalal SMP Islam Athirah: Memperkuat Silaturahmi dan Kebersamaan
5

FK UMI Gelar Yudisium Janji Sarjana Kedokteran & Pengambilan Sumpah Dokter
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Seleksi Sekda Makassar: 10 Peserta Lolos Administrasi, Pansel Tekankan Sistem Merit
2

BRIN dan Pangkep Kerjasama untuk Riset dan Inovasi Daerah
3

Idrus Marham Sebut Amran Sulaiman Tak Bertanggungjawab Jika Tak Mau Pimpin KKSS
4

Halalbihalal SMP Islam Athirah: Memperkuat Silaturahmi dan Kebersamaan
5

FK UMI Gelar Yudisium Janji Sarjana Kedokteran & Pengambilan Sumpah Dokter