Loloskan 2 Calon Komisioner Tersandung DKPP, Timsel KPU Akui Tidak Tahu
Senin, 10 Apr 2023 05:21
Calon Komisioner KPU kabupaten/kota saat menjalani tes CAT beberapa waktu lalu. Foto: IST
MAKASSAR - Tim seleksi (Timsel) KPU Sulsel 2 yang meliputi Maros, Pangkep, Soppeng, Tana Toraja dan Toraja Utara mengumumkan 20 besar calon komisioner KPU kabupaten/kota. Pengumuman ini ialah bagi mereka yang lolos tes tertulis dan psikologi.
Hanya saja, hasil kinerja Timsel Sulsel 2 ini menjadi sorotan. Sebab mereka meloloskan dua komisioner petahana yang pernah berkasus di DKPP.
Keduanya ialah Umar dan Meilany yang merupakan komisioner KPU Maros. Mereka dijatuhi sanksi peringtan DKPP, melalui putusan Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020. Menurut Pengadu, keduanya meloloskan anggota PPS yang terafiliasi dengan salah satu Bacalon Bupati Maros.
Sekretaris Timsel Sulsel 2, Abdi Akbar mengaku tidak mengetahui dua calon petahana tersebut pernah berkasus di DKPP. Dia bilang, pihaknya tak bisa mengecek satu per satu track record calon komisioner yang mendaftar, apalagi jumlahnya ratusan.
"Terkait yang begitu-begitu (rekam jejak calon komisioner), kan ada tanggapan masyarakat. Kami ini tidak mengetahui, tidak mungkin memeriksa rekam jejak atau apapun itu, atau mencari tahu kesalahan dari para bakal calon ini," kata Abdi.
Abdi melanjutkan, pihaknya pun meminta masyarakat untuk berpartisipasi mengawal seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota ini. Jika ada laporan, ia berjanji akan mempertimbangkan masukan tersebut.
"Makanya, ada (tahapan) tanggapan dari masyarakat, supaya menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan. Silakanmi disampaikan, di masa tanggapan masyarakat," jelasnya.
Adapun tahapan berikutnya ialah masukan dan tanggapan masyarakat mulai 9 sampai 16 April 2023. Tanggal ini, ialah jadwal baru yang disampaikan oleh KPU pusat.
“Kemudian tes kesehatan dan tes wawancara pada Selasa (11/4) dan Kamis (13/4) di Rumah Sakit TK II Pelamonia Makassar dan Hotel Remcy Panakkukang Makassar,” tutup Abdi.
Hanya saja, hasil kinerja Timsel Sulsel 2 ini menjadi sorotan. Sebab mereka meloloskan dua komisioner petahana yang pernah berkasus di DKPP.
Keduanya ialah Umar dan Meilany yang merupakan komisioner KPU Maros. Mereka dijatuhi sanksi peringtan DKPP, melalui putusan Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020. Menurut Pengadu, keduanya meloloskan anggota PPS yang terafiliasi dengan salah satu Bacalon Bupati Maros.
Sekretaris Timsel Sulsel 2, Abdi Akbar mengaku tidak mengetahui dua calon petahana tersebut pernah berkasus di DKPP. Dia bilang, pihaknya tak bisa mengecek satu per satu track record calon komisioner yang mendaftar, apalagi jumlahnya ratusan.
"Terkait yang begitu-begitu (rekam jejak calon komisioner), kan ada tanggapan masyarakat. Kami ini tidak mengetahui, tidak mungkin memeriksa rekam jejak atau apapun itu, atau mencari tahu kesalahan dari para bakal calon ini," kata Abdi.
Abdi melanjutkan, pihaknya pun meminta masyarakat untuk berpartisipasi mengawal seleksi calon komisioner KPU kabupaten/kota ini. Jika ada laporan, ia berjanji akan mempertimbangkan masukan tersebut.
"Makanya, ada (tahapan) tanggapan dari masyarakat, supaya menjadi pertimbangan kami untuk mengambil keputusan. Silakanmi disampaikan, di masa tanggapan masyarakat," jelasnya.
Adapun tahapan berikutnya ialah masukan dan tanggapan masyarakat mulai 9 sampai 16 April 2023. Tanggal ini, ialah jadwal baru yang disampaikan oleh KPU pusat.
“Kemudian tes kesehatan dan tes wawancara pada Selasa (11/4) dan Kamis (13/4) di Rumah Sakit TK II Pelamonia Makassar dan Hotel Remcy Panakkukang Makassar,” tutup Abdi.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52
Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45
Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16
News
Taufan Pawe: 24 Daerah Alami PSU Bukti KPU Tak Profesional dalam Pilkada Serentak
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan KPU tidak professional dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.
Senin, 10 Mar 2025 22:56
Sulsel
KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Kamis, 06 Mar 2025 14:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Seleksi Sekda Makassar: 10 Peserta Lolos Administrasi, Pansel Tekankan Sistem Merit
2
BRIN dan Pangkep Kerjasama untuk Riset dan Inovasi Daerah
3
Idrus Marham Sebut Amran Sulaiman Tak Bertanggungjawab Jika Tak Mau Pimpin KKSS
4
Halalbihalal SMP Islam Athirah: Memperkuat Silaturahmi dan Kebersamaan
5
DPRD Bantaeng Dukung Rencana Uji Nurdin Rotasi Pejabat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Seleksi Sekda Makassar: 10 Peserta Lolos Administrasi, Pansel Tekankan Sistem Merit
2
BRIN dan Pangkep Kerjasama untuk Riset dan Inovasi Daerah
3
Idrus Marham Sebut Amran Sulaiman Tak Bertanggungjawab Jika Tak Mau Pimpin KKSS
4
Halalbihalal SMP Islam Athirah: Memperkuat Silaturahmi dan Kebersamaan
5
DPRD Bantaeng Dukung Rencana Uji Nurdin Rotasi Pejabat