Jumlah ODGJ di Makassar Membludak, 2 RS Jiwa Penuh

MAKASSAR - Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar membludak. Dua rumah sakit yang khusus menangani pasien ini penuh. Kondisi ini membuat Dinas Sosial harus putar otak.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, drg Ita Isdiana Anwar bilang, dua rumah sakit yang menangani ODGJ, yakni RSK Dadi dan RS Sayang Rakyat sudah penuh. Kedua rumah sakit ini sudah menolak pasien baru.

Untuk sementara, Dinsos Kota Makassar menampung pasien ODGJ di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jalan Abdullah Daeng Sirua. Mereka dititipkan di sana sembari menunggu kabar ruangan kosong di RS jiwa.

"Kemarin waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu kami kewalahan, banyak sekali ODGJ. Kami mau tampung RPTC tapi kami tidak bisa kalau mereka lagi mengamuk. Kami sudah hubungi, jadi ada ODGJ mengamuk itu ditempatkan di titik ruangan lain," ungkapnya baru-baru ini.

Ita menuturkan bahwa dua RS Jiwa di Kota Makassar saat ini masih belum bisa menampung pasien ODGJ, dikarenakan kuota masih penuh.

"Karena ruangannya penuh, katanya RS Sayang Rakyat dan RS Dadi juga sudah penuh dan belum bisa terima ODGJ. Jadi katanya Senin (kemarin) baru ada kosong ruangannya," tuturnya kepada SINDO Makassar.

"Saya pusing mau simpan di mana mereka karena rumah sakit jiwa sudah penuh. Tapi saya belum tanya sama tim apakah mereka sudah lolos (ditampung) di rumah sakit jiwa. Kan di Makassar cuma dua rumah sakitnya, yaitu Rumah Sakit Dadi dan Rumah Sakit Sayang Rakyat, tetapi belum maksimal," imbuhnya.

Mantan Sekretaris Dinsos Kota Makassar itu juga membeberkan, telah melakukan komunikasi terkait permasalahan ini dengan dua Pihak RS Jiwa di Kota Makassar.

"Saya sudah hubungi pihak rumah sakit terkait permasalahan ini, katanya sementara menambah renovasi ruangan tambahan. Saya juga bingung kenapa banyak ODGJ sekarang, karena mereka kan biasa kita temukan di pinggir jalan, di pasar, dan sebagainya," bebernya saat dihubungi via WhatsApp.

Mantan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Makassar ini pun mengatakan, saat menggelar penjaringan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, para ODGJ tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Jadi pasti mereka tidak punya KTP. Jadi kita harus tempatkan di mana dulu, lalu bawa Dukcapil supaya mau ditahu asal-usul mereka dari mana. Akan tetapi, biasa tidak terbaca, jadi kita juga bingung juga," tutupnya.