Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Penjelasan Komisioner KPU Pangkep Aminah
Jum'at, 14 Apr 2023 14:59

Komisioner KPU Pangkep, Aminah. Foto: Humas KPU Pangkep
MAKASSAR - Komisioner KPU Pangkep, Aminah memberikan respon atas laporan dirinya ke Bawaslu Pangkep. Ia mengaku terkejut dirinya menjadi Terlapor, padahal merasa tidak pernah melakukan hal yang melanggar aturan.
“Jadi terkait dengan laporan saudari Suhartini, saya merasa heran dan merasa aneh saja. Karena saya tidak pernah melakukan interaksi atau bicara atau berdebat langsung dengan pelapor,” kata Aminah.
Dia menuturkan, sudah mendapat informasi dari Bawaslu Pangkep bahwa dirinya dilaporkan. Aminah mengaku kaget dan merasa lucu saat menerima konfirmasi dari Bawaslu.
“Saya bertanya terkait apa? Saya disampaikan bahwa katanya pelapor merasa dipermalukan oleh saya. Saya bilang kapan? Saya tidak pernah ketemu dan berbicara dengan Suhartini,” ujarnya.
Aminah menjelaskan, pihaknya baru tahu kalau security KPU Pangkep yang menanyakan hal itu ke Suhartini setelah rapat selesai. Padahal ia merasa, tidak pernah memerintahkan Arfah untuk menahan Suhartini, atas dasar pembicaraannya.
“Saya, Arfah (security) dengan pak sekertaris adalah perbincangan internal, untuk memeriksa tamu yang hadir dan memperlakukan sama. Jadi tidak ada itu perlakuan kami kepada peserta rapat untuk menghalangi mengikuti rapat, apalagi ini rapat terbuka,” jelasnya.
“Mungkin Arfah, hanya mau memperjelas saja ke Sauhartini status undangannya. Tapi itu tidak ada perintah saya untuk menahan dan menyuruh meminta undagannya,” lanjutnya.
Kordiv Teknis ini melanjutkan, memang pada saat rapat baru akan dimulai, ia mempertanyakan kenapa Partai Buruh belum ke ruang rapat. Dan juga mempertanyakan status kehadiran Suhartini yg baru datang. Karena kegiatan ini adalah Rekap Penetapan DPS tingkat kabupaten/kota.
“Makanya saya menanyakan apakah membawa perwakilan KAHMI Kabupaten Pangkep? Karena Suhartini tidak ada dalam kepengurusan KAHMI di Kabupaten Pangkep. Tapi jawaban satpam katanya ada undangannya,” jelasnya.
Aminah mengklaim, karena sudah mendapat jawaban dari Arah, ia tidak lagi mempersoalkannya. “Dan saya kembali ke ruang teknis untuk rapat pleno DPD. Untuk pemberlakuan kami kepada peserta rapat, kami tentu terbuka dan berupaya melakukan perlakuan yang sama,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Wasekjen MN KAHMI Bidang Ristek, Suhartini Suaedy melaporkan Aminah ke Bawaslu Pangkep. Ia melaporkan Kordiv Teknis itu karena merasa mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat mengikuti kegiatan di KPU Pangkep.
“Jadi terkait dengan laporan saudari Suhartini, saya merasa heran dan merasa aneh saja. Karena saya tidak pernah melakukan interaksi atau bicara atau berdebat langsung dengan pelapor,” kata Aminah.
Dia menuturkan, sudah mendapat informasi dari Bawaslu Pangkep bahwa dirinya dilaporkan. Aminah mengaku kaget dan merasa lucu saat menerima konfirmasi dari Bawaslu.
“Saya bertanya terkait apa? Saya disampaikan bahwa katanya pelapor merasa dipermalukan oleh saya. Saya bilang kapan? Saya tidak pernah ketemu dan berbicara dengan Suhartini,” ujarnya.
Aminah menjelaskan, pihaknya baru tahu kalau security KPU Pangkep yang menanyakan hal itu ke Suhartini setelah rapat selesai. Padahal ia merasa, tidak pernah memerintahkan Arfah untuk menahan Suhartini, atas dasar pembicaraannya.
“Saya, Arfah (security) dengan pak sekertaris adalah perbincangan internal, untuk memeriksa tamu yang hadir dan memperlakukan sama. Jadi tidak ada itu perlakuan kami kepada peserta rapat untuk menghalangi mengikuti rapat, apalagi ini rapat terbuka,” jelasnya.
“Mungkin Arfah, hanya mau memperjelas saja ke Sauhartini status undangannya. Tapi itu tidak ada perintah saya untuk menahan dan menyuruh meminta undagannya,” lanjutnya.
Kordiv Teknis ini melanjutkan, memang pada saat rapat baru akan dimulai, ia mempertanyakan kenapa Partai Buruh belum ke ruang rapat. Dan juga mempertanyakan status kehadiran Suhartini yg baru datang. Karena kegiatan ini adalah Rekap Penetapan DPS tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga: Melapor di Polda Sulsel, Komisioner KPU Pangkep Desak Aduannya Segera Dapatkan Kepastian Hukum
“Makanya saya menanyakan apakah membawa perwakilan KAHMI Kabupaten Pangkep? Karena Suhartini tidak ada dalam kepengurusan KAHMI di Kabupaten Pangkep. Tapi jawaban satpam katanya ada undangannya,” jelasnya.
Aminah mengklaim, karena sudah mendapat jawaban dari Arah, ia tidak lagi mempersoalkannya. “Dan saya kembali ke ruang teknis untuk rapat pleno DPD. Untuk pemberlakuan kami kepada peserta rapat, kami tentu terbuka dan berupaya melakukan perlakuan yang sama,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Wasekjen MN KAHMI Bidang Ristek, Suhartini Suaedy melaporkan Aminah ke Bawaslu Pangkep. Ia melaporkan Kordiv Teknis itu karena merasa mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat mengikuti kegiatan di KPU Pangkep.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
4 Bawaslu di Sulsel Terima Penghargaan SDM Award
Bawaslu di Sulsel memborong empat penghargaan dari Bawaslu RI dalam Rakor Kinerja SDM Pengawas Pemilu dan Penganugerahan SDM Award yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/03/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 18:38

Makassar City
Bawaslu Makassar Apresiasi Pemkot atas Dukungan dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/3/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 15:17

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45

Sulsel
DKPP Periksa KPU Barru, Buntut Pemberhentian Debat Publik Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima komisioner Kabupaten Barru yakni Abdul Syafah B, Busman A Gani, Ilham, Abdul Mannan dan Arham dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 319-PKE-DKPP/XII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (13/03/2025).
Kamis, 13 Mar 2025 19:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ashabul Kahfi Dorong Kemnaker Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Tak Bayar THR
2

LAZ Hadji Kalla Salurkan 10.000 Paket Sembako Idulfitri untuk Duafa
3

Pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel Komitmen Kerja Sesuai SOP
4

Andi Sudirman Hadiri Pencanangan Gedung SDM Muhammadiyah Sulsel
5

Darmawangsyah Muin Ajak Masyarakat Bontonompo Biasakan Hidup Bersih dan Sehat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ashabul Kahfi Dorong Kemnaker Jatuhkan Sanksi ke Perusahaan Tak Bayar THR
2

LAZ Hadji Kalla Salurkan 10.000 Paket Sembako Idulfitri untuk Duafa
3

Pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel Komitmen Kerja Sesuai SOP
4

Andi Sudirman Hadiri Pencanangan Gedung SDM Muhammadiyah Sulsel
5

Darmawangsyah Muin Ajak Masyarakat Bontonompo Biasakan Hidup Bersih dan Sehat