Kegelisahan Perguruan Tinggi Swasta, Calon Maba Menurun Tajam
Minggu, 05 Okt 2025 23:10
Baidillah Sahabuddin (Pengamat Sosial Kemasyarakatan). Foto: Istimewa
Oleh: Baidillah Sahabuddin(Pengamat Sosial Kemasyarakatan)
JUMAT, 26 September 2025 lalu, menemani teman lama seorang guru besar di Universitas Islam Antara Bangsa Malaysia yang diminta menjadi pemateri diselenggarakan oleh Halal Centre UMI yang merupakan Perguruan tinggi terbesar dan tertua di Indonesia Timur.
Halal Centre UMI di bawah kendali Dr Ir Muhammad Nusron sangat concern, dengan kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang wajibnya hukum kehalalan suatu produk. Bukan hanya di Indonesia bahkan ke negara tetangga Malaysia.
Pada momen tersebut diterima langsung oleh Dekan Fakultas Tekhnologi Industri dan jajarannya, dengan keramahan khas orang Bugis-Makassar tidak lupa disuguhi penganan khas Barongko, yang menjadikan pertemuan tersebut penuh keakraban dan canda tawa.
Namun dari semua pertemuan tersebut, ada hal yang menarik jadi pembicaraan terkait dengan kondisi PTS khusunya di Sulawesi Selatan yang mahasiswanya menurun drastis bahkan terjadi dua atau tiga tahun belakangan ini.
Bahkan ada prodi yang mahasiswanya yang mendaftar dibawah 10 orang (singgle digit). Sejumlah faktor mempengaruhi kondisi tersebut. Bahkan catatan penulis setidaknya ada empat faktor yakni yang pertama agresivitas Perguruan Tinggi Negeri, dalam penerimaan mahasiswa dengan meningkatkan kuota jumlah maba.
Bahkan ada dosen di PTN yang mengeluhkan jumlah jam mengajarnya yang meningkat. Akibat Penerimaan Maba di Fakultas meningkat dua kali lipat.
Kemudian yang kedua terkait dengan branding PTN lebih dipilih oleh Calon Maba, reputasi, fasilitas dan sistem pembelajaran yang sudah terkenal baik dan jaminan mutu kelulusan untuk dunia kerja.
Selanjutnya yang ketiga Goverment policy dalam hal ini memberi keluasan PTN untuk menerima Mahasiswa jalur Mandiri, Prestasi. Dan Jalur Bakat.
Dan yang terakhir faktor menurunnya Ekonomi masyarakat. UKT yang sesuai kantong orangtua calon Maba sehingga mereka lebih memilih PTN ketimbang PTS.
Keempat faktor inilah yang menjadi fenomenaYang kompleks bagi PTS dan penyebab kegelisahan para pimpinannya. Regulasi dari pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan tinggi. Pendapatan masyarakat yang menurun (ekonomi).
Ditambah dinamika pasar Perguruan tinggi. Tanpa tindakan yang strategis dari pemerintah berupa kebijakan yang responsif terhadap fenomena menurunnya MABA PTS, Resiko bagi PTS bisa sangat serius, dalam jangka pendek akan terjadi penurunan mutu, dan kehilangan kepercayaan masyarakat akan nyata. Jika ini terjadi bukan tidak mungkin akan banyak PTS berguguran alias ditutup.
JUMAT, 26 September 2025 lalu, menemani teman lama seorang guru besar di Universitas Islam Antara Bangsa Malaysia yang diminta menjadi pemateri diselenggarakan oleh Halal Centre UMI yang merupakan Perguruan tinggi terbesar dan tertua di Indonesia Timur.
Halal Centre UMI di bawah kendali Dr Ir Muhammad Nusron sangat concern, dengan kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang wajibnya hukum kehalalan suatu produk. Bukan hanya di Indonesia bahkan ke negara tetangga Malaysia.
Pada momen tersebut diterima langsung oleh Dekan Fakultas Tekhnologi Industri dan jajarannya, dengan keramahan khas orang Bugis-Makassar tidak lupa disuguhi penganan khas Barongko, yang menjadikan pertemuan tersebut penuh keakraban dan canda tawa.
Namun dari semua pertemuan tersebut, ada hal yang menarik jadi pembicaraan terkait dengan kondisi PTS khusunya di Sulawesi Selatan yang mahasiswanya menurun drastis bahkan terjadi dua atau tiga tahun belakangan ini.
Bahkan ada prodi yang mahasiswanya yang mendaftar dibawah 10 orang (singgle digit). Sejumlah faktor mempengaruhi kondisi tersebut. Bahkan catatan penulis setidaknya ada empat faktor yakni yang pertama agresivitas Perguruan Tinggi Negeri, dalam penerimaan mahasiswa dengan meningkatkan kuota jumlah maba.
Bahkan ada dosen di PTN yang mengeluhkan jumlah jam mengajarnya yang meningkat. Akibat Penerimaan Maba di Fakultas meningkat dua kali lipat.
Kemudian yang kedua terkait dengan branding PTN lebih dipilih oleh Calon Maba, reputasi, fasilitas dan sistem pembelajaran yang sudah terkenal baik dan jaminan mutu kelulusan untuk dunia kerja.
Selanjutnya yang ketiga Goverment policy dalam hal ini memberi keluasan PTN untuk menerima Mahasiswa jalur Mandiri, Prestasi. Dan Jalur Bakat.
Dan yang terakhir faktor menurunnya Ekonomi masyarakat. UKT yang sesuai kantong orangtua calon Maba sehingga mereka lebih memilih PTN ketimbang PTS.
Keempat faktor inilah yang menjadi fenomenaYang kompleks bagi PTS dan penyebab kegelisahan para pimpinannya. Regulasi dari pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan tinggi. Pendapatan masyarakat yang menurun (ekonomi).
Ditambah dinamika pasar Perguruan tinggi. Tanpa tindakan yang strategis dari pemerintah berupa kebijakan yang responsif terhadap fenomena menurunnya MABA PTS, Resiko bagi PTS bisa sangat serius, dalam jangka pendek akan terjadi penurunan mutu, dan kehilangan kepercayaan masyarakat akan nyata. Jika ini terjadi bukan tidak mungkin akan banyak PTS berguguran alias ditutup.
(GUS)
Berita Terkait
News
Demokrasi “Normatif” Islam
Demokrasi menjadi topik utama politik Indonesia sejak jatuhnya Orde Baru, termasuk umat Islam membicarakan soal ini sebagai agenda politik.
Rabu, 04 Mar 2026 12:22
News
Ramadan dan Demokrasi: Ikhtiar Bawaslu Merawat Amanah dan Ukhuwah
Ramadan selalu datang sebagai musim jeda—jeda dari hiruk-pikuk syahwat, jeda dari ambisi yang berlebihan, dan jeda dari kegaduhan yang sering kita ciptakan sendiri dalam kehidupan publik.
Rabu, 04 Mar 2026 05:38
News
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
Memasuki abad ke-21, berbagai peristiwa sosial politik terjadi pada hampir semua negara, perubahan-perubahan besar berlangsung dengan cepat, mencakup banyak aspek dan dimensi kehidupan.
Selasa, 03 Mar 2026 10:45
News
Islam Rendah
Islam rendah sebenarnya orang lebih mengidentikkan dengan istilah Islam rakyat atau Islam pedesaan yang menunjukkan praktik agama yang berkembang di kalangan masyarakat pedesaan, suku-suku, dan kalangan awam perkotaan
Senin, 02 Mar 2026 09:45
News
Netralitas ASN: Ketika Loyalitas Berhadapan dengan Hukum dan Amanah
SALAH satu problem mendasar kepemiluan kita adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu ini kerap diperlakukan sebagai pelanggaran personal, padahal sesungguhnya berakar pada persoalan nilai: benturan antara loyalitas birokrasi dan tuntutan keadilan pemilu.
Senin, 02 Mar 2026 05:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Demokrasi “Normatif” Islam
4
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Demokrasi “Normatif” Islam
4
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara