PT Vale dan Pemkab Lutim Laksanakan Kickoff PPM–SDGs Desa 2025

Selasa, 09 Des 2025 16:01
PT Vale dan Pemkab Lutim Laksanakan Kickoff PPM–SDGs Desa 2025
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), kembali menegaskan komitmennya mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur. Foto/IST
Comment
Share
SOROWAKO - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), kembali menegaskan komitmennya mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang selaras dengan SDGs Desa.

Kickoff Program PPM–SDGs Desa Tahun 2025 digelar bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Senin (8/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Drs. H. Ramadhan Pirade; Sekdis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Awaluddin, jajaran pemerintah daerah; serta para kepala desa, BPD, dan pelaksana kegiatan dari 38 desa wilayah pemberdayaan PTVI.

Direktur External Relation PT Vale Indonesia, Yusri Yunus, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal pelaksanaan PPM tahun ini merupakan upaya sinergis antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program sejalan dengan kebijakan Bupati Luwu Timur, lebih berdampak, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas serta tepat sasaran.

Keberhasilan program pemberdayaan, menurutnya, tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan arah pembangunan antara desa, pemerintah daerah, dan perusahaan.

“PTVI berkomitmen mendukung penuh prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Kami menyambut baik arahan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat,” ujar Yusri Yunus.

Salah satu fokus penting dalam kickoff ini adalah penguatan layanan kesehatan desa melalui pengadaan mobil ambulans desa yang diusung melalui SDGs Desa. PTVI memandang kebutuhan ini sebagai layanan dasar yang penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

Pemerintah Daerah Luwu Timur memastikan bahwa operasional ambulans, termasuk dukungan tenaga medis desa, akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dengan demikian, kendaraan tidak hanya tersedia tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan.

PTVI menyambut baik kebijakan tersebut karena memperkuat efektivitas layanan kesehatan desa, mendukung percepatan penanganan darurat, dan berkontribusi langsung pada tujuan SDGs Desa nomor 3 (Desa Sehat dan Sejahtera). “Sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan perusahaan dalam penguatan layanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama. PTVI siap mendukung implementasi program yang memberikan manfaat langsung bagi warga, termasuk inisiatif pengadaan ambulance desa,” lanjut Yusri.

Pada pelaksanaan SDGs Desa tahun sebelumnya, tujuh desa di wilayah pemberdayaan PT Vale telah mengadakan kendaraan siaga untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Bersama pemerintah daerah, perusahaan melihat langkah ini sebagai capaian positif, namun masih memerlukan sejumlah penyempurnaan, seperti standarisasi layanan, kelengkapan medis minimum, penyusunan SOP penanganan darurat desa, serta integrasi dengan puskesmas dan tenaga kesehatan.

PTVI juga berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan layanan kesehatan sehingga pemanfaatan kendaraan siaga dapat menjadi lebih optimal dan terlembaga.

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir 2025, PTVI memastikan seluruh tahapan PPM dapat dipercepat tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas. Perusahaan menegaskan akan mengikuti arahan pemerintah daerah, menyesuaikan program dengan prioritas SDGs Desa, melanjutkan tahapan teknis yang telah disepakati, serta menjaga keterlibatan aktif desa sebagai pelaksana pembangunan.

“Kami percaya bahwa keberhasilan program PPM adalah keberhasilan bersama. Oleh karena itu, PTVI akan terus memastikan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa berjalan kuat, konsisten, dan berorientasi pada keberlanjutan,” tutup Yusri.

Komitmen PTVI dalam mendukung program pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan sejalan dengan nilai perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik secara bersama-sama.
(TRI)
Berita Terkait
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi
Sulsel
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi
Pemkab Lutim kembali menegaskan bahwa langkah penanganan dampak sosial terkait penyediaan tanah untuk kawasan industri PT IHIP di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, telah dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan perjanjian resmi yang mengikat.
Minggu, 09 Agu 2026 12:03
Lahan Laoli Bukan Perampasan! Bupati Luwu Timur Tegaskan Tanah Proyek PSN Sah Milik Pemkab
Sulsel
Lahan Laoli Bukan Perampasan! Bupati Luwu Timur Tegaskan Tanah Proyek PSN Sah Milik Pemkab
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menjelaskan dasar hukum kepemilikan lahan yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri PT Indonesia Huadi Industry Park (IHIP) di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Jum'at, 07 Agu 2026 13:53
Bupati Irwan Prioritaskan Pemulihan Penghidupan Warga Laoli yang Terdampak PSN
Sulsel
Bupati Irwan Prioritaskan Pemulihan Penghidupan Warga Laoli yang Terdampak PSN
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam memberikan tanggapan atas berbagai dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) proyek di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Jum'at, 07 Agu 2026 13:10
Koalisi Minta Antam Buka Peta IUP, Soroti Dugaan TRK Gunakan Hauling & Stockpile Tanpa Dasar Jelas
News
Koalisi Minta Antam Buka Peta IUP, Soroti Dugaan TRK Gunakan Hauling & Stockpile Tanpa Dasar Jelas
Koalisi menilai persoalan ini menyangkut tiga aspek penting sekaligus, yakni legalitas operasional TRK, kawasan strategis IPIP, serta wilayah konsesi Antam sebagai badan usaha milik negara.
Jum'at, 07 Agu 2026 12:58
Pajak Perolehan Tanah Dipotong 75 Persen, Bapenda Sebut Pertama Kali Diterapkan
Sulsel
Pajak Perolehan Tanah Dipotong 75 Persen, Bapenda Sebut Pertama Kali Diterapkan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali membuat gebrakan dalam pelayanan publik.
Kamis, 06 Agu 2026 14:19
Berita Terbaru