DPRD Makassar Akan Panggil Dinas Pendidikan Bahas Mekanisme PPDB 2026/2027
Senin, 04 Mei 2026 18:59
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk rapat koordinasi terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027.
Ari mengaku hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi mengenai sistem dan metode teknis PPDB dari Disdik.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil untuk rapat internal bersama Dinas Pendidikan untuk mengetahui bagaimana metode penerimaan di tahun ini," ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil sebagai evaluasi atas pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
"Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki bersama sehingga masyarakat tentunya bisa lebih terbuka untuk bagaimana melihat prosesnya," lanjutnya saat dikonfirmasi lewat WhatsApp.
Menurut Ari, pengawasan terhadap sistem PPDB perlu diperketat guna mencegah potensi praktik pungutan liar yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Kami pun dari Dewan DPRD Kota Makassar ini, Komisi D, sudah menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendidikan bahwa apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kemarin kita harus diskusikan lebih awal supaya kita bisa carikan solusi bersama," tegasnya.
Selain itu, Ari mengungkapkan pihaknya juga belum mendapatkan informasi rinci terkait penggunaan aplikasi Lontara Plus dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.
"Jadi nanti setelah ada koordinasi kemudian kami akan infokan. Iya, itu yang kami belum tahu, apakah di aplikasi Lontara itu dia mengikut ke situ ataukah dia ada kanal sendiri di situ," ungkapnya kepada wartawan.
Ia juga mengkhawatirkan potensi gangguan teknis apabila sistem PPDB digabungkan ke dalam platform Lontara Plus.
"Takutnya itu servernya bermasalah atau apa, ini yang menjadi alasan lagi nantinya untuk menjadi masalah," keluhnya.
Komisi D DPRD Makassar dijadwalkan segera memanggil Disdik untuk melakukan koordinasi sekaligus menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
"Kami akan panggil untuk koordinasi kemudian kami akan memberikan masukan-masukan terkait apa harapan masyarakat dan bagaimana untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang kita temukan di tahun-tahun kemarin," pungkasnya.
Ari mengaku hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi mengenai sistem dan metode teknis PPDB dari Disdik.
"Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil untuk rapat internal bersama Dinas Pendidikan untuk mengetahui bagaimana metode penerimaan di tahun ini," ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil sebagai evaluasi atas pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
"Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki bersama sehingga masyarakat tentunya bisa lebih terbuka untuk bagaimana melihat prosesnya," lanjutnya saat dikonfirmasi lewat WhatsApp.
Menurut Ari, pengawasan terhadap sistem PPDB perlu diperketat guna mencegah potensi praktik pungutan liar yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Kami pun dari Dewan DPRD Kota Makassar ini, Komisi D, sudah menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendidikan bahwa apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kemarin kita harus diskusikan lebih awal supaya kita bisa carikan solusi bersama," tegasnya.
Selain itu, Ari mengungkapkan pihaknya juga belum mendapatkan informasi rinci terkait penggunaan aplikasi Lontara Plus dalam pelaksanaan PPDB tahun ini.
"Jadi nanti setelah ada koordinasi kemudian kami akan infokan. Iya, itu yang kami belum tahu, apakah di aplikasi Lontara itu dia mengikut ke situ ataukah dia ada kanal sendiri di situ," ungkapnya kepada wartawan.
Ia juga mengkhawatirkan potensi gangguan teknis apabila sistem PPDB digabungkan ke dalam platform Lontara Plus.
"Takutnya itu servernya bermasalah atau apa, ini yang menjadi alasan lagi nantinya untuk menjadi masalah," keluhnya.
Komisi D DPRD Makassar dijadwalkan segera memanggil Disdik untuk melakukan koordinasi sekaligus menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
"Kami akan panggil untuk koordinasi kemudian kami akan memberikan masukan-masukan terkait apa harapan masyarakat dan bagaimana untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang kita temukan di tahun-tahun kemarin," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkot Makassar Siapkan Perwali Perkuat Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Selasa, 12 Mei 2026 20:38
Sulsel
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
Pemkot Makassar memastikan proses seleksi Direksi PDAM Makassar segera memasuki tahap lanjutan setelah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan audiensi dengan jajaran Kemendagri di Jakarta.
Selasa, 12 Mei 2026 09:27
News
Pemkot Makassar Pastikan Korban Geng Motor di Ablam Dirawat Gratis di RSUD Daya
Pemerintah Kota Makassar memastikan korban kekerasan jalanan mendapatkan penanganan medis secara maksimal dan tanpa biaya.
Senin, 11 Mei 2026 10:11
Sulsel
Satu-satunya di Luar Jawa, Pemkot Makassar Sabet Paritrana Award
Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Paritrana Award sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia, Jumat (8/5/2026).
Sabtu, 09 Mei 2026 06:20
News
Warga Tamalanrea Sesalkan Pernyataan Menkeu soal Kelanjutan Proyek PSEL
Masyarakat Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, menyatakan penolakan terhadap kelanjutan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Jumat (7/5/2026).
Jum'at, 08 Mei 2026 09:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa