Usulan Anggaran KPU dan Bawaslu untuk Pilgub Sulsel 2024 Dipotong

Rabu, 05 Jul 2023 13:01
Usulan Anggaran KPU dan Bawaslu untuk Pilgub Sulsel 2024 Dipotong
Logo KPU dan Bawaslu. Foto: IST
Comment
Share
MAKASSAR - Usulan anggaran Pilgub Sulsel 2024 untuk KPU dan Bawaslu dipotong, Itu setelah Inspektorat Sulsel melakukan peninjuauan.

"Bawaslu dan KPU ada (dipotong), ada pengurangan," kata Kepala Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur. Meski begitu, ia tak tahu secara pasti berapa jumlah pengurangannya.

Marwan menuturkan, ada pertimbangan-pertimbangan saat melakukan pemotongan anggaran termasuk melihat apakah item-item dalam anggaran belanja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Iya (Pemprov Sulsel sudah Oke dengan anggaran tersebut), sudah selesai saya pikir. Kamikan hanya mengontrol, memastikan apa yang diajukan sesuai konsep perundangan-undangan," paparnya.



Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Arfandy Idris mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih direncanakan untuk masuk di APBD Pokok 2024.

"Dana Pilgub tadi informasikan sudah diajukan penganggaran untuk masuk di tahun 2024 itu sebesar Rp680-an milyar. Jadi itu baru direncanakan masuk di pokok 2024," ujarnya.

Politisi senior Golkar itu yakin kalau anggaran Pilgub tersebut tidak akan sesuai dengan arahan surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemda menyisikan 40 persen anggaran APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Pokok tahun 2024.

"Itu kan dianjurkan (ikuti surat Mendagri), disarankan, (tetapi ) tergantung gubernurnya (mau ikuti atau tidak), (jadi) tidak keliru, mau maunya dia. Kan urusannya dia sebagai pemegang otoritas keuangan, Mendagri menyarankan itu supaya tidak terlalu membebani anggaran maka dibagi dua," terangnya.



Arfandy menilai, hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak akan menerima secara maksimal program pemerintah. "Pasti (merugikan masyarakat) karena masyarakat tidak mendapatkan program pemerintah," tegasnya.

Diakui Arfandy, sejatinya Komisi A DPRD Sulsel sudah sejak 2021 mengingatkan Pemprov Sulsel untuk menyicil anggaran Pilgub 2024 agar tidak membebani dan menumpuk di 2024.

"Cuma kemampuan keuangan daerah ini, dengan sedemikian banyak orang, kebijakan gubernurnya masuknya di ujung," keluhnya.
(UMI)
Berita Terkait
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Sulsel
Polisi Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Asusila Eks Komisioner Bawaslu Wajo
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Polres Wajo agar tetapkan Eks Komisioner Bawaslu Wajo inisial HO sebagai tersangka kasus pelecehan seksual.
Kamis, 16 Okt 2025 19:45
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, KPU Barru Tetapkan 141.807 Pemilih PDPB
Sulsel
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, KPU Barru Tetapkan 141.807 Pemilih PDPB
KPU Barru menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di Aula Kantor KPU Barru, Jalan Iskandar Unru, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kamis (02/10/2025).
Kamis, 02 Okt 2025 17:28
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
News
OMS Minta DKPP Larang Teradu Komisioner Bawaslu Wajo Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulsel mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberikan sanksi tegas kepada Teradu, Heriyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo yang diduga melakukan pelanggaran etik.
Kamis, 02 Okt 2025 14:29
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
News
Teradu Tak Hadir, DKPP Tetap Sidangkan Kasus Asusila Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tetap menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Rabu, 01 Okt 2025 23:29
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
News
Berlangsung Tertutup, DKPP Akan Sidangkan Kasus Pelecehan Komisioner Bawaslu Wajo
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Rabu (01/10/2025).
Selasa, 30 Sep 2025 19:35
Berita Terbaru