Usulan Anggaran KPU dan Bawaslu untuk Pilgub Sulsel 2024 Dipotong
Rabu, 05 Jul 2023 13:01
Logo KPU dan Bawaslu. Foto: IST
MAKASSAR - Usulan anggaran Pilgub Sulsel 2024 untuk KPU dan Bawaslu dipotong, Itu setelah Inspektorat Sulsel melakukan peninjuauan.
"Bawaslu dan KPU ada (dipotong), ada pengurangan," kata Kepala Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur. Meski begitu, ia tak tahu secara pasti berapa jumlah pengurangannya.
Marwan menuturkan, ada pertimbangan-pertimbangan saat melakukan pemotongan anggaran termasuk melihat apakah item-item dalam anggaran belanja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya (Pemprov Sulsel sudah Oke dengan anggaran tersebut), sudah selesai saya pikir. Kamikan hanya mengontrol, memastikan apa yang diajukan sesuai konsep perundangan-undangan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Arfandy Idris mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih direncanakan untuk masuk di APBD Pokok 2024.
"Dana Pilgub tadi informasikan sudah diajukan penganggaran untuk masuk di tahun 2024 itu sebesar Rp680-an milyar. Jadi itu baru direncanakan masuk di pokok 2024," ujarnya.
Politisi senior Golkar itu yakin kalau anggaran Pilgub tersebut tidak akan sesuai dengan arahan surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemda menyisikan 40 persen anggaran APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Pokok tahun 2024.
"Itu kan dianjurkan (ikuti surat Mendagri), disarankan, (tetapi ) tergantung gubernurnya (mau ikuti atau tidak), (jadi) tidak keliru, mau maunya dia. Kan urusannya dia sebagai pemegang otoritas keuangan, Mendagri menyarankan itu supaya tidak terlalu membebani anggaran maka dibagi dua," terangnya.
Arfandy menilai, hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak akan menerima secara maksimal program pemerintah. "Pasti (merugikan masyarakat) karena masyarakat tidak mendapatkan program pemerintah," tegasnya.
Diakui Arfandy, sejatinya Komisi A DPRD Sulsel sudah sejak 2021 mengingatkan Pemprov Sulsel untuk menyicil anggaran Pilgub 2024 agar tidak membebani dan menumpuk di 2024.
"Cuma kemampuan keuangan daerah ini, dengan sedemikian banyak orang, kebijakan gubernurnya masuknya di ujung," keluhnya.
"Bawaslu dan KPU ada (dipotong), ada pengurangan," kata Kepala Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur. Meski begitu, ia tak tahu secara pasti berapa jumlah pengurangannya.
Marwan menuturkan, ada pertimbangan-pertimbangan saat melakukan pemotongan anggaran termasuk melihat apakah item-item dalam anggaran belanja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya (Pemprov Sulsel sudah Oke dengan anggaran tersebut), sudah selesai saya pikir. Kamikan hanya mengontrol, memastikan apa yang diajukan sesuai konsep perundangan-undangan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Arfandy Idris mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih direncanakan untuk masuk di APBD Pokok 2024.
"Dana Pilgub tadi informasikan sudah diajukan penganggaran untuk masuk di tahun 2024 itu sebesar Rp680-an milyar. Jadi itu baru direncanakan masuk di pokok 2024," ujarnya.
Politisi senior Golkar itu yakin kalau anggaran Pilgub tersebut tidak akan sesuai dengan arahan surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemda menyisikan 40 persen anggaran APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Pokok tahun 2024.
"Itu kan dianjurkan (ikuti surat Mendagri), disarankan, (tetapi ) tergantung gubernurnya (mau ikuti atau tidak), (jadi) tidak keliru, mau maunya dia. Kan urusannya dia sebagai pemegang otoritas keuangan, Mendagri menyarankan itu supaya tidak terlalu membebani anggaran maka dibagi dua," terangnya.
Arfandy menilai, hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak akan menerima secara maksimal program pemerintah. "Pasti (merugikan masyarakat) karena masyarakat tidak mendapatkan program pemerintah," tegasnya.
Diakui Arfandy, sejatinya Komisi A DPRD Sulsel sudah sejak 2021 mengingatkan Pemprov Sulsel untuk menyicil anggaran Pilgub 2024 agar tidak membebani dan menumpuk di 2024.
"Cuma kemampuan keuangan daerah ini, dengan sedemikian banyak orang, kebijakan gubernurnya masuknya di ujung," keluhnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Konsisten Berikan Pelayanan Terbaik, IKM KPU Bantaeng Semester I 2026 Tembus 88,62
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng kembali mencatat capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Rabu, 26 Agu 2026 13:31
News
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengonfirmasi Putri Dakka sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem menggantikan Rusdi Masse (RMS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III.
Senin, 13 Jul 2026 17:53
Sulsel
Hasil Rekapitulasi PDPB, KPU Barru Tetapkan 144.680 Pemilih pada Triwulan II 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Barru, Kamis (02/07/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 21:37
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dosen UIN Alauddin Juara 1 Azan MTQ Korpri Nasional 2026
2
Kejari Maros Bantu Pemkab Himpun Piutang Pajak Daerah Rp20,86 Miliar
3
Khitan Massal SD Islam Athirah Makassar Diikuti 20 Anak
4
Bantu Pemulihan Piutang, Polres-Kajari Maros Terima Penghargaan dari Pemerintah
5
Bupati Bantaeng Minta Data PSN Akurat dan Tepat Sasaran
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dosen UIN Alauddin Juara 1 Azan MTQ Korpri Nasional 2026
2
Kejari Maros Bantu Pemkab Himpun Piutang Pajak Daerah Rp20,86 Miliar
3
Khitan Massal SD Islam Athirah Makassar Diikuti 20 Anak
4
Bantu Pemulihan Piutang, Polres-Kajari Maros Terima Penghargaan dari Pemerintah
5
Bupati Bantaeng Minta Data PSN Akurat dan Tepat Sasaran