Usulan Anggaran KPU dan Bawaslu untuk Pilgub Sulsel 2024 Dipotong
Rabu, 05 Jul 2023 13:01

Logo KPU dan Bawaslu. Foto: IST
MAKASSAR - Usulan anggaran Pilgub Sulsel 2024 untuk KPU dan Bawaslu dipotong, Itu setelah Inspektorat Sulsel melakukan peninjuauan.
"Bawaslu dan KPU ada (dipotong), ada pengurangan," kata Kepala Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur. Meski begitu, ia tak tahu secara pasti berapa jumlah pengurangannya.
Marwan menuturkan, ada pertimbangan-pertimbangan saat melakukan pemotongan anggaran termasuk melihat apakah item-item dalam anggaran belanja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya (Pemprov Sulsel sudah Oke dengan anggaran tersebut), sudah selesai saya pikir. Kamikan hanya mengontrol, memastikan apa yang diajukan sesuai konsep perundangan-undangan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Arfandy Idris mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih direncanakan untuk masuk di APBD Pokok 2024.
"Dana Pilgub tadi informasikan sudah diajukan penganggaran untuk masuk di tahun 2024 itu sebesar Rp680-an milyar. Jadi itu baru direncanakan masuk di pokok 2024," ujarnya.
Politisi senior Golkar itu yakin kalau anggaran Pilgub tersebut tidak akan sesuai dengan arahan surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemda menyisikan 40 persen anggaran APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Pokok tahun 2024.
"Itu kan dianjurkan (ikuti surat Mendagri), disarankan, (tetapi ) tergantung gubernurnya (mau ikuti atau tidak), (jadi) tidak keliru, mau maunya dia. Kan urusannya dia sebagai pemegang otoritas keuangan, Mendagri menyarankan itu supaya tidak terlalu membebani anggaran maka dibagi dua," terangnya.
Arfandy menilai, hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak akan menerima secara maksimal program pemerintah. "Pasti (merugikan masyarakat) karena masyarakat tidak mendapatkan program pemerintah," tegasnya.
Diakui Arfandy, sejatinya Komisi A DPRD Sulsel sudah sejak 2021 mengingatkan Pemprov Sulsel untuk menyicil anggaran Pilgub 2024 agar tidak membebani dan menumpuk di 2024.
"Cuma kemampuan keuangan daerah ini, dengan sedemikian banyak orang, kebijakan gubernurnya masuknya di ujung," keluhnya.
"Bawaslu dan KPU ada (dipotong), ada pengurangan," kata Kepala Inspektorat Sulsel, Marwan Mansyur. Meski begitu, ia tak tahu secara pasti berapa jumlah pengurangannya.
Marwan menuturkan, ada pertimbangan-pertimbangan saat melakukan pemotongan anggaran termasuk melihat apakah item-item dalam anggaran belanja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Iya (Pemprov Sulsel sudah Oke dengan anggaran tersebut), sudah selesai saya pikir. Kamikan hanya mengontrol, memastikan apa yang diajukan sesuai konsep perundangan-undangan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Arfandy Idris mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih direncanakan untuk masuk di APBD Pokok 2024.
"Dana Pilgub tadi informasikan sudah diajukan penganggaran untuk masuk di tahun 2024 itu sebesar Rp680-an milyar. Jadi itu baru direncanakan masuk di pokok 2024," ujarnya.
Politisi senior Golkar itu yakin kalau anggaran Pilgub tersebut tidak akan sesuai dengan arahan surat dari Kemendagri yang menyarankan agar Pemda menyisikan 40 persen anggaran APBD Perubahan 2023 dan 60 persen di APBD Pokok tahun 2024.
"Itu kan dianjurkan (ikuti surat Mendagri), disarankan, (tetapi ) tergantung gubernurnya (mau ikuti atau tidak), (jadi) tidak keliru, mau maunya dia. Kan urusannya dia sebagai pemegang otoritas keuangan, Mendagri menyarankan itu supaya tidak terlalu membebani anggaran maka dibagi dua," terangnya.
Arfandy menilai, hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang tidak akan menerima secara maksimal program pemerintah. "Pasti (merugikan masyarakat) karena masyarakat tidak mendapatkan program pemerintah," tegasnya.
Diakui Arfandy, sejatinya Komisi A DPRD Sulsel sudah sejak 2021 mengingatkan Pemprov Sulsel untuk menyicil anggaran Pilgub 2024 agar tidak membebani dan menumpuk di 2024.
"Cuma kemampuan keuangan daerah ini, dengan sedemikian banyak orang, kebijakan gubernurnya masuknya di ujung," keluhnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Ketua Pawennari: Demokrasi Tak Akan Terwujud, Jika Bawaslu Sendiri Tak Demokratis!
Dalam momentum HUT ke-17 Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari menggemparkan forum dengan pernyataan reflektif nan tajam.
Selasa, 15 Apr 2025 14:40

Sulsel
4 Bawaslu di Sulsel Terima Penghargaan SDM Award
Bawaslu di Sulsel memborong empat penghargaan dari Bawaslu RI dalam Rakor Kinerja SDM Pengawas Pemilu dan Penganugerahan SDM Award yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/03/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 18:38

Makassar City
Bawaslu Makassar Apresiasi Pemkot atas Dukungan dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Selasa (25/3/2025).
Selasa, 25 Mar 2025 15:17

Sulsel
KPU Aktivasi Kembali PPK dan PPS untuk PSU Pilwalkot Palopo
KPU Palopo sedang menggodok perekrutan badan Adhoc untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU). Jajaran PPK dan PPS sedang diaktivasi kembali.
Senin, 24 Mar 2025 03:52

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tim Katalisator Kemitraan Berdikari Lakukan Penajaman Riset dan Inovasi di Sulbar
2

PT Vale IGP Morowali Beroperasi: Perkuat Hilirisasi & Pasokan Nikel Bersih Dunia
3

LAZ Hadji Kalla Tuntaskan Bedah 11 Rumah Dhuafa di Makassar & Gowa
4

Diduga Terlibat Pembusuran di Moncongloe, Warga Makassar Diamankan Polisi
5

Komisi D DPRD Makassar Minta Pemkot Kaji Ulang Anggaran Half Marathon
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Tim Katalisator Kemitraan Berdikari Lakukan Penajaman Riset dan Inovasi di Sulbar
2

PT Vale IGP Morowali Beroperasi: Perkuat Hilirisasi & Pasokan Nikel Bersih Dunia
3

LAZ Hadji Kalla Tuntaskan Bedah 11 Rumah Dhuafa di Makassar & Gowa
4

Diduga Terlibat Pembusuran di Moncongloe, Warga Makassar Diamankan Polisi
5

Komisi D DPRD Makassar Minta Pemkot Kaji Ulang Anggaran Half Marathon