Menengok Dampak Transformatif Sukuk Hijau di Sulsel

MAKASSAR - United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar acara 'Climate Talks and Site Visit: Aksi Nyata untuk Iklim dan Keberlanjutan' di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM), belum lama ini. Talk show itu diikuti lebih 150 pemuda yang terdiri dari perwakilan komunitas lokal dan LSM serta mahasiswa.

Kegiatan itu sendiri berfokus pada strategi aksi iklim Indonesia dan keberhasilan pemanfaatan Sukuk Hijau dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Khusus di Sulsel, salah satunya ialah proyek pengaman abrasi di Kabupaten Takalar, yang juga ikut ditinjau langsung oleh peserta.

Direktur Pembiayaan Syariah Kemenkeu, Dwi Irianti Hadiningdyah, dan Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia, Muhammad Didi Hardiana, hadir memberikan sambutan. Mereka menekankan urgensi inovasi untuk mencapai target iklim Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNM, Muhammad Idkhan, yang hadir menyambut kehadiran peserta, sekaligus mencatat pentingnya peran mahasiswa dan akademia dalam mendukung ambisi Indonesia.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Hijau, Pemprov Sulsel Dukung Perdagangan Karbon

Dalam paparan umumnya, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yulia Suryanti, menegaskan kembali komitmen pembangunan rendah karbon Pemerintah Indonesia dengan mengutip Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia.

Saat ini, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca taun 2030 dari 29% menjadi 31.89% dengan usaha sendiri, dan 41% menjadi 43.20% dengan dukungan internasional. Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Di Provinsi Sulsel, sebanyak 119 titik lokasi ProKlim berhasil mengurangi lebih dari 200.000 ton CO2eq selama 2018 hingga 2022. Lebih lanjut, Yulia juga menekankan urgensi mengembangkan dan memanfaatkan instrumen-instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung ambisi iklim Indonesia.

Dalam dalam sesi talk show, Dwi Irianti menyoroti bagaimana Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai pendekatan inovatif untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan tersebut melalui Sukuk Hijau, dengan dukungan dari UNDP. Ia menambahkan instrumen berbasis Syariah ini memungkinkan terjadinya investasi berkelanjutan dan berdampak, serta mengapresiasi minat besar yang ditunjukkan investor muda untuk berinvestasi tidak hanya untuk profit—tetapi juga dampak.

Di Sulsel, penerbitan Sukuk Hijau memungkinkan pembiayaan berbagai proyek berlabel hijau, termasuk transportasi berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian banjir, serta pengamanan pantai.

Kepala Dinas Sungai dan Pesisir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adi Prasetyo, dan anggota Lima Putra Pesisir, Renaldi, turut hadir sebagai narasumber sesi talk show. Keduanya menjelaskan mengenai aksi-aksi nyata di lapangan yang dilakukan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun, di antaranya, bendungan, sistem peringatan dan pengendalian banjir, struktur penampung air, serta struktur pengaman pantai. Sementara itu, Lima Putra Pesisir, sebuah komunitas pemuda lokal, berfokus kepada konservasi flora dan fauna pesisir, terutama penyu dan mangrove, serta pemberdayaan masyarakat.

Talk show tersebut merupakan kegiatan pengantar untuk site visit, yang membawa peserta mengunjungi salah satu proyek yang dibiayai melalui penerbitan Sukuk Hijau 2020. Proyek pengaman abrasi pantai ini diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2021 dan merupakan salah satu proyek pemerintah yang fokus pada adaptasi perubahan iklim yang memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dikarenakan kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.

Proyek tersebut berlokasi di Desa Aeng Batu-batu, Kabupaten Takalar, dan telah mentransformasi garis Pantai Galesong sepanjang 400 meter melalui pembangunan struktur pengamanan pantai. Sebelum struktur tersebut dibangun, rumah-rumah di sekitar pantai selalu terancam akibat terjangan ombak dan banjir rob.

Kini, serangkaian groin, pemecah gelombang, dan tembok laut melindungi pantai dari pasang surut, arus, dan gelombang, dan secara efektif mencegah hilangnya hampir 100-meter daratan akibat abrasi. Kawasan yang kini dilindungi tidak hanya membawa dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga berperan dalam mendorong perekonomian lokal.

Sagala, dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aeng Batu-batu menjelaskan bagaimana kawasan tersebut telah membawa berbagai manfaat bagi komunitas setempat. Dengan terlindunginya kawasan tersebut, nelayan dapat dengan aman menyandarkan perahu mereka tanpa perlu khawatir akan kerusakan perahu mereka maupun berkurangnya sumber daya laut.

Hal ini tidak hanya menjaga kelangsungan mata pencaharian nelayan, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri perikanan lokal. Selain itu, kawasan tersebut telah mendorong berkembangnya industri pariwisata setempat.

Baca Juga: Listrik Hijau Gairahkan Ekonomi dan Pendidikan di Pulau Kodingareng

Pembangunan ini memicu pendirian kafe dan penginapan baru untuk melayani masuknya wisatawan. Hal ini memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, serta mendiversifikasi prospek ekonomi masyarakat di luar industri tradisional.

Sukuk Hijau merupakan salah satu instrumen pembiayaan tematik yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, yang berfokus kepada pembiayaan proyek-proyek hijau. Berdasarkan kesuksesan Sukuk Hijau, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan SDG Bond dan Blue Bond pada tahun 2021 dan 2023.

Instrumen-instrumen pembiayaan ini mengacu kepada Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework yang dikembangkan pada tahun 2021 dengan dukungan dari UNDP melalui UN Joint Programme ‘Accelerating SDGs Investments in Indonesia (ASSIST)’—dengan pembiayaan dari UN Joint SDG Fund.