Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN Sulbar Gelar Peningkatan Program Bangga Kencana

MAKASSAR - BKKBN Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar peningkatan kapasitas pengelola program Bangga Kencana bersama mitra kerja dalam rangka percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Senin (18/12/23).

Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut dihadir langsung oleh Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo diikuti 350 undangan yang terdiri dari mitra kerja, Keluarga Berencana kabupaten se-Sulbar dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten se-Sulbar.

Baca Juga: BKKBN Sulsel Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu Bersama Mitra Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Rezky Murwanto menyampaikan, rata-rata pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di BKKBN Sulbar tahun 2023 sangat memuaskan. Bahkan Sulbar masuk 8 besar nasional pelayanan KB dalam rangka hari kontrasepsi sedunia tahun 2023.

Selain itu, ia memaparkan persentase pencapaian permuktahiran pendataan keluarga di Sulbar diatas rata-rata, melampaui 100 persen. Meski begitu, masih ada beberapa hal juga yang perlu mendapat perbaikan.

"Pertama, yang harus diperhatikan di Sulbar itu pola pikir, juga pola hidup sehat belum tertata dengan baik. Itu yang harus ditekankan, apalagi Pj Gubernur Sulbar telah menekankan terkait kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan stunting untuk bisa kita atasi," tuturnya usai pembukaan kegiatan.

Adapaun untuk desa terisolir di Sulbar, pihaknya telah bersinergi dengan semua mitra dan melakukan kordinasi untuk percepatan penurunan stunting di pelosok Sulbar dengan menggandeng tim pendamping keluarga disetiap desa.

Diketahui, sampai saat angka stunting di Sulbar masih di atas rata-rata nasional. Bahkan Sulbar masuk urutan ke 2 teratas dengan angka stunting tertinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengakui, pihaknya perlu upaya sangat keras untuk menurunkan angka stunting di Sulbar. Maka, diperlukan komitemen dari Pemprov Sulbar, salah satunya dengan program bapak asuh anak stunting yang telah di dukung Pj Gubernur Sulbar.

"Saya melihat pak Pj Gubernur komitemennya sudah bagus. Gubernur menggerakkan PNS menjadi bapak asuh anak stunting itu salah satu bentuk komitemen, sehingga anak stunting diperhatikan semua pihak," tuturnya.

Baca Juga: Wisuda Pertama, BKKBN Sulsel Luluskan 23 Wisudawati Sekolah Lansia Mappadeceng

Selain itu, diperlukan edukasi dan penyampai informasi kepada masyarakat terkait bahaya dan pencegahan stunting, agar masyarakat lebih paham. Adapun untuk penyaluran dana PKH, agar difokuskan untuk penangan stunting terutama kebutuhan makanan.

"Penyaluran dana PKH digunakan untuk anak stunting, untuk diberikan makan. Makanan jagan sampai tidak tersedia, jadi jagan sampai ada desa rawan pangan. Terakhir pendataan harus bagus," tegasnya.

Haryanto juga menekankan untuk melakukan pencegahan stunting melalui pendataan pernikahan. Dimana, remaja yang akan menikah wajib di data dan dilakukan tes kesehatan.

"Bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan wajib diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui calon pengantin layak hamil atau tidak. Jika tidak, calon pengantin tetap di izinkan menikah, hanya saja untuk kehamilan harus ditunda dulu," jelasnya.

Selain stunting, pada kesempatan itu, BKKBN RI juga menyoroti kesehatan mental remaja saat ini. Dimana, banyak remaja yang memiliki tubuh tidak stunting tapi kesahatan mentalnya terganggu.

"98 dari 100 anak memiliki bakat untuk mengalami orang dengan gangguan jiwa (odgj). Menurut riset kesehatan dasar, tahun 2013 ada 1,7/1000 orang sekarang 7/1000 orang. Hal ini berbahaya, karena meningkatkan perceraian, juga meningkatkan penggunaan narkotika," bebernya.