Pemkab Maros Terima UHC Award Berkat Peran Aktif Pada Program JKN
Selasa, 14 Mar 2023 15:29
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari menerima UHC Award di di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Foto: Sindo Makassar/Najmi S Limonu
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award. Penghargaan ini diterima karena pemkab dianggap berperan aktif dan memiliki kerja nyata dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023) kepada Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari.
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir pada penyerahan penghargaan ini, mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan UHC Award BPJS Kesehatan tahun 2023.
"Penghargaan ini diberikan atas apresiasi pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat," sebutnya.
JKN telah terbukti membawa dampak positif dengan kepemilikan peserta program mencapai lebih dari 248 juta jiwa atau sekitar 90,3% penduduk Indonesia. Sekitar 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Baca juga: Pemkab Maros Terima 2.300 Usulan Warga lewat Musrenbang & Reses Dewan
Penghargaan ini menurut Suhartina menunjukkan, bahwa pemerintah Maros telah berusaha memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan dengan mudah, salah satunya melalui penerapan UHC.
"Salah satu keuntungan daerah yang menerapkan UHC adalah peserta yang baru didaftarkan di BPJS sudah langsung aktif sepanjang sudah memiliki NIK," bebernya.
Pemkab Maros mencapai cakupan UHC 99,44 persen. Pemerintah menargetkan minimal 98 persen penduduk Indonesia sudah terlindungi program JKN di 2024. Sejak awal pemerintahannya, penjaminan kesehatan merupakan salah satu progam prioritas.
Baca juga: Pemkab Maros Cegah Stunting dengan Menekan Angka Pernikahan Dini
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu menjelaskan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN 389.580 jiwa.
Penerima Bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) 192.452 jiwa, Penerima Bantuan Iuran dana APBD(PBI APBD) 47.557 jiwa, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 43.949 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) 5.463 jiwa.
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023) kepada Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari.
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin yang hadir pada penyerahan penghargaan ini, mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan UHC Award BPJS Kesehatan tahun 2023.
"Penghargaan ini diberikan atas apresiasi pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat," sebutnya.
JKN telah terbukti membawa dampak positif dengan kepemilikan peserta program mencapai lebih dari 248 juta jiwa atau sekitar 90,3% penduduk Indonesia. Sekitar 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sementara itu, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Baca juga: Pemkab Maros Terima 2.300 Usulan Warga lewat Musrenbang & Reses Dewan
Penghargaan ini menurut Suhartina menunjukkan, bahwa pemerintah Maros telah berusaha memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan dengan mudah, salah satunya melalui penerapan UHC.
"Salah satu keuntungan daerah yang menerapkan UHC adalah peserta yang baru didaftarkan di BPJS sudah langsung aktif sepanjang sudah memiliki NIK," bebernya.
Pemkab Maros mencapai cakupan UHC 99,44 persen. Pemerintah menargetkan minimal 98 persen penduduk Indonesia sudah terlindungi program JKN di 2024. Sejak awal pemerintahannya, penjaminan kesehatan merupakan salah satu progam prioritas.
Baca juga: Pemkab Maros Cegah Stunting dengan Menekan Angka Pernikahan Dini
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu menjelaskan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN 389.580 jiwa.
Penerima Bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) 192.452 jiwa, Penerima Bantuan Iuran dana APBD(PBI APBD) 47.557 jiwa, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 43.949 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) 5.463 jiwa.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Pekerja dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pekerja dan buruh menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Kamis, 05 Mar 2026 14:30
Sulsel
Pemkab Maros Cairkan Rp20,8 Miliar THR dan TPP Guru
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mencairkan lebih dari Rp20,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), gaji ke-13, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil)
Jum'at, 27 Feb 2026 12:11
Sulsel
Maros Raih Penghargaan Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih di Rakornas 2026
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menerima langsung Penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah pada Rakornas Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup.
Rabu, 25 Feb 2026 12:09
Sulsel
Jasa Upah Dihapus, Puluhan Guru PAUD Datangi Kantor Disdik Maros
Puluhan Guru PAUD se-Kabupaten Maros menggelar aksi demo dan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maros dan melakukan long march ke kantor DPRD Maros, Rabu (25/2/2026).
Rabu, 25 Feb 2026 11:24
Sulsel
Data Aset Tak Sinkron, 10 Sekolah di Maros Disorot BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 10 sekolah di Kabupaten Maros setelah menemukan persoalan pada pencatatan dan administrasi aset.
Minggu, 22 Feb 2026 14:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler