Golkar Lengkapi 10 Kursi Paket Uji Nurdin-Sahabuddin di Pilkada Bantaeng 2024

Kamis, 15 Agu 2024 22:50
Golkar Lengkapi 10 Kursi Paket Uji Nurdin-Sahabuddin di Pilkada Bantaeng 2024
Bakal Calon Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin beserta pasangannya H. Sahabuddin resmi menerima surat keputusan rekomendasi usungan dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Bakal Calon Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin beserta pasangannya H. Sahabuddin resmi menerima surat keputusan rekomendasi usungan dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada 2024.

SK Rekomendasi diterima langsung Uji Nurdin dan H. Sahabuddin yang diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Bappilu, Ahmad Doli Kurnia di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Kamis (15/08/2024) sore.

“Alhamdulillah surat rekomendasi dari Partai Golkar telah kami terima sore ini langsung dari pak wakil ketua, Bang Doli di kantor DPP Golkar,” ucap Uji Nurdin.



Golkar Bantaeng memiliki 4 kursi hasil Pemilu 2024. Sebelumnya pasangan Uji Nurdin-H Sahabuddin telah menerima surat dukungan dari PKS yang menguasai 5 kursi, serta Gerindra yang memiliki 1 kursi.

Sehingga pasangan UJI-SAH telah mengantongi 10 kursi dukungan untuk maju di Pilkada Bantaeng. Jumlah ini sudah melebihi syarat minimal dukungan partai yaitu 6 kursi untuk dapat mendaftar di KPU.

Baca Juga: Silaturahmi dengan Bahlil, Golkar Sulsel Beri Sinyal Dukung di Munaslub


Kendati demikian, Uji berharap surat dukungan partai politik yang telah diterimanya dijadikan motivasi untuk terus berjuang, demi mewujudkan Kabupaten Bantaeng yang lebih maju dan berkembang.

"SK Rekomendasi yang baru saja kami terima dari Partai Golkar ini dapat menjadi motivasi bagi kami dan seluruh Tim Pemenangan Bantaeng Bangkit untuk terus berjuang, bergerak memenangkan Pilkada Bantaeng, Gassspol," ujar Putra Gubernur Sulsel 2018-2022 ini.
(UMI)
Berita Terkait
Idrus Marham: Mahasiswa dan Presiden Prabowo Sama-sama Ingin Perbaiki Tata Kelola Ekonomi
News
Idrus Marham: Mahasiswa dan Presiden Prabowo Sama-sama Ingin Perbaiki Tata Kelola Ekonomi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah memiliki semangat yang sejalan dengan apa yang ia sebut sebagai “demo” Presiden Prabowo Subianto saat mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Minggu, 14 Jun 2026 10:01
Idrus Marham Bantah Bahlil Bidik Pilpres 2029, Fokusnya Sukseskan Prabowo dan Besarkan Golkar
News
Idrus Marham Bantah Bahlil Bidik Pilpres 2029, Fokusnya Sukseskan Prabowo dan Besarkan Golkar
Wacana munculnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam bursa calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendapat bantahan dari internal partainya.
Kamis, 11 Jun 2026 17:57
Idrus Marham: Polemik Film Pesta Babi Harus Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme
News
Idrus Marham: Polemik Film Pesta Babi Harus Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Senin, 08 Jun 2026 21:04
Idrus Marham: Film Pesta Babi Justru Percepat Sosialisasi Program Pangan Merauke
News
Idrus Marham: Film Pesta Babi Justru Percepat Sosialisasi Program Pangan Merauke
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai kemunculan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale justru menjadi momentum penting untuk mempercepat sosialisasi sekaligus pembuktian kepada publik mengenai tujuan sebenarnya dari program pengembangan pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
Sabtu, 06 Jun 2026 11:24
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Berita Terbaru