DPRD Sulsel Akan Sampaikan Keluhan FKBPGM kepada Kementerian ATR/BPN
Selasa, 20 Agu 2024 19:08
FKBPGM menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dok DPRD Sulsel
MAKASSAR - Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala (FKBPGM) menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah.
Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak 2017.
"Masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah," kata Ketua FKBPGM, Sadaruddin.
Sadaruddin mengatakan, pihaknya meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
"Warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga. Ia akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN.
"Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini," kata Ullah sapaannya.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka. FKBPGM berharap DPRD segera mengambil tindakan konkrit guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memadai dan adil.
Dialog ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik rumah.
Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak 2017.
"Masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah," kata Ketua FKBPGM, Sadaruddin.
Sadaruddin mengatakan, pihaknya meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
"Warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga. Ia akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN.
"Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini," kata Ullah sapaannya.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka. FKBPGM berharap DPRD segera mengambil tindakan konkrit guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memadai dan adil.
Dialog ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik rumah.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Sulsel
Puas Hasil MYP di Gowa, LBK Ajak Warga Ikut Merawat Jalan Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili'
Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B Kady (LBK) mengapresiasi kualitas pekerjaan jalan melalui program multi years project (MYP) di ruas Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili', Kabupaten Gowa, yang kini telah rampung dan diresmikan.
Kamis, 22 Okt 2026 16:47
Sulsel
Paripurna HUT Sulsel ke-357, Keluhan Rakyat Harus Jadi Pelecut Pembangunan Sulsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Sulsel.
Senin, 19 Okt 2026 14:27
Sulsel
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjadi bakal calon pertama yang mengambil formulir maju di musyawarah daerah (Musda) Demokrat Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 13:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Makassar Domino Championship Series 7 Siapkan Hadiah Total Rp500 Juta
4
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
5
Pemkab Gowa Lestarikan Tradisi Ziarah Makam Pahlawan dan Para Raja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Perkuat Digitalisasi UMKM, Netzme Hadirkan QRIS Hub di Makassar
3
Makassar Domino Championship Series 7 Siapkan Hadiah Total Rp500 Juta
4
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
5
Pemkab Gowa Lestarikan Tradisi Ziarah Makam Pahlawan dan Para Raja