DPRD Sulsel Akan Sampaikan Keluhan FKBPGM kepada Kementerian ATR/BPN
Selasa, 20 Agu 2024 19:08

FKBPGM menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dok DPRD Sulsel
MAKASSAR - Forum Keluarga Besar Perumahan Gubernur Bukit Graha Praja Indah Manggala (FKBPGM) menggelar aksi dialog dan dengar pendapat dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Audiensi ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah.
Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak 2017.
"Masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah," kata Ketua FKBPGM, Sadaruddin.
Sadaruddin mengatakan, pihaknya meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
"Warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga. Ia akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN.
"Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini," kata Ullah sapaannya.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka. FKBPGM berharap DPRD segera mengambil tindakan konkrit guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memadai dan adil.
Dialog ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik rumah.
Dalam pertemuan tersebut, warga memperjuangkan hak-hak mereka terkait terblokirnya sertifikat rumah sebanyak 461 unit dan 714 sertifikat yang belum diterbitkan sejak 2017.
"Masalah ini telah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para pemilik rumah," kata Ketua FKBPGM, Sadaruddin.
Sadaruddin mengatakan, pihaknya meminta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu membuka blokir sertifikat yang telah berlangsung bertahun-tahun serta mendorong penerbitan sertifikat yang belum dikeluarkan hingga saat ini.
"Warga juga berharap agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Biro Aset atau Biro Hukum, dan Koperasi Toddopuli yang memiliki keterlibatan langsung dalam masalah ini," ujarnya.
Dia menekankan bahwa sertifikat rumah adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan pihak terkait. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah menyatakan komitmennya untuk mendukung perjuangan warga. Ia akan mengupayakan fasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN.
"Saya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk memastikan adanya langkah konkret dalam penyelesaian masalah ini," kata Ullah sapaannya.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan panjang warga untuk mendapatkan hak-hak mereka. FKBPGM berharap DPRD segera mengambil tindakan konkrit guna memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan solusi yang memadai dan adil.
Dialog ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik rumah.
(UMI)
Berita Terkait

News
Wagub Sulsel Jawab Sorotan Dewan soal APBD dan Rencana Pembangunan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel
Rabu, 09 Jul 2025 10:36

Sulsel
Viral Kades Bonto di Sinjai, Fauzan Guntur Ingatkan Kedepankan Adab
Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sudirman tengah viral di media sosial (Medsos). Muncul videonya memakai sepatu masuk ke masjid dan menerobos jalan yang hendak dicor menggunakan sepeda motor.
Selasa, 08 Jul 2025 19:22

Sulsel
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Tegaskan Belum Bisa Ikut Pengajuan Hak Angket Terhadap PT Yasmin
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel belum bersikap soal hak angket yang digulirkan enam fraksi lain. Hak angket tersebut untuk mengusut aset Pemprov yang dikuasai PT Yasmin di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Senin, 07 Jul 2025 18:14

Sulsel
RDP di DPRD Sulsel, APIH Makassar Minta Kemudahan Pelengkapan Izin bagi Pengusaha THM
Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar mendatangi gedung DPRD Sulsel di Makassar pada Senin (07/07/2025).
Senin, 07 Jul 2025 14:22

Sulsel
Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Tiga Fraksi DPRD Sulsel belum menandatangani dokumen hak angket untuk mengusut aset Pemprov di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Jum'at, 04 Jul 2025 19:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

MK Nilai Calon Wawali Jujur, Naili-Ome Menangkan PSU Pilwalkot Palopo
3

Kasus Pungli PTSL Leang-Leang Naik Penyidikan, 600 Penerima Program Dipanggil
4

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
5

Dimulai Besok, Ini Randown Kegiatan Beautiful Malino 2025 Selama Lima Hari
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ucapan AIA Terbukti, Hasil Putusan MK Menangkan Usungan Gerindra di PSU Palopo
2

MK Nilai Calon Wawali Jujur, Naili-Ome Menangkan PSU Pilwalkot Palopo
3

Kasus Pungli PTSL Leang-Leang Naik Penyidikan, 600 Penerima Program Dipanggil
4

Gunakan Helikopter, Bupati Maros Bersama TNI-POLRI Pantau Cuaca
5

Dimulai Besok, Ini Randown Kegiatan Beautiful Malino 2025 Selama Lima Hari