Bawaslu Lutim Terima Laporan Oknum Panwascam dan ASN Diduga Terlibat Politik Praktis

LUWU TIMUR - Bawaslu Luwu Timur (Lutim) menerima laporan panas terkait dugaan pelanggaran serius oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Senin (07/10/24).

Egi Ramadhani, staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lutim, dengan tegas menyampaikan bahwa laporan pertama melibatkan seorang oknum ASN yang diduga terlibat langsung dalam mendukung salah satu pasangan calon.

Jika terbukti, ini adalah pukulan telak bagi prinsip netralitas yang selama ini dipegang ASN dalam setiap pemilihan.

Baca Juga: Punya Program Prioritas yang Jelas, Warga Tallo dan Buloa Coblos Appi-Aliyah

Namun tak hanya itu, laporan kedua tak kalah menghebohkan. Seorang oknum Panwascam diduga keras telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku sebagai penyelenggara pemilu.

Bukti-bukti yang diserahkan ke Bawaslu, termasuk tangkapan layar chat dan foto-foto, memperlihatkan adanya komunikasi mencurigakan yang mendukung salah satu calon.

“Kami sedang mengkaji pelanggaran-pelanggaran ini dan akan mengambil langkah sesuai prosedur hukum,” tegas Egi.

Pelapor, NH mengungkapkan tujuannya bukan sekadar menyeret para pelanggar ke ranah pidana. Tetapi lebih untuk memberi pelajaran kepada seluruh ASN agar sadar akan posisi netral mereka.

Ia juga menambahkan salah satu kepala desa di Baruga, Kecamatan Tuwoti, turut dilaporkan atas dugaan pelanggaran politik serupa.

Baca Juga: Inkumben Cagub 02 Andi Sudirman Susah Dikalahkan, Pengamat Politik Ungkap Penyebabnya

Yang lebih mengejutkan lagi, surat dari Bawaslu terkait laporan tersebut telah dikirim ke Pemerintah Daerah sejak 29 Agustus. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari PJs Bupati.

“Lebih dari satu bulan kami menunggu, tetapi tak ada aksi nyata. Kami mendesak PJs Bupati untuk segera bertindak memanggil kepala desa tersebut,” seru NH.

Publik kini bertanya-tanya, sejauh mana netralitas ASN dan Panwascam bisa terjaga di tengah memanasnya persaingan politik ini? Apakah mereka mampu bertahan dari godaan politik praktis, atau malah jatuh dalam jerat kepentingan tertentu?

“Kami ingin semua ini menjadi pembelajaran, bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi semua pejabat lainnya untuk tetap profesional dan menjaga netralitas dalam pemilihan ini," jelas NH.