Bawaslu Tana Toraja Tingkatkan Kapasitas Panwascam Tangani Pelanggaran Pilkada 2024
Minggu, 20 Okt 2024 20:19

Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menggelar Workshop Peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas Adhoc untuk pengawasan Pilkada 2024. Foto: Istimewa
TANA TORAJA - Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menggelar Workshop Peningkatan kapasitas bagi jajaran pengawas Adhoc untuk pengawasan Pilkada 2024.
Workshop digelar selama 3 hari sejak 18 sampai 20 Oktober 2024 di Aula Hotel Pantan Makale. Pesertanya adalah 3 Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan satu orang staf sekretariat Panwas Kecamatan.
Dalam kegiatan tersebut para peserta mendapatkan banyak materi dari para narasumber yang cukup berpengalaman, yang sangat relevan dengan pengawasan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Tana Toraja, Elis Bua Mangesa mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi jajaran Panwascam untuk semakin memaksimalkan tugas pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing.
"Kita berharap dengan materi-materi yang luar biasa dari narasumber-narasumber yang berpengalaman yang kita hadirkan ini, bisa semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas panwas kecamatan dalam melaksanakan tugasnya," katanya.
Ketiga narasumber utama yang dihadirkan Bawaslu Tana Toraja dalam workshop tersebut adalah Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia yakni Engelbert Johannes Rohi atau yang akrab dengan panggilan Jojo Rohi.
Jojo Rohi adalah salah satu pentolan aktivis mahasiswa 1998 di Surabaya. Basis organisasinya berasal dari GMKI yang merupakan salah satu anggota dari Kelompok Cipayung.
Di hadapan peserta workshop Bawaslu Tana Toraja, Jojo Rohi banyak bercerita pengalamannya menjadi pengamat politik dan membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dan luar negeri.
Jojo Rohi juga banyak berbicara soal 4 garis besar potensi pelanggaran substantif dalam pemilu dan strategi mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
Selain Pengamat Politik Internasional Jojo Rohi, Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber Khudri Arsyad dari Perkumpulan Katalis Indonesia yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (Stiks) Tamalanrea Makassar. Khudri Arsyad membawakan materi tentang Analisis Sosial dan Kesiapan Mental bagi Pengawas Pilkada.
Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber yakni Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang memberikan materi tentang bagaimana mengindetifikasi isu krusial pengawasan di lapangan. Isu-isu krusial tersebut adalah mulai dari money politik, netralitas ASN dan kampanye diluar jadwal.
Selain materi-materi dari 3 narasumber utama tersebut, Bawaslu Tana Toraja juga banyak berdiskusi seputar mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dibawakan langsung oleh Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Widiyatmo.
Juga materi seputar strategi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Theofilus Lias Limongan menjadi materi penting yang diberikan kepada peserta dalam pertemuan tersebut.
Peserta juga mendapatkan materi seputar identifikasi kerawanan tahapan kampanye dan strategi pengawasan.
Workshop digelar selama 3 hari sejak 18 sampai 20 Oktober 2024 di Aula Hotel Pantan Makale. Pesertanya adalah 3 Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan satu orang staf sekretariat Panwas Kecamatan.
Dalam kegiatan tersebut para peserta mendapatkan banyak materi dari para narasumber yang cukup berpengalaman, yang sangat relevan dengan pengawasan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Tana Toraja, Elis Bua Mangesa mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi jajaran Panwascam untuk semakin memaksimalkan tugas pengawasan di wilayah kecamatan masing-masing.
"Kita berharap dengan materi-materi yang luar biasa dari narasumber-narasumber yang berpengalaman yang kita hadirkan ini, bisa semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas panwas kecamatan dalam melaksanakan tugasnya," katanya.
Ketiga narasumber utama yang dihadirkan Bawaslu Tana Toraja dalam workshop tersebut adalah Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia yakni Engelbert Johannes Rohi atau yang akrab dengan panggilan Jojo Rohi.
Jojo Rohi adalah salah satu pentolan aktivis mahasiswa 1998 di Surabaya. Basis organisasinya berasal dari GMKI yang merupakan salah satu anggota dari Kelompok Cipayung.
Di hadapan peserta workshop Bawaslu Tana Toraja, Jojo Rohi banyak bercerita pengalamannya menjadi pengamat politik dan membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dan luar negeri.
Jojo Rohi juga banyak berbicara soal 4 garis besar potensi pelanggaran substantif dalam pemilu dan strategi mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
Selain Pengamat Politik Internasional Jojo Rohi, Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber Khudri Arsyad dari Perkumpulan Katalis Indonesia yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (Stiks) Tamalanrea Makassar. Khudri Arsyad membawakan materi tentang Analisis Sosial dan Kesiapan Mental bagi Pengawas Pilkada.
Bawaslu Tana Toraja juga menghadirkan narasumber yakni Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang memberikan materi tentang bagaimana mengindetifikasi isu krusial pengawasan di lapangan. Isu-isu krusial tersebut adalah mulai dari money politik, netralitas ASN dan kampanye diluar jadwal.
Selain materi-materi dari 3 narasumber utama tersebut, Bawaslu Tana Toraja juga banyak berdiskusi seputar mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dibawakan langsung oleh Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Widiyatmo.
Juga materi seputar strategi Pengawasan Tahapan Kampanye dari Pimpinan Bawaslu Tana Toraja Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas (HPPH) Theofilus Lias Limongan menjadi materi penting yang diberikan kepada peserta dalam pertemuan tersebut.
Peserta juga mendapatkan materi seputar identifikasi kerawanan tahapan kampanye dan strategi pengawasan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
Dua Komisioner Bawaslu Palopo terbukti melanggar etik. Keduanya ialah ketua Khaerana dan satu anggotanya, Widianto Hendra yang mendapat sanksi peringatan.
Rabu, 10 Sep 2025 16:42

Sulsel
Bawaslu Selayar Uji Petik, Temukan 12 Pemilih Meninggal di Desa Polebunging
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan uji petik di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai pada Rabu (03/09/2025).
Kamis, 04 Sep 2025 14:35

News
Bawaslu Bantaeng Komitmen Tingkatkan Kapastitas, Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu
Bawaslu Bantaeng menggelar kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum di Hotel Kirei pada Selasa (26/08/2025).
Selasa, 26 Agu 2025 18:00

Sulsel
Komisi II DPR RI dan Bawaslu Perkuat Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tana Toraja
Komisi II DPR RI berkolaborasi dengan Bawaslu Sulsel dan Tana Toraja menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dengan tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” di Grand Hotel Metro Permai, Kabupaten Tana Toraja pada Selasa (19/08/2025).
Selasa, 19 Agu 2025 12:28

Sulsel
Bawaslu Gowa Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu, Sepakat Perkuat Kelembagaan
Bawaslu Gowa menggelar kegiatan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan pemilu di Hotel Four Point by Sheraton Makassar pada Jumat (08/08/2025).
Jum'at, 08 Agu 2025 11:54
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
3

Dibantu Modal dari Amartha, Ibu Dewi Berjualan Jalangkote hingga Beromset Ratusan Juta
4

Aset Pemkot Dikelola Pihak Lain sebagai Area Parkir, ARA: 2 Bulan Harus Kembali
5

Sepakat Perkuat Kolaborasi, AUHM Siap Jadi Mitra Strategis Pemkot Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Ketua Kelompok KPM di Jeneponto Diduga Lakukan Pemotongan Dana PKH
2

Golkar Makassar Rombak Struktur, Minta Pimpinan Kecamatan Konsolidasi Cepat
3

Dibantu Modal dari Amartha, Ibu Dewi Berjualan Jalangkote hingga Beromset Ratusan Juta
4

Aset Pemkot Dikelola Pihak Lain sebagai Area Parkir, ARA: 2 Bulan Harus Kembali
5

Sepakat Perkuat Kolaborasi, AUHM Siap Jadi Mitra Strategis Pemkot Makassar