Cipayung Plus Kabupaten Gowa Tegaskan Netralitas Harus Dijaga di Pilkada 2024

GOWA - Koalisi Cipayung Plus Kabupaten Gowa, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa (HMI, GMNI, PMII, PMKRI, PEMUDA KATHOLIK, SAPMA-PP) menekankan pentingnya netralitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa 2024.

Hal tersebut disuarakan dalam orasi pada demontrasi yang digelar di Kantor Bupati Gowa, Polres Gowa, dan Batas Kota pada Jumat, 22 November 2024.

Jenderal Lapangan (Jendlap) Aksi, Nurhidayattullah mengeluarkan beberapa pernyataan sikap. Yakni, mendesak Bupati Gowa untuk bersikap netral dan tidak melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Mempertanyakan alasan Bupati mengambil cuti mendekati masa tenang, yang dianggap tendensius bagi kepentingan kandidat tertentu.

"Kami mendesak Bupati untuk tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) demi menjaga stabilitas politik, demokrasi dan keamanan di Kabupaten Gowa," ujarnya.

Pihaknya juga menuntut ASN, TNI, POLRI, Bawaslu, dan KPU untuk mematuhi prinsip netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugaan keberpihakan serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemda Gowa.

Cipayung Plus menyatakan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan membawa persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Kami siap melakukan aksi lebih besar untuk menuntut evaluasi hingga pencopotan Bupati Gowa melalui mekanisme yang disediakan negara dan undang-undang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Gowa Raya, Nawir Kalling, menyerukan agar semua pihak yang diwajibkan netral, seperti ASN, TNI, POLRI, serta penyelenggara Pemilu, menjaga integritas dan profesionalisme selama proses Pilkada berlangsung.

"Pemungutan suara hanya berlangsung sesaat, tetapi dampaknya dapat meninggalkan warisan buruk bagi masa depan jika integritas tidak dijaga," tegas Nawir.

Ia juga mengingatkan agar sejarah kebesaran Kabupaten Gowa tidak tercoreng oleh pelanggaran dalam Pilkada tahun ini.

"Kami menegaskan bahwa Pilkada yang adil dan bersih merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, netralitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar," terangnya.