Pengadaan Pakaian Dinas Bupati-Wakil Bupati Maros Telan Anggaran Rp434 Juta
Kamis, 23 Jan 2025 13:36
Ilustrasi. Foto: Istimewa
MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menganggarkan Rp434.950.000 untuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Bupati dan Wakil Bupati tahun ini.
Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Pemkab Maros, Andi Yuliana Hatta mengatakan, pakaian dinas dan atribut ini dianggarkan tiap tahunnya.
Dia merinci, untuk pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bupati anggarannya Rp217.500.000. Dari anggaran tersebut, untuk atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan batik sebanyak 6 pasang total Rp30 juta.
Sementara untuk 7 pasang pakaian batik dianggarkan Rp35 juta, PDH 7 pasang Rp35 juta, pakaian PDU dan PSL 7 pasang Rp52,5 juta.
“Pakaian PSH 7 pasang Rp35 juta dan PSR 6 pasang Rp30 juta,” katanya.
Selanjutnya, pakaian dinas dan atribut pakaian dinas wakil bupati yakni Rp172.500.000. Anggaran ini meliputi pakaian dinas PSR, PSH, PDH dan batik 5 pasang dengan anggaran Rp25 juta.
Pakaian dinas batik 5 pasang Rp25 juta, PDH 6 pasang Rp30 juta, Pakaian PDU dan PSL 5 pasang Rp37,5 juta.
“Pakaian PSH 6 pasang Rp30 juta dan PSR 5 pasang Rp25 juta,” bebernya.
Selanjutnya pakaian Korpri bupati 5 pasang Rp2.750.000 dan wakil bupati 4 pasang Rp2.200.000.
Pakaian adat daerah bupati 4 pasang Rp20 juta dan wakil bupati 2 pasang Rp10 juta.
“Pakaian jas safari bupati dan wakil bupati masing-masing 5 pasang anggarannya Rp10 juta,” tutupnya.
Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Pemkab Maros, Andi Yuliana Hatta mengatakan, pakaian dinas dan atribut ini dianggarkan tiap tahunnya.
Dia merinci, untuk pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bupati anggarannya Rp217.500.000. Dari anggaran tersebut, untuk atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan batik sebanyak 6 pasang total Rp30 juta.
Sementara untuk 7 pasang pakaian batik dianggarkan Rp35 juta, PDH 7 pasang Rp35 juta, pakaian PDU dan PSL 7 pasang Rp52,5 juta.
“Pakaian PSH 7 pasang Rp35 juta dan PSR 6 pasang Rp30 juta,” katanya.
Selanjutnya, pakaian dinas dan atribut pakaian dinas wakil bupati yakni Rp172.500.000. Anggaran ini meliputi pakaian dinas PSR, PSH, PDH dan batik 5 pasang dengan anggaran Rp25 juta.
Pakaian dinas batik 5 pasang Rp25 juta, PDH 6 pasang Rp30 juta, Pakaian PDU dan PSL 5 pasang Rp37,5 juta.
“Pakaian PSH 6 pasang Rp30 juta dan PSR 5 pasang Rp25 juta,” bebernya.
Selanjutnya pakaian Korpri bupati 5 pasang Rp2.750.000 dan wakil bupati 4 pasang Rp2.200.000.
Pakaian adat daerah bupati 4 pasang Rp20 juta dan wakil bupati 2 pasang Rp10 juta.
“Pakaian jas safari bupati dan wakil bupati masing-masing 5 pasang anggarannya Rp10 juta,” tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Sosialisasi Aturan Baru Pakaian Dinas ASN saat Apel Sore Virtual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar apel sore virtual, yang dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 12 Tahun 2025
Sabtu, 01 Nov 2025 22:37
Sulsel
Pendaftaran Ditutup, 30 Orang Ikut Lelang Jabatan Pemkab Maros
Proses pendaftaran lelang jabatan di Kabupaten Maros resmi ditutup. Sejak dibuka 10 Oktober hingga 24 Oktober 2025, terdapat 30 orang Eselon II yang mendaftar.
Senin, 27 Okt 2025 17:47
Sulsel
Rancangan APBD 2026 Maros Turun ke Angka Rp1,49 Triliun
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp1,49 triliun.
Selasa, 21 Okt 2025 17:57
Sulsel
Pemkab Maros Anggarkan Rp611 Miliar untuk Gaji Pegawai Tahun Depan
Bupati Maros, AS Chaidir Syam memastikan tidak ada pengurangan pegawai di lingkungan Pemkab Maros, meski pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran.
Senin, 20 Okt 2025 18:58
Sulsel
Pemkab Maros Kucurkan Rp3,9 Miliar untuk Seragam Sekolah Gratis
Pemerintah Kabupaten Maros membagikan 15.296 seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP di seluruh wilayah Maros.
Jum'at, 17 Okt 2025 08:57
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
3
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi
4
Ketum IKA UNM Nurdin Halid Tanggapi Penonaktifan Prof Karta Sebagai Rektor
5
Kisruh Lahan Tanjung Bunga, JK Sebut Beli 30 Tahun Lalu, Tiba-tiba Ada yang Mau Merampok
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kasus Prof Karta Jayadi Disebut Pintu Masuk Evaluasi Proses Penjaringan Rektor
2
Sulsel Export Day 2025 Gerakkan Ekonomi di Hari Pahlawan
3
Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa Diapresiasi
4
Ketum IKA UNM Nurdin Halid Tanggapi Penonaktifan Prof Karta Sebagai Rektor
5
Kisruh Lahan Tanjung Bunga, JK Sebut Beli 30 Tahun Lalu, Tiba-tiba Ada yang Mau Merampok