Di Hadapan Dewan, Bulog Sulselbar Paparkan Alasan Kendala Serap Hasil Gabah Petani
Selasa, 29 Apr 2025 18:10
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (29/04/2025). Hadir Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dinas DPHbun Pemprov Sulsel dan perwakilan Kesdam XIV/HSN.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Selasa, 25 Nov 2025 22:54
Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Panggil GMTD, Pertanyakan Deviden Kecil Milik Pemprov
Komisi D DPRD Sulsel berencana memanggil PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan dengan PT Hadji Kalla di wilayah Tanjung Bunga, Makassar.
Selasa, 25 Nov 2025 21:05
Makassar City
Hamzah Hamid Desak PU Makassar Benahi Skema Prioritas Jalan
Hamzah Hamid meminta Dinas PU Kota Makassar untuk mengevaluasi penentuan titik prioritas proyek pengaspalan jalan. Ia menilai sejumlah pekerjaan yang tengah berjalan masih belum tepat sasaran
Sabtu, 22 Nov 2025 10:49
News
Luncurkan Mandiri Benih Padi, Gubernur Salurkan 5 Juta Kg untuk Petani
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman resmi meluncurkan Program Mandiri Benih Padi Andalan Sulsel Tahun 2025 di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Minggu (16/11/2025).
Minggu, 16 Nov 2025 20:00
Sulsel
Indah Apresiasi Dukungan DPP Gerindra Bantu Dua Guru Luwu Utara Terima Rehabilitasi
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mengapresiasi perhatian dan bantuan pengurus DPP Gerindra yang membantu dua guru asal Luwu Utara mendapatkan keadilan.
Jum'at, 14 Nov 2025 16:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
3
BEM Polipangkep Hadirkan Inovasi Mesin Pengering Rumput Laut di Desa Kanaungan
4
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
5
MUTU Sulsel 2025 Bakal Bahas Rekomendasi Perundang-Undangan Umat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Usul Pemilihan Ketua RT/RW se-Kota Makassar Ditunda
2
Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
3
BEM Polipangkep Hadirkan Inovasi Mesin Pengering Rumput Laut di Desa Kanaungan
4
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
5
MUTU Sulsel 2025 Bakal Bahas Rekomendasi Perundang-Undangan Umat