Di Hadapan Dewan, Bulog Sulselbar Paparkan Alasan Kendala Serap Hasil Gabah Petani
Selasa, 29 Apr 2025 18:10

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (29/04/2025). Hadir Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dinas DPHbun Pemprov Sulsel dan perwakilan Kesdam XIV/HSN.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34

Sulsel
Terungkap dalam RDP, Amdal dan RTRW Perusahaan Tambang di Sinjai Ternyata Belum Sesuai
Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai, menguak fakta baru.
Sabtu, 12 Jul 2025 10:03

Sulsel
DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai. RDP ini dipimpin oleh Andi Aan Nugraha yang berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Kamis (10/07/2025).
Kamis, 10 Jul 2025 17:02

Sulsel
Pupuk Indonesia Dorong Petani Maros Optimalkan Penebusan Subsidi
PT Pupuk Indonesia mengajak petani terdaftar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, segera mengoptimalkan penyerapan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025.
Kamis, 10 Jul 2025 16:17

News
Wagub Sulsel Jawab Sorotan Dewan soal APBD dan Rencana Pembangunan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel
Rabu, 09 Jul 2025 10:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bhayangkara Off Road Peduli di Bontolojong Diyakini Bawa Banyak Dampak Positif
2

Warga Unjuk Bukti Dugaan Kecurangan Penerimaan Murid di SMAN 21 Makassar
3

Polda Sulsel Sebut Belum Ada Tersangka Dugaan Korupsi Alkes di Parepare
4

Belanja Anggaran Rendah, Dispora Makassar Diminta Segera Mulai Proyek Karebosi
5

Pupuk Indonesia & Kementan Ajak 87 Ribu Petani di Gowa Segera Tebus Pupuk Subsidi