Di Hadapan Dewan, Bulog Sulselbar Paparkan Alasan Kendala Serap Hasil Gabah Petani
Selasa, 29 Apr 2025 18:10
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (29/04/2025). Hadir Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dinas DPHbun Pemprov Sulsel dan perwakilan Kesdam XIV/HSN.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa gabahnya tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
Sulsel
Dari Tanah Suci, Tidar Sulsel Berbagi Kebahagiaan Baju Lebaran untuk Anak Panti Asuhan
Ketua Pimpinan Daerah (PD) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi berbagi kebahagiaan kepada anak yatim piatu di panti asuhan Nur Qodri di Kota Makassar pada Kamis (19/03/2026).
Kamis, 19 Mar 2026 21:00
Sulsel
Jaga Stabilitas Harga, Yasir Machmud Dukung Gerakan Pangan Murah Polri di Sulsel
Waka DPRD Sulsel, Yasir Machmud menghadiri undangan Kapolda Sulsel dalam acara bertajuk Gerakan Pangan Murah Polri Serentak pada.Jumat (13/03/2026).
Jum'at, 13 Mar 2026 20:28
Sulsel
DPRD Bulukumba Usulkan Jalan Kabupaten jadi Provinsi, Termasuk Bangun Jembatan
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menerima kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba, Rabu (11/03/2026).
Rabu, 11 Mar 2026 14:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
Pemkot Makassar Terapkan WFH Jumat dan WFA Rabu Mulai April 2026
4
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
5
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
RUPST Danamon: Setujui Dividen Rp1,4 Triliun dan Perombakan Pengurus
2
Menteri Imipas Lantik Dua Pimpinan Tinggi Madya
3
Pemkot Makassar Terapkan WFH Jumat dan WFA Rabu Mulai April 2026
4
1 April 2026 Tidak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
5
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bekali Siswa Hadapi Dunia Kuliah