Paripurna LKPJ Bupati Luwu, DPRD Soroti Dana Rp7 Miliar di Dinas Pendidikan

LUWU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menyoroti dana Rp7 miliar di Dinas Pendidikan yang tidak terealisasi. Dalam Laporan Hasil Pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPRD Luwu terhadap LKPJ Bupati Luwu Tahun Anggaran 2022, pihak dewan menyampaikan hal tersebut sebagai catatan untuk dilakukan evaluasi.

Laporan Panja yang dibacakan oleh Basaruddin, DPRD Luwu merekomendasikan beberapa poin kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, untuk mengevaluasi program kerja sejumlah dinas.

"DPRD merekomendasikan pemanfaatan lahan di Karetan. Selanjutnya, DPRD melihat ada dana sebesar Rp7 miliar di Dinas Pendidikan tidak terealisasi, yakni Tunjangan Profesi Guru, Dana Bos, sisa tender dari DAK dan kualitas penganggaran tidak maksimal karena faktor SDM," sebut Basaruddin.

Baca Juga: WTP 8 Kali, BPK Beri Catatan Soal Aset dan PAD Kabupaten Luwu

"Anggaran program kegiatan monitoring dan evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dikembalikan karena tidak bisa dicairkan terkendala dana pendamping yang tidak ada, ini tentu sangat disayangkan," lanjutnya.

Legislator Partai NasDem ini, juga menyebutkan di Dinas Kesehatan, jasa honorer yang sangat minim, padahal ada anggaran yang tidak terealisasi. Anggaran DAK di Dinas Perikanan juga disorot karena tidak bisa dicairkan lantaran tidak adanya dana pendamping.

Pemkab Luwu pada kesempatan itu juga diminta memberikan penambahan anggaran kepada Satpol PP dalam rangka persiapan personil menghadapi Pilkada mendatang. Sesuai dengan catatan dalam LHP BPK yang menyinggung soal peningkatan fungsi aset, DPRD Luwu juga mendorong pemanfaatan Pusat Kuliner dan Industri Barambing di Kecamatan Suli.

Selanjutnya, meminta agar kekurangan Blangko KTP segera diatasi. "Anggaran untuk pengadaan Blangko KTP sangat kurang, kita kekurangan 40.000 keping, sehingga masih banyak warga belum memiliki KTP," sebutnya.

Sambutan Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang dibacakan oleh Sekda Luwu, H Sulaiman, menyampaikan catatan atau rekomendasi DPRD Luwu merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal itu menjadi bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

"Rekomendasi yang disampaikan bukan hanya berupa kesimpulan, tetapi catatan yang sangat strategis berupa pandangan, kritikan, bahkan harapan dan saran pertimbangan dari dewan yang terhormat, bagi kemajuan pembangunan di masa yang akan datang," ujar Sulaiman.

Baca Juga: Hasrul Rahman Buka Bersama Anak Panti di Cilallang

Untuk itu, Sekda Luwu menginstruksikan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Kami bertekad terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luwu melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan," tegasnya.