Paripurna LKPJ Bupati Luwu, DPRD Soroti Dana Rp7 Miliar di Dinas Pendidikan
Senin, 22 Mei 2023 23:44
Suasana Rapat Paripurna DPRD Luwu atas Laporan Hasil Pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPRD Luwu Terhadap LKPJ Bupati Luwu Tahun Anggaran 2022. Foto/Chaeruddin
LUWU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menyoroti dana Rp7 miliar di Dinas Pendidikan yang tidak terealisasi. Dalam Laporan Hasil Pembahasan Panitia Kerja (Panja) DPRD Luwu terhadap LKPJ Bupati Luwu Tahun Anggaran 2022, pihak dewan menyampaikan hal tersebut sebagai catatan untuk dilakukan evaluasi.
Laporan Panja yang dibacakan oleh Basaruddin, DPRD Luwu merekomendasikan beberapa poin kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, untuk mengevaluasi program kerja sejumlah dinas.
"DPRD merekomendasikan pemanfaatan lahan di Karetan. Selanjutnya, DPRD melihat ada dana sebesar Rp7 miliar di Dinas Pendidikan tidak terealisasi, yakni Tunjangan Profesi Guru, Dana Bos, sisa tender dari DAK dan kualitas penganggaran tidak maksimal karena faktor SDM," sebut Basaruddin.
"Anggaran program kegiatan monitoring dan evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dikembalikan karena tidak bisa dicairkan terkendala dana pendamping yang tidak ada, ini tentu sangat disayangkan," lanjutnya.
Legislator Partai NasDem ini, juga menyebutkan di Dinas Kesehatan, jasa honorer yang sangat minim, padahal ada anggaran yang tidak terealisasi. Anggaran DAK di Dinas Perikanan juga disorot karena tidak bisa dicairkan lantaran tidak adanya dana pendamping.
Pemkab Luwu pada kesempatan itu juga diminta memberikan penambahan anggaran kepada Satpol PP dalam rangka persiapan personil menghadapi Pilkada mendatang. Sesuai dengan catatan dalam LHP BPK yang menyinggung soal peningkatan fungsi aset, DPRD Luwu juga mendorong pemanfaatan Pusat Kuliner dan Industri Barambing di Kecamatan Suli.
Selanjutnya, meminta agar kekurangan Blangko KTP segera diatasi. "Anggaran untuk pengadaan Blangko KTP sangat kurang, kita kekurangan 40.000 keping, sehingga masih banyak warga belum memiliki KTP," sebutnya.
Sambutan Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang dibacakan oleh Sekda Luwu, H Sulaiman, menyampaikan catatan atau rekomendasi DPRD Luwu merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal itu menjadi bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
"Rekomendasi yang disampaikan bukan hanya berupa kesimpulan, tetapi catatan yang sangat strategis berupa pandangan, kritikan, bahkan harapan dan saran pertimbangan dari dewan yang terhormat, bagi kemajuan pembangunan di masa yang akan datang," ujar Sulaiman.
Untuk itu, Sekda Luwu menginstruksikan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Kami bertekad terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luwu melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan," tegasnya.
Laporan Panja yang dibacakan oleh Basaruddin, DPRD Luwu merekomendasikan beberapa poin kepada Bupati Luwu, Basmin Mattayang, untuk mengevaluasi program kerja sejumlah dinas.
"DPRD merekomendasikan pemanfaatan lahan di Karetan. Selanjutnya, DPRD melihat ada dana sebesar Rp7 miliar di Dinas Pendidikan tidak terealisasi, yakni Tunjangan Profesi Guru, Dana Bos, sisa tender dari DAK dan kualitas penganggaran tidak maksimal karena faktor SDM," sebut Basaruddin.
"Anggaran program kegiatan monitoring dan evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dikembalikan karena tidak bisa dicairkan terkendala dana pendamping yang tidak ada, ini tentu sangat disayangkan," lanjutnya.
Legislator Partai NasDem ini, juga menyebutkan di Dinas Kesehatan, jasa honorer yang sangat minim, padahal ada anggaran yang tidak terealisasi. Anggaran DAK di Dinas Perikanan juga disorot karena tidak bisa dicairkan lantaran tidak adanya dana pendamping.
Pemkab Luwu pada kesempatan itu juga diminta memberikan penambahan anggaran kepada Satpol PP dalam rangka persiapan personil menghadapi Pilkada mendatang. Sesuai dengan catatan dalam LHP BPK yang menyinggung soal peningkatan fungsi aset, DPRD Luwu juga mendorong pemanfaatan Pusat Kuliner dan Industri Barambing di Kecamatan Suli.
Selanjutnya, meminta agar kekurangan Blangko KTP segera diatasi. "Anggaran untuk pengadaan Blangko KTP sangat kurang, kita kekurangan 40.000 keping, sehingga masih banyak warga belum memiliki KTP," sebutnya.
Sambutan Bupati Luwu, Basmin Mattayang, yang dibacakan oleh Sekda Luwu, H Sulaiman, menyampaikan catatan atau rekomendasi DPRD Luwu merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal itu menjadi bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
"Rekomendasi yang disampaikan bukan hanya berupa kesimpulan, tetapi catatan yang sangat strategis berupa pandangan, kritikan, bahkan harapan dan saran pertimbangan dari dewan yang terhormat, bagi kemajuan pembangunan di masa yang akan datang," ujar Sulaiman.
Untuk itu, Sekda Luwu menginstruksikan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Kami bertekad terus mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Luwu melalui evaluasi kinerja secara berkelanjutan," tegasnya.
(TRI)
Berita Terkait
News
MDA dan Pemkab Luwu Perkuat Kesiapsiagaan Kekeringan dan Karhutla
kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari deteksi dini hingga penanganan darurat.
Senin, 19 Okt 2026 15:19
News
MDA Dukung Pemulihan Akses Jalan Rante Balla demi Aktivitas Ekonomi Warga
Pemulihan akses jalan yang terhambat menjadi langkah penting untuk mengembalikan mobilitas warga dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu.
Jum'at, 16 Okt 2026 15:59
Sulsel
RDP DPRD Luwu Rekomendasikan Akses Rante Balla Segera Dibuka
DPRD Kabupaten Luwu merekomendasikan pembukaan kembali akses Rante Balla yang telah diblokade lebih dari sepekan. Semua itu dem mencegah konflik meluas.
Jum'at, 16 Okt 2026 13:54
Sulsel
HUT RI ke-81, MDA Salurkan Bantuan untuk RSUD & Veteran Luwu
Memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Masmindo Dwi Area (MDA) memberikan dukungan bagi pelayanan kesehatan sekaligus penghormatan kepada para veteran di Kabupaten Luwu.
Kamis, 20 Agu 2026 10:24
Sulsel
Wabup Gowa Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyerahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa.
Rabu, 22 Jul 2026 19:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
4
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
5
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
3
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
4
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
5
Penuh Hiburan & Aktivitas Seru, Kumpul Sahabat Daihatsu Pikat Warga Makassar