Ham Lutim Minta Penegak Hukum Sigap Tangani Proyek Jembatan Mangkrak

Selasa, 23 Mei 2023 14:45
Ham Lutim Minta Penegak Hukum Sigap Tangani Proyek Jembatan Mangkrak
Material konstruksi pembangunan Jembatan Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur saat diabadikan beberapa waktu yang lalu. Foto: SINDO Makassar/Fitra Budin
Comment
Share
LUWU TIMUR - Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (Ham Lutim) meminta penegak hukum agar menangani dugaan pelanggaran pada pembangunan jembatan di Desa Matano, Kecamatan Nuha. Proyek ini mangkrak sejak 2020.

"Ham Lutim sangat menyayangkan kinerja penegak hukum kalau dibiarkan begitu saja. Apalagi proyek pembangunan jembatan itu pada tahun 2020 lalu," kata Wakil Ketua Umum Ham Lutim, Noval Fandit Arya, Selasa (23/5/2023).

Noval berharap, Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang sudah menelusuri dugaan pelanggaran pada pembangunan jembatan itu, bisa sesegera mungkin memperoleh hasil.



Noval menilai, kehadiran jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, ia menjadi akses utama masyarakat untuk memuat hasil panennya.

"Kami dari Ham Lutim sangat prihatin terhadap masyarakat dan para petani di Desa Matano dengan kondisi akses seperti itu," jelasnya.

"Jangan karena lokasinya jauh proyek dengan anggaran sebesar itu dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari penegak hukum," Noval mengakhiri.

Dari informasi yang dihimpun, pembangunan jembatan tersebut dilakukan pada April 2020. Proyek ditarget rampung pada Agustus 2020.

Baca juga: Agar Segera Diperbaiki, DPRD Sulsel Desak Aset Jembatan Rusak di Gowa Dialihkan ke Pemkab

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu Timur, Yadyn mengaku sudah mengunjungi lokasi proyek jembatan yang mangkrak tersebut, dan memerintahkan Kasi Intel untuk menelusuri lebih jauh.

"Saya sudah lihat itu lokasinya, makanya kita harus cek dulu karena info yang kami dapat anggarannya itu Rp3,5 M. Jadi kita masih menelusuri itu," ujarnya.
(MAN)
Berita Terkait
Kejari Lutim Sebut Ada Mark Up Pembayaran pada Kegiatan Bimtek PKK dan Desa
Sulsel
Kejari Lutim Sebut Ada Mark Up Pembayaran pada Kegiatan Bimtek PKK dan Desa
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu Timur, Budi Nugraha melalui keterangan resminya manyampaikan adanya Mark-Up atau kelebihan biaya operasional dan kemahalan harga pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2023.
Sabtu, 28 Des 2024 12:23
ACC Sulawesi Desak Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Harus Transparan
Sulsel
ACC Sulawesi Desak Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Harus Transparan
Kasus dugaan korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan sejumlah kepala desa di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi sorotan.
Minggu, 22 Des 2024 12:22
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK Lutim Jalan di Tempat, Ini Penyebabnya
Sulsel
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK Lutim Jalan di Tempat, Ini Penyebabnya
Penanganan kasus dugaan korupsi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta para Kepala Desa di Luwu Timur masih jalan di tempat.
Selasa, 17 Des 2024 15:01
Soal Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Masih Menunggu Audit Inspektorat
Sulsel
Soal Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Masih Menunggu Audit Inspektorat
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus ini telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur.
Sabtu, 30 Nov 2024 20:01
Kejari Lutim Sudah Klarifikasi Belasan Orang, Kasus Dugaan Penyimpangan Bimtek PKK & Desa
Sulsel
Kejari Lutim Sudah Klarifikasi Belasan Orang, Kasus Dugaan Penyimpangan Bimtek PKK & Desa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur kini terus mendalami dugaan penyimpangan dana dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK dan sejumlah aparat desa di Kabupaten Luwu Timur.
Selasa, 29 Okt 2024 20:56
Berita Terbaru