Kejari Lutim Mulai Dalami Proyek Jembatan Mangkrak di Matano

Minggu, 28 Mei 2023 19:41
Kejari Lutim Mulai Dalami Proyek Jembatan Mangkrak di Matano
Kejaksaan Negri Luwu Timur, telah mengeluarkan surat perintah untuk pengumpulan bahan data dan informasi soal proyek jembatan mangkrak selama tiga tahun di Desa Matano. Foto: Istimewa
Comment
Share
LUWU TIMUR - Kejaksaan Negeri Luwu Timur, telah mengeluarkan surat perintah untuk pengumpulan bahan data dan informasi soal proyek jembatan mangkrak selama tiga tahun di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dimana jembatan tersebut menurut masyarakat sekitar, pembangunan jembatan tersebut mulai dibangun pada bulan empat tahun 2020 lalu, dan deadline jatuh pada bulan delapan tahun 2023.



Dari informasi yang dihimpun, jembatan tersebut menyerap anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dari APBN sebesar Rp3,5 Miliar.

"Kami telah mengeluarkan surat perintah untuk pengumpupan bahan data dan informasi dari laporan tersebut," kata Kepala Kejaksaan Negri Luwu Timur, Yadyn, kepada Sindomakassar.com, Jumat (26/05/23).

Selain itu, Kejari Lutim, Yadyn juga menegaskan bahwa akan merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional.

Sebelumnya, Soal Jembatan Mangkrak di Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa temuan dari penegak hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, Irawan Dermayasamin, Selasa (23/05/23).

"Kemarin itu ada admistrasi putus kontrak, dan ada beberapa temuan juga. Jadi itu dulu yang harus kami selesaikan. Baru bisa dilanjutkan," kata Irawan.



Menurut Irawan, untuk paket jembatan tahun 2020 ini belum dapat dilanjutkan. Hal itu disebabkan karena terkendala administrasi yang menyebabkan putus kontrak antara Pemprov Sulsel dengan kontraktor.

Pihaknya juga mengaku tidak dapat melanjutkan pengerjaan tersebut sebelum permasalahan terkait temuan sebelumnya diselesaikan. Namun, pihaknya mengklaim proyek tersebut telah menjadi perhatian.

"Kami akan bahas untuk penyiapan anggaran tahun selanjutnya. Cuman untuk 2023 ini belum ada. Kami benahi dulu temuan-temuannya," pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Kejari Lutim Sebut Ada Mark Up Pembayaran pada Kegiatan Bimtek PKK dan Desa
Sulsel
Kejari Lutim Sebut Ada Mark Up Pembayaran pada Kegiatan Bimtek PKK dan Desa
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu Timur, Budi Nugraha melalui keterangan resminya manyampaikan adanya Mark-Up atau kelebihan biaya operasional dan kemahalan harga pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2023.
Sabtu, 28 Des 2024 12:23
ACC Sulawesi Desak Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Harus Transparan
Sulsel
ACC Sulawesi Desak Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Harus Transparan
Kasus dugaan korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan sejumlah kepala desa di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi sorotan.
Minggu, 22 Des 2024 12:22
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK Lutim Jalan di Tempat, Ini Penyebabnya
Sulsel
Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK Lutim Jalan di Tempat, Ini Penyebabnya
Penanganan kasus dugaan korupsi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta para Kepala Desa di Luwu Timur masih jalan di tempat.
Selasa, 17 Des 2024 15:01
Soal Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Masih Menunggu Audit Inspektorat
Sulsel
Soal Kasus Dugaan Korupsi Bimtek TP-PKK dan Desa di Lutim Masih Menunggu Audit Inspektorat
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pihak yang diduga terkait dengan kasus ini telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur.
Sabtu, 30 Nov 2024 20:01
Kejari Lutim Sudah Klarifikasi Belasan Orang, Kasus Dugaan Penyimpangan Bimtek PKK & Desa
Sulsel
Kejari Lutim Sudah Klarifikasi Belasan Orang, Kasus Dugaan Penyimpangan Bimtek PKK & Desa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur kini terus mendalami dugaan penyimpangan dana dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK dan sejumlah aparat desa di Kabupaten Luwu Timur.
Selasa, 29 Okt 2024 20:56
Berita Terbaru