Polres Lutim Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi APBDes Pongkeru
Kamis, 08 Jun 2023 07:30
Polres Luwu Timur saat menggelar konferensi pers soal penetapan tersangka kasus korupsi APBDes Pongkeru di Aula Tribrata Polres Luwu Timur, Rabu (7/6/2023). Foto/Fitra Budin
LUWU TIMUR - Satreskrim Polres Luwu Timur telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Informasi itu disampaikan kepolisian pada konferensi pers di Aula Tribrata Polres Luwu Timur, Rabu (7/6/2023).
Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Iptu Achmad Alfian, menjelaskan ketiga tersangka ialah Plt Kepala Desa Pongkeru periode 2018-2019 berinisial J, Kaur Keuangan periode 2017-2020 berinisial N, dan Kasi Kesra periode 2016-2021 berinisial H.
"Adapun modus operandi para tersangka yakni mencairkan dari rekening desa tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga terjadi ketekoran kas, lalu merealisasi dana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian menggunakan dana di luar yang ditetapkan dalam APBDes, melakukan mark up SPJ pembelian material kegiatan fisik, tidak menyetorkan pajak, dan mengurangi volume pada pekerjaan fisik," ungkap Alfian.
Perbuatan para tersangka, kata dia, melanggar peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri keuangan, Perbup Lutim nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Perbup Lutim nomor 40 tahun 2015 tenaga pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa.
"Pasal yang dikenakan pada kasus ini pasal 2 subs pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Jo UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TP korupsi Jo pasal 55 ayat 1," kata dia.
"Dan ancaman hukuman pasal 3 paling singkat satu tahun, dan paling lama 20 tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak 1 Milyar. Lalu dikenakan juga pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun kurungan, dan maksimal 20 tahun," tambah Alfian.
Adapun barang bukti yang diamankan polisi, berupa APNDes Desa Pongkeru 2019-2020, laporan realisasi 2019-2020, SPJ 2019-2020, SK pengangkatan tersangka sebagai perangkat desa, rekening koran atas nama bendahara, dan uang tunai sebesar Rp28 juta.
Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Iptu Achmad Alfian, menjelaskan ketiga tersangka ialah Plt Kepala Desa Pongkeru periode 2018-2019 berinisial J, Kaur Keuangan periode 2017-2020 berinisial N, dan Kasi Kesra periode 2016-2021 berinisial H.
"Adapun modus operandi para tersangka yakni mencairkan dari rekening desa tidak sesuai dengan penggunaannya sehingga terjadi ketekoran kas, lalu merealisasi dana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian menggunakan dana di luar yang ditetapkan dalam APBDes, melakukan mark up SPJ pembelian material kegiatan fisik, tidak menyetorkan pajak, dan mengurangi volume pada pekerjaan fisik," ungkap Alfian.
Perbuatan para tersangka, kata dia, melanggar peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan menteri keuangan, Perbup Lutim nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Perbup Lutim nomor 40 tahun 2015 tenaga pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa.
"Pasal yang dikenakan pada kasus ini pasal 2 subs pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Jo UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TP korupsi Jo pasal 55 ayat 1," kata dia.
"Dan ancaman hukuman pasal 3 paling singkat satu tahun, dan paling lama 20 tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak 1 Milyar. Lalu dikenakan juga pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun kurungan, dan maksimal 20 tahun," tambah Alfian.
Adapun barang bukti yang diamankan polisi, berupa APNDes Desa Pongkeru 2019-2020, laporan realisasi 2019-2020, SPJ 2019-2020, SK pengangkatan tersangka sebagai perangkat desa, rekening koran atas nama bendahara, dan uang tunai sebesar Rp28 juta.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Polisi Panggil Taufan Pawe jadi Saksi Dugaan Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Parepare
Polres Parepare bakal memeriksa Taufan Pawe (TP) dalam kasus dugaan korupsi tunjangan rumah DPRD Parepare. Kasus ini berkaitan saat TP masih menjabat Wali Kota Parepare.
Selasa, 28 Jul 2026 17:14
Sulsel
Satlantas Lutim Ingatkan Warga Bayar Pajak Tepat Waktu, Samsat Keliling Siap Melayani
Masyarakat Luwu Timur diimbau untuk tidak menunggu adanya razia atau operasi gabungan sebelum membayar pajak kendaraan bermotor.
Selasa, 21 Jul 2026 16:13
News
Warga Pertanyakan Eksekusi Vonis Hj Bungsuari Baso Tika
Pelaksanaan eksekusi vonis terhadap terpidana kasus korupsi dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013, Hj. Bungsuari Baso Tika belum diketahui secara terbuka meski putusan MA telah inkrah.
Kamis, 09 Jul 2026 15:59
Sulsel
Pemkab Gowa Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Sosialisasi Integritas Aparatur
Pemkab Gowa terus memperkuat komitmennya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui Sosialisasi Anti Korupsi bertema Membangun Kesadaran Integritas untuk Mewujudkan Organisasi.
Rabu, 01 Jul 2026 12:16
Sulsel
Kasus Islamic Center Malili Belum Ditangani, Aktivis Nilai Penegakan Hukum Mandek
Aktivis Luwu Timur, Nur Alam, mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan proyek pembangunan Masjid Islamic Center Malili.
Minggu, 28 Jun 2026 16:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Vale Terus Bertumbuh lewat Kinerja Operasional & Keuangan yang Solid
2
WR IV UMI Sampaikan Taushiyah kepada Ratusan Peserta Pencerahan Qalbu UMI
3
PKS Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan Wajib Pilah Sampah, Perjelas Tupoksi RT/RW
4
Pemkab Selayar Gandeng Polipangkep Kembangkan Komoditas Kelapa
5
Konflik Laoli di Luwu Timur Diduga "Dipelihara" Oknum agar Tetap Panas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Vale Terus Bertumbuh lewat Kinerja Operasional & Keuangan yang Solid
2
WR IV UMI Sampaikan Taushiyah kepada Ratusan Peserta Pencerahan Qalbu UMI
3
PKS Minta Pemkot Makassar Tunda Penerapan Wajib Pilah Sampah, Perjelas Tupoksi RT/RW
4
Pemkab Selayar Gandeng Polipangkep Kembangkan Komoditas Kelapa
5
Konflik Laoli di Luwu Timur Diduga "Dipelihara" Oknum agar Tetap Panas