Bawaslu di 5 Daerah Temukan Ribuan Data Potensial Pemilih Non KTP-El
Kamis, 15 Jun 2023 16:22
Pantarlih di Makassar melakukan coklit di rumah warga. Foto: IST
MAKASSAR - Bawaslu kabupaten/kota masih menemukan data potensial pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau masih non KTP-el. Di beberapa daerah, jumlahnya bahkan mencapai ribuan.
Di Kabupaten Wajo, Bawaslu masih menemukan sebanyak 4.613 data potensial pemilih non ktp-elektronik. Data ini didapat dari hasil pencermatan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).
Ketua Bawaslu Wajo, Heriyanto meminta KPU dapat intens berkomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Agar soal progres perekaman KTP-el atas pemilih yang dimaksud bisa dituntaskan.
"Ribuan data potensial pemilih non KTP-el ini berpotensi kehilangan hak pilihnya. Untuk itu KPU Wajo harus segera menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Di Barru, Bawaslu juga menemukan data potensial pemilih non KTP-El ang berjumlah 2.927 orang. Data ini didapat dari hasil rekapitulasi DPSHP Akhir yang dilakukan oleh PPK dari 7 kecamatan.
“Namun tetap ada perubahan data setiap saat, jika ada yang didapatkan berdasarkan hasil pencermatan. Baik yang dilakukan PPK maupun yang dilakukan oleh Panwascam,” kata Ketua Bawaslu Barru, Mannan.
Mannan menuturkan, jumlah 2.927 itu merupakan hasil koordinasi dengan pihak Panwascam bersama PPK, sementara untuk temuan tidak didapatkan.
“Berhubung pengawas desa dan kelurahan sama-sama melakukan pencermatan dan langsung melakukan penyampaian saat pendataan untuk segera dimasukkan sebagai pemilih non KTP-El,” jelasnya.
Di Soppeng, Bawaslu menemukan sebanyak 2.651 pemilih potensial Non KTP-El. Data ini berdasarkan hasil rekap dari BA Pleno DPSHP akhir tingkat PPK.
“Ini sudah kami koordinasikan juga ke Dukcapil agar KPU dengan Capil melakukan langkah-langkah antisipasi yang belum dilaksanakan perekaman sebelum hari pungut hitung tanggal 14 Februari 2024,” jelasnya.
Adapun Ketua Bawaslu Lutim, Rachman Atja mengungkapkan berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi maka per hari ini pihaknya mendapatkan 2.648 pemilih. Selanjutnya mereka melakukan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada KPU agar berkoordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil.
"Sehingga mereka ini bisa difasilitasi dengan melakukan perekaman KTP-El dalam waktu sesingkatnya dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan," paparnya.
"Selain itu Panwas kami giat melakukan patroli kawal hak pilih sehingga jumlah tersebut bisa bertambah. Dan berdasarkan temuan hasil patroli di lapangan, ini masif kami lakukan dengan jemput bola," kuncinya.
Kemudian di Palopo, Bawaslu menemukan sebanyak 3.765 orang yang punya hak pilih namun belum memiliki KTP-El. "Kemudian ada 158 yang kami temukan, khusus berdasarakan masukan dan tanggapan masyarakat juga," tandas Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi.
Di Kabupaten Wajo, Bawaslu masih menemukan sebanyak 4.613 data potensial pemilih non ktp-elektronik. Data ini didapat dari hasil pencermatan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).
Ketua Bawaslu Wajo, Heriyanto meminta KPU dapat intens berkomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Agar soal progres perekaman KTP-el atas pemilih yang dimaksud bisa dituntaskan.
"Ribuan data potensial pemilih non KTP-el ini berpotensi kehilangan hak pilihnya. Untuk itu KPU Wajo harus segera menyelesaikan persoalan ini," katanya.
Di Barru, Bawaslu juga menemukan data potensial pemilih non KTP-El ang berjumlah 2.927 orang. Data ini didapat dari hasil rekapitulasi DPSHP Akhir yang dilakukan oleh PPK dari 7 kecamatan.
“Namun tetap ada perubahan data setiap saat, jika ada yang didapatkan berdasarkan hasil pencermatan. Baik yang dilakukan PPK maupun yang dilakukan oleh Panwascam,” kata Ketua Bawaslu Barru, Mannan.
Mannan menuturkan, jumlah 2.927 itu merupakan hasil koordinasi dengan pihak Panwascam bersama PPK, sementara untuk temuan tidak didapatkan.
“Berhubung pengawas desa dan kelurahan sama-sama melakukan pencermatan dan langsung melakukan penyampaian saat pendataan untuk segera dimasukkan sebagai pemilih non KTP-El,” jelasnya.
Di Soppeng, Bawaslu menemukan sebanyak 2.651 pemilih potensial Non KTP-El. Data ini berdasarkan hasil rekap dari BA Pleno DPSHP akhir tingkat PPK.
“Ini sudah kami koordinasikan juga ke Dukcapil agar KPU dengan Capil melakukan langkah-langkah antisipasi yang belum dilaksanakan perekaman sebelum hari pungut hitung tanggal 14 Februari 2024,” jelasnya.
Adapun Ketua Bawaslu Lutim, Rachman Atja mengungkapkan berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi maka per hari ini pihaknya mendapatkan 2.648 pemilih. Selanjutnya mereka melakukan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada KPU agar berkoordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil.
"Sehingga mereka ini bisa difasilitasi dengan melakukan perekaman KTP-El dalam waktu sesingkatnya dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan," paparnya.
"Selain itu Panwas kami giat melakukan patroli kawal hak pilih sehingga jumlah tersebut bisa bertambah. Dan berdasarkan temuan hasil patroli di lapangan, ini masif kami lakukan dengan jemput bola," kuncinya.
Kemudian di Palopo, Bawaslu menemukan sebanyak 3.765 orang yang punya hak pilih namun belum memiliki KTP-El. "Kemudian ada 158 yang kami temukan, khusus berdasarakan masukan dan tanggapan masyarakat juga," tandas Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi.
(UMI)
Berita Terkait
News
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengonfirmasi Putri Dakka sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem menggantikan Rusdi Masse (RMS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III.
Senin, 13 Jul 2026 17:53
Sulsel
Hasil Rekapitulasi PDPB, KPU Barru Tetapkan 144.680 Pemilih pada Triwulan II 2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 melalui rapat pleno yang digelar di Kantor KPU Barru, Kamis (02/07/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 21:37
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Sulsel
Bawaslu Sulsel Siapkan Generasi Pengawas Pemilu Menuju 2029
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rangkaian kegiatan luring Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan kali ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, Rabu (20/05/2026).
Rabu, 20 Mei 2026 15:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
2
Atlet SAAD Archery Academy Juara Panahan Tradisional Hanya dalam 7 Bulan Latihan
3
SMPN 10 Makassar Tegaskan Seleksi SPMB Sesuai Prosedur, Bantah Pungli Rp2,5 Juta
4
Disdik Jeneponto Tekankan Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak
5
Dekranasda Makassar Cari 20 Calon Penenun untuk Pelatihan Intensif Bersama CTI
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
2
Atlet SAAD Archery Academy Juara Panahan Tradisional Hanya dalam 7 Bulan Latihan
3
SMPN 10 Makassar Tegaskan Seleksi SPMB Sesuai Prosedur, Bantah Pungli Rp2,5 Juta
4
Disdik Jeneponto Tekankan Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak
5
Dekranasda Makassar Cari 20 Calon Penenun untuk Pelatihan Intensif Bersama CTI