DPRD Sulsel Soroti Proyek Perluasan Bandara Sultan Hasanuddin yang Mangkrak
Ahmad Muhaimin
Kamis, 10 Agu 2023 13:00
Komisi D DPRD Sulsel melakukan RDP dengan Angkasa Pura. Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menyoroti mangkraknya pembangunan proyek perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros. Kondisi ini membuat pelayanan dan kenyamanan penumpang terganggu.
Apalagi proyek tersebut menelan biaya cukup fantastis sebesar Rp2,6 triliun untuk perluasan dari 6 gate menjadi 12 gate. Sorotan ini disampaikan ketika Komisi D DPRD Sulsel membidangi pembangunan melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Angkasa Pura I.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun persoalan ini menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat.
Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum.
"Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat," katanya.
Ketua Nasdem Makassar ini menuturkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
"Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan," ujar Cicu sapaannya terkait banyaknya keluhan menyangkut toilet di bandara yang terkesan tidak terurus.
Maka dari itu Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
"Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. InsyaAllah sebanding hasilnya yang benar-benar menjadi kebanggaan kita semua," sambungnya.
Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona menyebutkan Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan.
Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.
"Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga," beber Ansyari.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menambahkan Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024.
"Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024," tukasnya.
Apalagi proyek tersebut menelan biaya cukup fantastis sebesar Rp2,6 triliun untuk perluasan dari 6 gate menjadi 12 gate. Sorotan ini disampaikan ketika Komisi D DPRD Sulsel membidangi pembangunan melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Angkasa Pura I.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi mengatakan meskipun Angkasa Pura bukan mitra langsung dari DPRD Provinsi namun persoalan ini menyangkut tanggungjawab legislatif ke masyarakat.
Sehingga penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak Angkasa Pura. Sebab, mangkraknya Bandara Sultan Hasanuddin banyak dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan fasilitas umum.
"Banyaknya desakan, kami panggil untuk klarifikasi, kami juga punya tanggungjawab ke masyarakat. Kami tahu pembangunan pasti berantakan. Tapi kenyamanan masyarakat harus diprioritaskan. Meskipun kami bukan mitra secara langsung. Tapi ini menyangkut persoalan masyarakat," katanya.
Ketua Nasdem Makassar ini menuturkan, fasilitas umum yang banyak dikeluhkan pengguna jasa adalah soal toilet hingga akses parkir. Seharusnya toilet dan perparkiran ini perlu dikelola dengan baik.
"Toilet biar kecil yang penting bersih. Karena kita ke bandara manapun pasti toilet yang dipertanyakan," ujar Cicu sapaannya terkait banyaknya keluhan menyangkut toilet di bandara yang terkesan tidak terurus.
Maka dari itu Cicu berharap besarnya anggaran yang dikucurkan untuk proyek pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin sebanding dengan hasilnya. Kendati meskipun Angkasa Pura menggunakan dana pribadi, tetapi merupakan naungan dari Kementerian BUMN.
"Apalagi anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah pusat. InsyaAllah sebanding hasilnya yang benar-benar menjadi kebanggaan kita semua," sambungnya.
Anggota Komisi D, Ansyari Mangkona menyebutkan Angkasa Pura perlu memperhatikan lokasi parkir bagi pengguna jasa. Sebab kerap terjadi penumpukan kendaraan di pintu keberangkatan maupun kedatangan.
Termasuk Angkasa Pura perlu menertibkan taksi liar yang kerap parkir di badan jalan. Sebab ini dianggap menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan.
"Karena ini juga semacam ada monopoli lokasi parkir, kita hanya diberi waktu lima menit untuk menurunkan barang. Sementara ada taksi liar yang parkir di situ. Ini saya kira perlu perhatian juga," beber Ansyari.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Jhon Rende Mangontan menambahkan Angkasa Pura memiliki komitmen untuk memperbaiki fasilitas umum. Serta berjanji menuntaskan Bandara Sultan Hasanuddin ini pada Desember 2024.
"Akhir Agustus Angkasa Pura akan melakukan peresmian gedung bagian selatan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikan pembangunan Bandara Desember 2024," tukasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pj Gubernur Sulsel Respon Dugaan Pelanggaran Seleksi Komisioner KPID-KI
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh akhirnya merespon proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) yang diduga bermasalah karena menuai pelangaran dan menyatakan segera melakukan kajian.
Kamis, 19 Sep 2024 23:48
Sulsel
Hanura dan PAN Bentuk Fraksi Harapan di DPRD Sulsel, Irfan AB jadi Ketua
Partai Hanura sepakat bergabung dengan PAN untuk membentuk fraksi gabungan di DPRD Sulsel. Namanya Fraksi Harapan dengan total 5 kursi.
Rabu, 18 Sep 2024 16:23
Sulsel
Nasdem Tunjuk Cicu Jabat Ketua DPRD Sulsel, Sadar Pimpin Fraksi
DPP Nasdem menunjuk Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqba sebagai Ketua DPRD Sulsel periode 2024-2029. Cicu sapaannya yang dipercaya dari 17 kader Nasdem yang duduk di parlemen provinsi ini.
Selasa, 17 Sep 2024 16:26
Sulsel
DPRD Sulsel Apresiasi Prof Zudan Terima Penghargaan dari Kemendagri
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ni'matullah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI).
Rabu, 04 Sep 2024 22:10
Sulsel
PKB Tetapkan 6 Nama Pimpinan DPRD Sulsel dan Kabupaten/kota
PKB menetapkan enam nama pimpinan DPRD Sulsel dan kabupaten/kota periode 2024-2029. Mereka yang terpilih melalui berbagai pertimbangan internal partai.
Rabu, 04 Sep 2024 17:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei SSI, Hanya 5,19% Masyarakat Sangat Puas Kinerja Pemerintahan Budiman-Akbar
2
Tak Mau Diintervensi, Warga Desa Lonrong Totalitas Menangkan Uji-Sah di Bantaeng
3
Himpun 17 Organisasi, Rembuk Pemuda Gowa Dukung Aura-Irma di Pilkada 2024
4
KPU Soppeng Mantapkan Persiapan Kampanye dan LADK Pilkada 2024
5
PT Masmindo Dwi Area Klarifikasi Tuduhan Penyerobotan Lahan
6
Di Kota Kelahirannya, Fatmawati Rusdi Panen Dukungan Lintas Elemen Warga Parepare
7
Dipimpin Ust Das'ad Latif, Ribuan Warga Sholawat Bersama Appi-Aliyah