Digadang-gadang Maju Pilkada Takalar 2024, Faisal Amir Justru jadi Timsel KPU
Selasa, 22 Agu 2023 20:18
Faisal Amir dengan balihonya di Takalar. Ilustrasi: Sindo Makassar
MAKASSAR - Mantan Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir nampaknya punya ambisi politik di 2024. Sudah khatam sebagai penyelenggara Pemilu, ia diam-diam ingin menjadi peserta.
Hasrat politik Faisal Amir ditandai dengan adanya beberapa baliho di ruas jalan Kabupaten Takalar. Ia memang digadang-gadang akan bertarung di Pilkada 2024.
Baliho tersebut bertuliskan ‘Takalar 2024’ di atas foto besar Faisal Amir. Kemudian ada tulisan ‘Sallang Malabbiri’na Pak Ketua, ditambah Faisal Amir Daeng Emba.
Digadang-gadang maju Pilkada Takalar 2024, Faisal Amir malah menjadi bakal Timsel KPU kabupaten/kota di Sulsel. Diantaranya ialah Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Enrekang, Luwu, Sidrap, Wajo dan Pinrang.
“Terlihat dari sebaran baliho yang banyak di Takalar. Kuat dugaan memiliki ambisi politik dan tentu dengan ini sangat tidak bersyarat menjadi timsel,” kata Koordinator Koalisi OMS Sulsel, Samsang Syamsir.
Kondisi ini kata Samsang, dinilai bahwa Faisal Amir tidak layak menjadi Timsel KPU. Apalagi yang bersangkutan pernah terjerat kasus etik di DKPP dan dikenakan sanksi peringatan keras.
“Faisal Amir memiliki catatan buruk soal moral etik sebagai penyelenggara pemilu karena pernah diputus melanggar KEPP dengan perkara aduan No. 71 Tahun 2023 dengan putusan Peringatan Keras. Seharusnya KPU RI sedari awal tidak memunculkan namanya sebagai bakal Timsel,” ujarnya.
Samsang menuturkan, KPU RI mestinya melihat track record bakal Timsel KPU. Apalagi jika pernah terjerat kasus etik dan telah diputus DKPP.
“KPU RI harus memperhatikan rekam jejak dari Timsel yang direkrut. Ini sangat penting diperhatikan mengingat timsel ini akan menyeleksi penyelenggara pemilu,” bebernya.
Samsang khawatir, Faisal Amir akan bersikap tidak netral bila nanti menjadi Timsel KPU. Khususnya terhadap calon komisioner petahana yang tidak searah dengannya saat kasus perubahan data verifikasi faktual (verfak) yang dilaporkan ke DKPP.
"Jika Faisal Amir menjadi Timsel kuat dugaan akan mengancam proses seleksi orang-orang yang bersebelahan pada Kasus manipulasi data verfak Parpol yang sudah terbukti dilakukan sebelumnya,” jelasnya.
“Tentu ini akan menjadi catatan buruk untuk pemilu kita dan dapat memperburuk legitimasi publik yang semakin menurun terhadap penyelenggara pemilu,” sambung Samsang.
Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel ini pun mendorong KPU RI untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penunjukan Faisal Amir sebagai Timsel.
“Kami berharap KPU RI bisa tetap memperhatikan aspirasi dan tanggapan OMS yang sudah kami masukkan melalui email untuk menjaga kualitas pemilu kita,” kuncinya.
Berdasarkan laporan yang diterima OMS Sulsel, Faisal juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa parpol di Takalar untuk menyampaikan niatnya maju di Pilkada 2024.
“Ini juga saya nyatakan pada pengajuan tanggapan masyarakat terhadap timsel ke KPU RI,” tambah Koordinator Koalisi OMS Sulsel lainnya, Aflinah Mustafainah.
Sementara itu, Faisal Amir yang coba dikonfirmasi tidak merespon. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya belum dibalas, sampai berita ini diterbitkan.
Hasrat politik Faisal Amir ditandai dengan adanya beberapa baliho di ruas jalan Kabupaten Takalar. Ia memang digadang-gadang akan bertarung di Pilkada 2024.
Baliho tersebut bertuliskan ‘Takalar 2024’ di atas foto besar Faisal Amir. Kemudian ada tulisan ‘Sallang Malabbiri’na Pak Ketua, ditambah Faisal Amir Daeng Emba.
Digadang-gadang maju Pilkada Takalar 2024, Faisal Amir malah menjadi bakal Timsel KPU kabupaten/kota di Sulsel. Diantaranya ialah Kota Makassar, Parepare, Kabupaten Enrekang, Luwu, Sidrap, Wajo dan Pinrang.
“Terlihat dari sebaran baliho yang banyak di Takalar. Kuat dugaan memiliki ambisi politik dan tentu dengan ini sangat tidak bersyarat menjadi timsel,” kata Koordinator Koalisi OMS Sulsel, Samsang Syamsir.
Kondisi ini kata Samsang, dinilai bahwa Faisal Amir tidak layak menjadi Timsel KPU. Apalagi yang bersangkutan pernah terjerat kasus etik di DKPP dan dikenakan sanksi peringatan keras.
“Faisal Amir memiliki catatan buruk soal moral etik sebagai penyelenggara pemilu karena pernah diputus melanggar KEPP dengan perkara aduan No. 71 Tahun 2023 dengan putusan Peringatan Keras. Seharusnya KPU RI sedari awal tidak memunculkan namanya sebagai bakal Timsel,” ujarnya.
Samsang menuturkan, KPU RI mestinya melihat track record bakal Timsel KPU. Apalagi jika pernah terjerat kasus etik dan telah diputus DKPP.
“KPU RI harus memperhatikan rekam jejak dari Timsel yang direkrut. Ini sangat penting diperhatikan mengingat timsel ini akan menyeleksi penyelenggara pemilu,” bebernya.
Samsang khawatir, Faisal Amir akan bersikap tidak netral bila nanti menjadi Timsel KPU. Khususnya terhadap calon komisioner petahana yang tidak searah dengannya saat kasus perubahan data verifikasi faktual (verfak) yang dilaporkan ke DKPP.
"Jika Faisal Amir menjadi Timsel kuat dugaan akan mengancam proses seleksi orang-orang yang bersebelahan pada Kasus manipulasi data verfak Parpol yang sudah terbukti dilakukan sebelumnya,” jelasnya.
“Tentu ini akan menjadi catatan buruk untuk pemilu kita dan dapat memperburuk legitimasi publik yang semakin menurun terhadap penyelenggara pemilu,” sambung Samsang.
Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK Ornop) Sulsel ini pun mendorong KPU RI untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penunjukan Faisal Amir sebagai Timsel.
“Kami berharap KPU RI bisa tetap memperhatikan aspirasi dan tanggapan OMS yang sudah kami masukkan melalui email untuk menjaga kualitas pemilu kita,” kuncinya.
Berdasarkan laporan yang diterima OMS Sulsel, Faisal juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa parpol di Takalar untuk menyampaikan niatnya maju di Pilkada 2024.
“Ini juga saya nyatakan pada pengajuan tanggapan masyarakat terhadap timsel ke KPU RI,” tambah Koordinator Koalisi OMS Sulsel lainnya, Aflinah Mustafainah.
Sementara itu, Faisal Amir yang coba dikonfirmasi tidak merespon. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya belum dibalas, sampai berita ini diterbitkan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pilkada Langsung Disebut Beri Ruang Demokrasi, Guru Besar UINAM Tetap Ingatkan Risikonya
Pilkada langsung yang sudah dijalani sekitar 20 tahun terakhir, dinilai memberi ruang demokrasi untuk masyarakat. Meski, demikian risiko yang terjadi tetap sangat memungkinkan.
Selasa, 10 Feb 2026 18:23
News
Muchlis Misbah Dorong Uji Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendorong dilakukannya uji publik secara terbuka terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Senin, 19 Jan 2026 23:37
Sulsel
KPU Mengajar di SMA Negeri 2 Bantaeng, Tanamkan Pemahaman Asas Pemilu Generasi Muda
Dengan program KPU Mengajar dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kepemiluan, khususnya terkait asas-asas pemilu yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Kamis, 15 Jan 2026 22:11
Sulsel
KPU Luwu Timur Gandeng Disdukcapil Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Luwu Timur, Hamdan menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
Selasa, 13 Jan 2026 17:41
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Luwu Timur Tekankan Percepatan Perencanaan Kegiatan 2026–2027
2
NasDem Makassar Perkuat Soliditas Kader Lewat Buka Puasa dan Aksi Berbagi Sembako
3
PLN dan ATR/BPN Sulawesi Utara Percepat Legalitas Aset
4
Sekolah Tahfidz Bertaraf Internasional Dibuka di Maros, Kuota Hanya 144 Siswa
5
SJAM Gelar Jappa Jokka di Jalan Sulawesi, Bawa Nuansa Imlek, Cap Go Meh dan Ramadan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Luwu Timur Tekankan Percepatan Perencanaan Kegiatan 2026–2027
2
NasDem Makassar Perkuat Soliditas Kader Lewat Buka Puasa dan Aksi Berbagi Sembako
3
PLN dan ATR/BPN Sulawesi Utara Percepat Legalitas Aset
4
Sekolah Tahfidz Bertaraf Internasional Dibuka di Maros, Kuota Hanya 144 Siswa
5
SJAM Gelar Jappa Jokka di Jalan Sulawesi, Bawa Nuansa Imlek, Cap Go Meh dan Ramadan