DPRD dan Pemkab Luwu Mulai Laksanakan Musrenbang 2024

LUWU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu bersama seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mulai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2024 selama lima hari ke depan.

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 dibuka oleh Bupati Luwu, diwakili Kepala Bappeda, Moch Arsal, Senin (20/2/2023). Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 24 Februari mendatang.

Setiap hari, Musrenbang dilaksanakan di 5 lokasi kecamatan secara serentak dengan target selesai di 22 kecamatan pada Jumat mendatang. Pada hari pertama akan dilaksanakan di Kecamatan Kamanre, Belopa, Larompong, Bajo dan Walenrang.

Baca juga: Pemprov Sulsel Segera Kelola Sembilan Pelabuhan Pengumpan

"Hari pertama hingga hari keempat, masing-masing dilaksanakan di 5 kecamatan dan hari terakhir, Jumat dilaksanakan di dua kecamatan yakni, Kecamatan Ponrang Selatan dan Kecamatan Belopa Utara, sehingga genap selesai di 22 kecamatan selama 5 hari pelaksanaan," sebut Arsal.

Bupati Luwu, H Basmin Mattayang mengapresiasi jajarannya, Bappeda, para camat dan kepala desa utamanya pimpinan dan anggota DPRD Luwu, telah menyelenggarakan Musrenbang rutin setiap tahun. Sekalipun tahun ini padat agenda, di antaranya peringatan Hari Jadi Kota Belopa ke-17.

"Semoga momentum hari jadi ini dapat menjadi pemicu bagi kita semua dalam mewujudkan arah pembangunan daerah kita yang telah direncanakan dalam rencana pembangunan daerah, baik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, maupun rencana strategis perangkat daerah," ujarnya.

Baca juga: Kepala Bapenda Luwu Jadi Pemateri Percepatan Digitalisasi di Gorontalo

Bupati Luwu menegaskan, Musrenbang di kecamatan ini merupakan forum antar pemangku kepentingan skala kecamatan untuk membahas dan menyepakati kegiatan prioritas daerah di wilayah kecamatan.

"Oleh karena itu saya berharap perhatian kita semua termasuk pimpinan dan anggota dprd yang terhormat dan seluruh perangkat daerah, agar berperan aktif untuk kelancaran dan kesuksesan Musrenbang ini. RKPD tahun 2024 adalah penjabaran tahunan dari perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021," seru Bupati Luwu.

Dengan demikian, Musrenbang RKPD di kecamatan yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk penyelarasan, penajaman dan klarifikasi usulan hasil musrenbang desa/kelurahan yang telah disepakati sebelumnya, sebagai acuan penentuan kegiatan prioritas kecamatan dengan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten.

Baca juga: Pemprov Sulsel Telah Alokasikan Rp400 Miliar untuk Pembangunan di Luwu

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Usulan hasil Musrenbang di tingkat desa/kelurahan yang telah disepakati harus diinput ke dalam aplikasi SIPD menggunakan akun desa/kelurahan masing-masing sebagai bahan penyusunan renja perangkat daerah. Selanjutnya dibahas dalam forum perangkat daerah di tingkat kabupaten.

"Oleh karena itu kegiatan prioritas daerah di wilayah kecamatan yang kita hasilkan dalam forum ini harus tertuang dalam usulan kelurahan/desa yang sebelumnya telah di input oleh admin kelurahan/desa," tegasnya.

Kembali ditambahkan Moch Arsal, tahun 2024 merupakan tahun akhir periodisasi perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024. Di mana tema pembangunan tahun 2024 adalah pembangunan berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Opu Hatta Harap HUT 17 Tahun Kota Belopa jadi Momentum Konsolidasi

Pemilihan tema tersebut juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan dalam rangka mencapai misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu "Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"

"Adapun prioritas pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang disesuaikan dalam RPJMD adalah pembangunan manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan bencana, penurunan kesenjangan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, dan pengembangan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman," sebut Arsal.

Secara umum diakui Kepala Bappeda, banyak kendala yang akan kita temui di dalam penetapan prioritas program pembangunan salah satunya, tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis.

Baca juga: Meriah Hari Jadi Belopa, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar

Di samping itu tahun 2024 merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakan pemilu serentak yang tentunya juga menyerap APBD Kabupaten Luwu, hingga puluhan miliar.

"Untuk menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penajaman perencanaan yang terukur untuk memenuhi tuntutan pembangunan di setiap wilayah kecamatan," sebutnya.

Kebijakan pemerintah terkait alokasi dana desa juga diharapkan secara bertahap akan menjadi sumber utama pembiayaan Pembangunan dalam skala desa.

"Bapak Bupati berharap, dalam pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan tentu saja ada terjadi perbedaan pendapat. Hal ini harus dipahami sebagai sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi, sebagaimana halnya bahwa musrenbang itu sendiri merupakan perwujudan dari pendekatan partisipatif serta bottom up dan top down dalam penyusunan rencana pembangunan," katanya.

Baca juga: Luwu Terbaik I di Indonesia Timur untuk Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

"Oleh karena itu kita semua harus lebih dewasa, ikhlas sesuai falsafah Wija to Luwu 'Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'," kuncinya.