Komisi A DPRD Sulsel Kunker ke Badan Penghubung Daerah di Jakarta
Jum'at, 05 Jul 2024 18:10
Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta. Foto: Dok DPRD Sulsel
JAKARTA - Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
(UMI)
Berita Terkait
News
PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Keandalan Listrik
PT PLN memperkuat sinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 08 Agu 2026 13:28
Sulsel
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah terus mengejar aset Pemprov Sulsel untuk segera diamankan. Khususnya aset yang belum memiliki sertifikat.
Senin, 03 Agu 2026 14:10
News
Fatma Wahyuddin Kunjungi Korban Kebakaran Tallo, Bantu Warga Terdampak
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fatma Wahyuddin, meninjau lokasi kebakaran di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sabtu (1/8/2026).
Minggu, 02 Agu 2026 05:11
Makassar City
PKB Makassar Siapkan Bantuan ke KK untuk Dukung Program Urban Farming Terintegrasi
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo menggelar reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025/26 di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Makassar pada Rabu (29/07/2026).
Rabu, 29 Jul 2026 18:02
News
Realisasi Pendapatan APBD Maros Tertinggi di Sulsel, Capai 52,58 Persen
Kabupaten Maros mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026.
Minggu, 26 Jul 2026 15:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Surat Keluhan Soroti Guru Sejarah SMAN 9 Jeneponto, Dinas Pendidikan Diminta Evaluasi
2
16 Atlet Bulutangkis Peraih Super Tiket Lanjutkan Asa ke Tahap Karantina
3
Lantik BPC Perhumas Makassar, Glory Oyong Tekankan Komunikasi Proaktif dan Empati Krisis
4
Milad ke-28, IJTI Sulselbar Soroti Krisis Ekosistem Pers di Era Digital
5
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Surat Keluhan Soroti Guru Sejarah SMAN 9 Jeneponto, Dinas Pendidikan Diminta Evaluasi
2
16 Atlet Bulutangkis Peraih Super Tiket Lanjutkan Asa ke Tahap Karantina
3
Lantik BPC Perhumas Makassar, Glory Oyong Tekankan Komunikasi Proaktif dan Empati Krisis
4
Milad ke-28, IJTI Sulselbar Soroti Krisis Ekosistem Pers di Era Digital
5
Pemkab Lutim Tegaskan Pendanaan Santunan sesuai Aturan dan Prosedur Resmi