Komisi A DPRD Sulsel Kunker ke Badan Penghubung Daerah di Jakarta
Jum'at, 05 Jul 2024 18:10

Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta. Foto: Dok DPRD Sulsel
JAKARTA - Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
(UMI)
Berita Terkait

Makassar City
Walkot Munafri Pelajari Konsep Perumahan Berbasis Keadilan Sosial di Karl-Marx-Hof Austria
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti agenda kunjungan lapangan (site visit) ke sejumlah lokasi strategis di Kota Vienna, Austria, Rabu (02/07). Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan World Cities Summit Mayors Forum 2025.
Kamis, 03 Jul 2025 12:27

Makassar City
Makassar Bangun Sinergi Global pada World Cities Summit Mayors Forum di Austria 2025
Dalam rangka memperkuat peran Kota Makassar di kancah internasional, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF) 2025 yang digelar di Vienna, Austria.
Kamis, 03 Jul 2025 10:33

Sulsel
RP Sebut Internal Golkar Adem Jelang Musda, Tapi Orang Luar yang Heboh
Golkar Barru belum mengambil sikap di musyawarah daerah (Musda) DPD I Sulsel. Padahal mayoritas DPD II kabupaten/kota lainnya sudah condong mendukung Munafri Arifuddin (Appi).
Senin, 30 Jun 2025 19:32

Makassar City
Walkot Makassar Paparkan Pertanggungjawaban APBD 2024, Realisasi Pendapatan 84%
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakilnya memberikan penjelasan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Senin, 30 Jun 2025 15:06

Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Gelar RDP Soal Ribut-ribut Rencana Tambang Emas di Sinjai
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo menerima perwakilan demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan di Kabupaten Sinjai.
Rabu, 25 Jun 2025 22:30
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
3

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
4

Usaha Jasa Pertambangan di Lutim Diminta Lebih Taat dan Ramah Lingkungan
5

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

DWP Gowa Akan Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah
2

Imigrasi Makassar Pulangkan WN Polandia Usai Nyaris Lempari Warga Pakai Batu
3

BNSP Dorong UIN Alauddin Dirikan LSP Berlisensi di Lingkungan Kampus
4

Usaha Jasa Pertambangan di Lutim Diminta Lebih Taat dan Ramah Lingkungan
5

DPRD Makassar Kebut Perda Parkir, Muat Aturan Non Tunai dan Langganan Retribusi