Komisi A DPRD Sulsel Kunker ke Badan Penghubung Daerah di Jakarta
Jum'at, 05 Jul 2024 18:10
Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta. Foto: Dok DPRD Sulsel
JAKARTA - Komisi A DPRD Sulsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulsel di Jakarta untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi, Andi Syafiuddin Patahuddin dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi pada Jumat (05/07/2024).
"Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2023, juga untuk mendorong peningkatan Tupoksi Badan Penghubung ke depannya, yaitu efektivitas pelayanan/keprotokolan," kata Andi Syafiuddin melalui keterangan tertulis.
Andi Syafiuddin menuturkan kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran.
"Ini adalah bagian dari upaya DPRD untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Komisi A DPRD Sulsel berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Rekomendasi Komisi E ke Disdik Sulsel: Rasionalisasi Target PAD, Bayar Tunggakan hingga Beasiswa SMA/SMK
Komisi E DPRD Sulsel telah menuntaskan Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2026.
Jum'at, 28 Nov 2025 14:41
Sulsel
Cegah Kekosongan Obat, DPRD Sulsel Minta RS BLUD Diberi Fleksibilitas Pengadaan
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat banggar di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Kamis, 27 Nov 2025 12:34
Sulsel
Komisi E DPRD Sulsel Ingatkan Pemprov Tuntaskan Utang Dana Sharing BPJS Kesehatan pada 2026
Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi hasil rapat komisi dengan OPD saat rapat laporan komisi di kantor sementara dewan, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Makassar pada Rabu (26/11/2025).
Rabu, 26 Nov 2025 18:38
Sulsel
Cegah Tumpang Tindih, DPRD Sulsel Minta Program Aksi Stop Stunting Dikolaborasikan dengan Pemda
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Selasa, 25 Nov 2025 22:54
Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Panggil GMTD, Pertanyakan Deviden Kecil Milik Pemprov
Komisi D DPRD Sulsel berencana memanggil PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa lahan dengan PT Hadji Kalla di wilayah Tanjung Bunga, Makassar.
Selasa, 25 Nov 2025 21:05
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lurah Kapasa Pastikan Penjaringan Bacalon RT/RW Dilakukan Transparan
2
Penerapan Azas Hukum Fiktif Positif dalam Tata Kelola Pemerintahan
3
Telkom Group Serahkan Bantuan Pembangunan Urban Farming ke Kelurahan Karunrung
4
Dr Elia Ardyan Dilantik sebagai Campus Director UC Makassar
5
Raih 27 Medali, Unhas Pertahankan Piala Adhikarta Kertawidya di Pimnas ke-38
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lurah Kapasa Pastikan Penjaringan Bacalon RT/RW Dilakukan Transparan
2
Penerapan Azas Hukum Fiktif Positif dalam Tata Kelola Pemerintahan
3
Telkom Group Serahkan Bantuan Pembangunan Urban Farming ke Kelurahan Karunrung
4
Dr Elia Ardyan Dilantik sebagai Campus Director UC Makassar
5
Raih 27 Medali, Unhas Pertahankan Piala Adhikarta Kertawidya di Pimnas ke-38