Bawaslu Maros Temukan Pemilih Disabilitas Tidak Terdata dalam Coklit

Senin, 08 Jul 2024 19:15
Bawaslu Maros Temukan Pemilih Disabilitas Tidak Terdata dalam Coklit
Anggota Bawaslu Maros, Saiyed Mahmuddin Assaqqaf. Foto: Dok Bawaslu Maros
Comment
Share
MAROS - Bawaslu Kabupaten Maros telah melakukan pengawasan ketat terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan hasil pengawasan ini, ditemukan beberapa catatan penting terkait pemilih disabilitas yang belum terdata dengan baik oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

“Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dimasukkan dalam daftar pemilih di Kecamatan Bontoa, Maros Baru dan Simbang. Dan namanya tidak dituliskan di stiker pencoklitan, padahal memenuhi syarat sebagai pemilih,” ungkap Anggota Bawaslu Maros, Saiyed Mahmuddin Assaqqaf.

Berdasarkan itu, Bawaslu Maros, melalui Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) memberikan saran perbaikan pada PPS. Agar memperbaiki proses pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih.

“PPS dan Pantarlih telah menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan melakukan coklit ulang pada keluarga tersebut dengan memasukan pemilih disabilitas tersebut ke dalam daftar pemilih. Kami berharap agar tidak masuknya daftar pemilih kaum disabilitas tidak terulang lagi,” tambah Mahmuddin.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini menuturkan, temuan tersebut menunjukkan adanya kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait pemilih disabilitas.

Bawaslu Kabupaten Maros mengingatkan pentingnya memastikan bahwa semua pemilih, termasuk pemilih disabilitas, terdata dengan benar dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Maros 2024.

"Bawaslu Kabupaten Maros akan terus melakukan pengawasan ketat dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Maros untuk segera memperbaiki data pemilih yang belum lengkap. Kami juga mengimbau kepada seluruh Pantarlih untuk lebih teliti dan memastikan bahwa semua pemilih disabilitas terdata dengan benar," tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Maros akan melakukan koordinasi dengan KPU dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa temuan-temuan ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sebelum hari pemungutan suara.

Bawaslu Maros juga berharap partisipasi masyarakat jika menemukan adanya warga yang tidak terdata sebagai pemilih. Untuk dilaporkan ke posko kawal hak pilih yang tersedia di Kantor Bawaslu Maros atau Sekertariat Panwascam terdekat. Demi akurasi data pemilih pada pilkada Maros 2024.
(UMI)
Berita Terkait
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Makassar City
Pembatasan Hak Politik Cakada Eks Napi Antarkan Dede Arwinsyah Raih Doktor
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah akhirnya resmi menyandang gelar doktor seusai mengikuti ujian terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Ruang Promosi Lantai III, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada Rabu 18 Juni 2025.
Rabu, 18 Jun 2025 16:10
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Sulsel
Bawaslu Lutim Buka Posko Aduan untuk Transparansi Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Luwu Timur (Lutim) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
Selasa, 17 Jun 2025 17:05
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
Sulsel
10 Komisioner KPU Takalar dan Bawaslu Gowa Tak Terbukti Langgar Etik
DKPP merehabilitasi nama 10 penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan. Keputusan itu diumumkan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Rabu, 11 Jun 2025 14:56
Berita Terbaru