600 Anggota BPD Dilantik, Chaidir Ingatkan Perkuat Pengawasan di Desa
Rabu, 17 Jul 2024 11:22

Suasana pelantikan anggota BPD Kabupaten Maros. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Sebanyak 600 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali dilantik Bupati Maros AS Chaidir Syam di Lapangan Pallantikang, Rabu (17/7/2024).
Chaidir Syam mengatakan, pelantikan anggota BPD ini dilakukan setelah mereka mendapatkan tambahan masa jabatan selama dua tahun yang mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang bertambah.
"Perpanjangan masa jabatan BPD mengikut masa jabatan kepala desa yang juga bertambah," katanya.
Chaidir mengingatkan BPD yang dilantik untuk bekerja profesional dan memperkuat pengawasan di desa, namun harus tetap bersinergi dengan pemerintah desa.
"Supaya ada pengembangan dan perbaikan kedepannya. Karena Kepala Desa tidak bisa membangun kalau tidak ada ide dari BPD," imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD itu menjanjikan akan menaikan tunjangan BPD. Meski begitu pihaknya harus melihat kondisi keuangan daerah.
"Tapi kita lihat dulu alokasi DAU kita, kita akan mempertimbangkan untuk kesejahateraan BPD dan perangkat di desa," tuturnya.
Sejak masa kepemimpinannya, Chaidir menyebut sudah dua kali menaikkan tunjangan BPD.
"Karena ada kenaikan tunjangan, maka sudah tentu kinerjannya juga harus ditingkatkan, supaya bisa menghasilakn PADes," tutupnya.
Chaidir menyebutkan, jumlah anggota BPD bervariasi di setiap desa. Mulai 7 hingga 9 orang. Jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan jumlah dusun di sebuah desa.
Sementara itu Ketua Umum ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama mengatakan anggota BPD harus ikut serta mendukung program Bupati-Wakil Bupati.
“Harus jalan beriringan, antara kinerja BPD dan kepala desa,” tutupnya.
Chaidir Syam mengatakan, pelantikan anggota BPD ini dilakukan setelah mereka mendapatkan tambahan masa jabatan selama dua tahun yang mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang bertambah.
"Perpanjangan masa jabatan BPD mengikut masa jabatan kepala desa yang juga bertambah," katanya.
Chaidir mengingatkan BPD yang dilantik untuk bekerja profesional dan memperkuat pengawasan di desa, namun harus tetap bersinergi dengan pemerintah desa.
"Supaya ada pengembangan dan perbaikan kedepannya. Karena Kepala Desa tidak bisa membangun kalau tidak ada ide dari BPD," imbuhnya.
Mantan Ketua DPRD itu menjanjikan akan menaikan tunjangan BPD. Meski begitu pihaknya harus melihat kondisi keuangan daerah.
"Tapi kita lihat dulu alokasi DAU kita, kita akan mempertimbangkan untuk kesejahateraan BPD dan perangkat di desa," tuturnya.
Sejak masa kepemimpinannya, Chaidir menyebut sudah dua kali menaikkan tunjangan BPD.
"Karena ada kenaikan tunjangan, maka sudah tentu kinerjannya juga harus ditingkatkan, supaya bisa menghasilakn PADes," tutupnya.
Chaidir menyebutkan, jumlah anggota BPD bervariasi di setiap desa. Mulai 7 hingga 9 orang. Jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan jumlah dusun di sebuah desa.
Sementara itu Ketua Umum ABPEDNAS Indonesia, Indra Utama mengatakan anggota BPD harus ikut serta mendukung program Bupati-Wakil Bupati.
“Harus jalan beriringan, antara kinerja BPD dan kepala desa,” tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58

Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55

Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16

Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36

Sulsel
Bupati Maros Larang ASN Terima Parsel Lebaran
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengambil langkah tegas dengan melarang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apa pun.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idulfitri PT Semen Tonasa: Momen Keberkahan & Kebersamaan Penuh Makna
2

Taklukkan Wakil Vietnam, PSM Makassar Selangkah Lagi ke Final
3

Seorang Wanita Ditemukan Meninggal Tak Wajar Dalam Kamar Kontrakan
4

Kapolrestabes Makassar Cek Kesiapan Pos Operasi Ketupat 2025 Pasca Lebaran
5

Waspada! Modus Penipuan Bantuan Donasi Catut Nama Gubernur Andi Sudirman
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idulfitri PT Semen Tonasa: Momen Keberkahan & Kebersamaan Penuh Makna
2

Taklukkan Wakil Vietnam, PSM Makassar Selangkah Lagi ke Final
3

Seorang Wanita Ditemukan Meninggal Tak Wajar Dalam Kamar Kontrakan
4

Kapolrestabes Makassar Cek Kesiapan Pos Operasi Ketupat 2025 Pasca Lebaran
5

Waspada! Modus Penipuan Bantuan Donasi Catut Nama Gubernur Andi Sudirman