OJK dan Pemerintah Bangun Ekosistem Keuangan Syariah di Pondok Pesantren
Selasa, 13 Agu 2024 19:43

OJK meluncurkan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) untuk mendorong peningkatan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah, khususnya di Jawa Tengah. Foto/Dok OJK
DEMAK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) untuk mendorong peningkatan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah, khususnya di Jawa Tengah.
Acara peluncuran EPIKS berlangsung di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak, pada Senin lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi; bersama Anggota Badan Supervisi OJK Mohammad Jufrin; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Demak Musyafak, serta perwakilan dari pelaku usaha jasa keuangan dan Forkopimda Kabupaten Demak.
Dalam sambutannya, Friderica mengungkapkan tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pondok pesantren masih besar. Termasuk penggunaan produk keuangan yang belum optimal, pemahaman produk keuangan syariah yang tidak merata, dan akses keuangan yang terbatas.
“Dibutuhkan program berkelanjutan untuk memfasilitasi kebutuhan finansial di lingkungan pondok pesantren dalam rangka penyediaan akses keuangan syariah. EPIKS diharapkan dapat menguatkan peran ponpes sebagai pendidik, pendakwah, dan penggerak ekonomi. Upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat di lingkungan ponpes yang mandiri finansial menjadi bentuk perjuangan ponpes yang relevan di era saat ini,” kata Friderica.
OJK, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Industri Jasa Keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendukung dan berkolaborasi dalam pengembangan EPIKS.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Demak, Musyafak, mengapresiasi inisiatif OJK untuk mendukung inklusi keuangan syariah di pondok pesantren. Dengan adanya ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah ini, pihaknya berharap pondok pesantren dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keuangan syariah.
"Ya karena keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama,” ujar Musyafak.
Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Demak, santri, ustadz, serta pelaku UMKM dengan total peserta sekitar 600 orang, sementara wali santri turut hadir secara online dengan jumlah 500 orang.
Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, yang saat ini memiliki lebih dari 5.000 santri dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, telah menjalin kerja sama dengan perusahaan besar dan universitas ternama untuk meningkatkan keterampilan santri. Ponpes ini juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui Bank Waqaf Mikro (BWM) Futuhiyyah, yang sejak 2018 telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 400 UMKM dengan outstanding lebih dari Rp600 juta.
Edukasi Keuangan Perempuan di Demak
Dalam kunjungannya ke Demak, Friderica juga menghadiri kegiatan edukasi keuangan di hadapan sekitar 500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Demak. Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menciptakan inklusi keuangan yang memberdayakan masyarakat.
“Negara kita banyak butuh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah. Di Demak ini banyak sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak akan mungkin berkembang tanpa dukungan sektor keuangan,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Fathan Subchi, Anggota Badan Supervisi OJK Moh. Jufrin, serta pimpinan pelaku usaha jasa keuangan. Fathan Subchi mengapresiasi kehadiran OJK di Demak untuk memberikan edukasi keuangan bagi komunitas perempuan, terutama pelaku UMKM dan ibu rumah tangga.
“Dengan harapan, peserta kegiatan dapat menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan keuangan kepada teman, kerabat, dan keluarga agar setiap rumah tangga di Kabupaten Demak dapat lebih sejahtera,” ujar Fathan.
Moh. Jufrin juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan edukasi keuangan yang masif di berbagai daerah. “Intensifikasi peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat merata dan pada akhirnya mendorong pemberdayaan perempuan serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” katanya.
Acara peluncuran EPIKS berlangsung di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak, pada Senin lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi; bersama Anggota Badan Supervisi OJK Mohammad Jufrin; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Demak Musyafak, serta perwakilan dari pelaku usaha jasa keuangan dan Forkopimda Kabupaten Demak.
Dalam sambutannya, Friderica mengungkapkan tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di pondok pesantren masih besar. Termasuk penggunaan produk keuangan yang belum optimal, pemahaman produk keuangan syariah yang tidak merata, dan akses keuangan yang terbatas.
“Dibutuhkan program berkelanjutan untuk memfasilitasi kebutuhan finansial di lingkungan pondok pesantren dalam rangka penyediaan akses keuangan syariah. EPIKS diharapkan dapat menguatkan peran ponpes sebagai pendidik, pendakwah, dan penggerak ekonomi. Upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat di lingkungan ponpes yang mandiri finansial menjadi bentuk perjuangan ponpes yang relevan di era saat ini,” kata Friderica.
OJK, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Industri Jasa Keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendukung dan berkolaborasi dalam pengembangan EPIKS.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Demak, Musyafak, mengapresiasi inisiatif OJK untuk mendukung inklusi keuangan syariah di pondok pesantren. Dengan adanya ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah ini, pihaknya berharap pondok pesantren dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengembangan keuangan syariah.
"Ya karena keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama,” ujar Musyafak.
Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Demak, santri, ustadz, serta pelaku UMKM dengan total peserta sekitar 600 orang, sementara wali santri turut hadir secara online dengan jumlah 500 orang.
Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen, yang saat ini memiliki lebih dari 5.000 santri dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, telah menjalin kerja sama dengan perusahaan besar dan universitas ternama untuk meningkatkan keterampilan santri. Ponpes ini juga mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui Bank Waqaf Mikro (BWM) Futuhiyyah, yang sejak 2018 telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 400 UMKM dengan outstanding lebih dari Rp600 juta.
Edukasi Keuangan Perempuan di Demak
Dalam kunjungannya ke Demak, Friderica juga menghadiri kegiatan edukasi keuangan di hadapan sekitar 500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Demak. Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan untuk menciptakan inklusi keuangan yang memberdayakan masyarakat.
“Negara kita banyak butuh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah. Di Demak ini banyak sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak akan mungkin berkembang tanpa dukungan sektor keuangan,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Fathan Subchi, Anggota Badan Supervisi OJK Moh. Jufrin, serta pimpinan pelaku usaha jasa keuangan. Fathan Subchi mengapresiasi kehadiran OJK di Demak untuk memberikan edukasi keuangan bagi komunitas perempuan, terutama pelaku UMKM dan ibu rumah tangga.
“Dengan harapan, peserta kegiatan dapat menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan keuangan kepada teman, kerabat, dan keluarga agar setiap rumah tangga di Kabupaten Demak dapat lebih sejahtera,” ujar Fathan.
Moh. Jufrin juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan edukasi keuangan yang masif di berbagai daerah. “Intensifikasi peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat merata dan pada akhirnya mendorong pemberdayaan perempuan serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” katanya.
(TRI)
Berita Terkait

Ekbis
OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 8,43 Persen, Capai Rp7.997,63 Triliun
OJK mencatat kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang masih terjaga. Kredit perbankan periode Mei 2025 mencapai Rp7.997,63 triliun.
Kamis, 10 Jul 2025 22:17

Ekbis
OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Global
Ismail menyebut perekonomian domestik menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun, dengan inflasi inti tercatat termoderasi.
Selasa, 08 Jul 2025 20:26

Ekbis
OJK Siapkan Regulasi Baru untuk Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada akhir Juni 2025, OJK akan menyusun Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.
Senin, 07 Jul 2025 13:51

Ekbis
OJK: Penggunaan Logo Tanpa Izin oleh Investindo Public Optima Langgar Hukum
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan untuk kegiatan operasional PT Investindo Public Optima.
Minggu, 06 Jul 2025 22:58

Ekbis
OJK Gandeng KOWANI Dorong Literasi Keuangan, Sasar Emak-emak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk kepada kelompok perempuan dan ibu rumah tangga alias emak-emak.
Kamis, 03 Jul 2025 15:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

UPM dan Unhas Perkuat Kolaborasi Kesehatan Lewat Seminar Internasional
2

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
3

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

UPM dan Unhas Perkuat Kolaborasi Kesehatan Lewat Seminar Internasional
2

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
3

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki