OJK: Sektor Jasa Keuangan Sulsel Stabil, Kredit & Dana Masyarakat Terus Tumbuh

MAKASSAR - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyatakan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan hingga April 2026 tetap stabil meski dihadapkan pada dinamika ekonomi global dan domestik. Stabilitas tersebut terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat perkembangan geopolitik, inflasi global, serta volatilitas pasar keuangan.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengatakan kondisi tersebut tercermin dari kinerja positif sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

"Fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik. Penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit tetap tumbuh positif, partisipasi masyarakat di pasar modal terus meningkat, serta berbagai sektor IKNB menunjukkan perkembangan yang mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujarnya.

Hingga April 2026, total aset perbankan di Sulawesi Selatan tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp215,79 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 7,23 persen (yoy) menjadi Rp149,46 triliun.

Penghimpunan DPK masih didominasi tabungan dengan pangsa 60,72 persen, diikuti deposito 22,79 persen dan giro 16,50 persen. Menurut OJK, pertumbuhan dana masyarakat tersebut mencerminkan tetap tingginya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Di sisi penyaluran dana, kredit perbankan tumbuh 5,46 persen (yoy) menjadi Rp174,60 triliun. Kredit produktif menguasai 52,36 persen dari total penyaluran kredit dengan pertumbuhan 2,64 persen, sedangkan kredit konsumtif tumbuh lebih tinggi, yakni 8,74 persen, dengan pangsa 47,64 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit produktif terbesar masih mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 21,86 persen dari total kredit.

Kinerja intermediasi perbankan juga tetap terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 116,82 persen. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 3,74 persen.

"Kondisi ini menunjukkan perbankan di Sulawesi Selatan tetap mampu menyalurkan pembiayaan untuk mendukung aktivitas ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai," kata Muchlasin.

Sementara itu, perbankan syariah mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Hingga April 2026, aset perbankan syariah tumbuh 35,92 persen (yoy) menjadi Rp23,45 triliun.

Penghimpunan DPK syariah meningkat 25,87 persen menjadi Rp15,33 triliun, sedangkan pembiayaan tumbuh 25,74 persen menjadi Rp18,88 triliun. Tingkat intermediasi perbankan syariah tercatat sebesar 123,11 persen dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang tetap rendah, yakni 1,80 persen.

Seiring pertumbuhan tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah meningkat menjadi 10,87 persen. OJK menilai kondisi ini menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sekaligus meningkatnya kontribusi industri tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.