OJK Perkuat Tata Kelola & Manajemen Risiko, Dorong Ekonomi Berkelanjutan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam gelaran Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7).

Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena mengatakan, tata kelola yang kuat menjadi kunci agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.

Ia menjelaskan, perkembangan risiko global yang semakin cepat dan kompleks menuntut organisasi untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan manajemen risiko. Berbagai tantangan seperti risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim perlu diantisipasi sejak dini.

Menurut Sophia, konsep governance, risk, and compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen kepatuhan, melainkan fondasi penting dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penguatan GRC tersebut, lanjutnya, juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menekankan penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan secara nyata untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.

“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.

Ia menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok global.

Dari sisi transformasi digital, Menteri Komunikasi dan Digital yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menilai digitalisasi harus menjadi pengungkit produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edwin.

Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan penghambat inovasi, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat menjadi pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.

RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja berkelanjutan.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti lebih dari 20.000 peserta secara luring dan daring, yang berasal dari kalangan pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi GRC, regulator, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, RGS 2026 juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 dengan tema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”.

Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Partisipasi tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Melalui RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.