OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Lewat EKSiS 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar pertumbuhan industri tidak hanya tercermin dari skala bisnis, tetapi juga dari semakin luasnya manfaat dan akses yang dirasakan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 pada 20–23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara OJK dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas edukasi, akses informasi, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, pengembangan keuangan syariah tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan masyarakat.

“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky saat membuka EKSiS 2026.

Menurut Dicky, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia mengatakan keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan eksistensi dan daya saing di tingkat global. Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri keuangan syariah nasional juga terus bertumbuh dan berperan dalam mendukung perekonomian.

Namun, pertumbuhan industri tidak cukup hanya diukur dari besarnya skala industri. Kualitas layanan dan luasnya manfaat yang diterima masyarakat juga menjadi bagian penting dari pertumbuhan tersebut.

“Industri keuangan harus tumbuh. Tapi tumbuh dengan manfaat yang makin meluas. Tumbuh dengan kualitas,” tegas Dicky.

Ia menjelaskan, EKSiS diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bergerak dari pengetahuan menuju pemahaman, dari pemahaman menuju pilihan, dan selanjutnya memiliki keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah yang berkualitas.

Menurut Dicky, pemanfaatan keuangan syariah diharapkan tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi riil, tetapi juga memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Pentingnya penguatan literasi dan inklusi tersebut tercermin dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah berada di level 13,24 persen.

Data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah.

Dicky menekankan bahwa peningkatan literasi harus berjalan beriringan dengan perluasan inklusi. Masyarakat tidak hanya perlu memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga harus memperoleh akses dan kemudahan untuk menggunakannya sesuai kebutuhan.

Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Menurutnya, ekonomi syariah harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anis.

Anis menilai pengembangan industri keuangan syariah tidak cukup hanya diarahkan untuk tumbuh cepat. Industri juga perlu memperbesar skala ekonomi, mendorong UMKM naik kelas, serta membuka ruang bagi inovasi dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen

Dorong Inovasi dan Digitalisasi
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu diikuti dengan peningkatan inovasi dan kualitas produk yang ditawarkan industri.

“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid.

Farid berharap keikutsertaan LPS dalam EKSiS dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku UMKM, sehingga mereka semakin percaya diri dalam memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto menilai digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah.

“Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto.

Menurutnya, tantangan pengembangan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami produk dan layanan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan.

EKSiS 2026 berlangsung selama empat hari dengan menghadirkan 34 booth Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah.

Masyarakat juga dapat mengenal keuangan syariah secara lebih dekat melalui berbagai sesi edukasi dan talkshow yang dikemas secara menarik dan inspiratif.

Pembukaan EKSiS 2026 turut dihadiri Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta pimpinan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan direksi serta pimpinan PUJK syariah.

Melalui EKSiS 2026, OJK terus mendorong kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi untuk memperluas akses serta pemanfaatan keuangan syariah. OJK juga mendorong pengembangan produk dan layanan yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perluasan jaringan layanan, serta penguatan literasi berbasis komunitas dan pendidikan keagamaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat keuangan syariah semakin inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.