Kapolda Sulsel Imbau Masyarakat Tolak Money Politic
Selasa, 12 Nov 2024 18:06
Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengimbau dan mengajak masyarakat untuk menolak kasus money politic yang beredar luas. Foto: Dewan
MAKASSAR - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 serentak, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengimbau dan mengajak masyarakat untuk menolak kasus money politic yang beredar luas.
"Kita sampaikan untuk pilkada jangan ada terlibat masalah dengan money politic karena berdasarkan survey bahwa money politic itu presentasenya masih sangat tinggi," tegasnya kepada awak media.
Kemudian, Yudhi menjelaskan bahwa efek negatif dari politik uang akan disalahgunakan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan pembangunan secara nasional di Indonesia.
"Untuk seluruh masyarakat, apabila ada yang masalah money politic itu jangan diterima karena itu sama dengan halnya utang. Kalau nanti diterima uang itu pada saat menjabat pasti akan diminta kembali dalam hal apa seperti kasus korupsi proyek-proyek, nanti anggaran pembangunan dipotong pasti terjadi tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Terakhir, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menegaskan kepada seluruh calon pemilih Pilkada serentak mendatang untuk lebih bijak dalam menggunakan hak suaranya.
"Kepada masyarakat saya imbau untuk cerdas, jangan hanya dengan menerima uang segitu tapi nanti program pembangunan yang harusnya diterima masyarakat malah tidak sesuai dengan semestinya karena dipotong dari uang beredar tadi," tegasnya.
Pilkada pada 27 November 2024 akan dilangsungkan secara serentak di antaranya 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
"Kita sampaikan untuk pilkada jangan ada terlibat masalah dengan money politic karena berdasarkan survey bahwa money politic itu presentasenya masih sangat tinggi," tegasnya kepada awak media.
Kemudian, Yudhi menjelaskan bahwa efek negatif dari politik uang akan disalahgunakan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan pembangunan secara nasional di Indonesia.
"Untuk seluruh masyarakat, apabila ada yang masalah money politic itu jangan diterima karena itu sama dengan halnya utang. Kalau nanti diterima uang itu pada saat menjabat pasti akan diminta kembali dalam hal apa seperti kasus korupsi proyek-proyek, nanti anggaran pembangunan dipotong pasti terjadi tindak pidana korupsi," pungkasnya.
Terakhir, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menegaskan kepada seluruh calon pemilih Pilkada serentak mendatang untuk lebih bijak dalam menggunakan hak suaranya.
"Kepada masyarakat saya imbau untuk cerdas, jangan hanya dengan menerima uang segitu tapi nanti program pembangunan yang harusnya diterima masyarakat malah tidak sesuai dengan semestinya karena dipotong dari uang beredar tadi," tegasnya.
Pilkada pada 27 November 2024 akan dilangsungkan secara serentak di antaranya 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
(GUS)
Berita Terkait
News
Wakapolda Sulsel dan Pejabat Utama Polda Sulsel Berganti
Mabes Polri kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Polda Sulawesi Selatan.
Senin, 11 Mei 2026 13:10
Makassar City
Tradisi Aksi Buruh Berubah, Kapolda Sulsel Apresiasi Kegiatan Terpusat
Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro menghadiri langsung kegiatan May Day Fest 2026 di depan Tribun Lapangan Karebosi, Jumat (1/5/2026).
Jum'at, 01 Mei 2026 18:55
News
Polda Sulsel Siagakan 2.181 Personel Gabungan Amankan May Day 2026
Polda Sulawesi Selatan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Kontingensi Aman Nusa I-2026 guna mengamankan peringatan May Day.
Kamis, 30 Apr 2026 19:18
News
Kolaborasi PLN - Polda Sulsel Kunci Kelancaran Infrastruktur Listrik di Sulawesi
Audiensi ini menjadi langkah strategis PLN untuk menjaga kesinambungan koordinasi dengan aparat keamanan, sekaligus memastikan proyek-proyek ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan berjalan lancar.
Senin, 27 Apr 2026 17:36
News
Sengketa Lahan di Maros Berujung Aduan ke Mabes Polri, Kabid Propam Polda Sulsel Terlapor
Seorang warga Kota Makassar, Andi Sarman melaporkan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulham Effendy, ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan intervensi dalam penanganan perkara sengketa lahan di Moncongloe, Kabupaten Maros.
Jum'at, 10 Apr 2026 17:42
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
Siswa Berkebutuhan Khusus Athirah Bersinar di Pentas Inklusi
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa