Bawaslu Ajukan PSU 11 TPS pada Delapan Daerah di Sulsel

Minggu, 01 Des 2024 17:33
Bawaslu Ajukan PSU 11 TPS pada Delapan Daerah di Sulsel
Aktivitas distribusi logistik Pilkada Serentak yang berada di Sulsel. Foto: Maman Sukirman
Comment
Share
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada 11 TPS yang tersebar di delapan daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rabu, (27/11/2024).

Pemberitahuan ini disampaikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, ia mengatakan ada 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di delapan daerah yang direkomendasikan melakukan PSU.



Dia mengatakan, untuk sementara ada 11 TPS masing-masing di antaranya Tanah Toraja (2 TPS), Enrekang (3 TPS), Makassar (1 TPS), Maros (1 TPS), Bone (1 TPS), Soppeng (1 TPS), dan Luwu (1 TPS). "Ada juga tambahannya di Luwu Timur (1 TPS)," ujarnya, Minggu, (01/12/2024).

Ia membeberkan alasan untuk melakukan PSU di beberapa TPS, termasuk adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS berbeda.

"Luwu Timur, berkaitan dengan Petugas KPPS diduga menandai surat suara yang diberikan kepada pemilih. Kemudian, Toraja, salah satunya ada 2 pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda," bebernya.

Lanjut, Saiful Jihad menuturkan bahwa adanya dugaan pemilih yang tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah tertentu dan Bawaslu Sulsel akan melakukan evaluasi penelitian yang menjadi dasar syarat PSU.



"Pemilih yang tidak ada dalam DPT, berpenduduk di luar dari daerah atau TPS di mana dia mencoblos. Misalnya KTP Makassar mencoblos di Toraja atau di daerah lain. Lalu, kabupaten lain masih melakukan penelitian dan kajian hukum keterpenuhan indikator yang menjadi syarat PSU berdasarkan aturan, yang sudah ada rekomendasi Panwascam yakni Luwu Timur, Tanah Toraja, Maros, Bone, dan Makassar," tuturnya.

Diketahui saat ini, KPU jajaran masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara hingga nanti akan diumumkan pada 15 Desember 2024.
(GUS)
Berita Terkait
Kubu Naili-Ome Nilai Kuasa Hukum RMB-ATK Soal LHKPN Mengada-ada
Sulsel
Kubu Naili-Ome Nilai Kuasa Hukum RMB-ATK Soal LHKPN Mengada-ada
Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Naili TrisaL dan Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome) menilai pernyataan kuasa hukum Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta (RMB-ATK), Wahyu Kasrul terkait LHKPN mengada-ada, bahkan menyesatkan.
Rabu, 25 Jun 2025 20:10
Di Sidang MK, RMB-ATK Persoalkan Dugaan Ketidakjujuran Syarat Pencalonan Naili-Ome
Sulsel
Di Sidang MK, RMB-ATK Persoalkan Dugaan Ketidakjujuran Syarat Pencalonan Naili-Ome
Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Nomor Urut 3, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) pasca Pemungutan Suara Ulang (Pasca-PSU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selasa, 17 Jun 2025 21:38
Kuasa Hukum Naili-Ome Sebut Gugatan RMB di MK Sangat Lemah
Sulsel
Kuasa Hukum Naili-Ome Sebut Gugatan RMB di MK Sangat Lemah
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso-A Tenrikarta (RMB-ATK) resmi memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 2 Juni 2025.
Selasa, 03 Jun 2025 20:42
Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading Amankan PSU Pilkada Palopo
News
Gubernur Sulsel Lepas 58 Personel Satgas Sawerigading Amankan PSU Pilkada Palopo
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman secara resmi melepas 58 personel Satuan Tugas Khusus “Sawerigading” dari Satpol PP Provinsi Sulsel untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo.
Rabu, 21 Mei 2025 20:09
Bawaslu Palopo Imbau Segera Tertibkan APK di Sejumlah Titik Jalan
Sulsel
Bawaslu Palopo Imbau Segera Tertibkan APK di Sejumlah Titik Jalan
Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana menyampaikan bahwa imbauan resmi tersebut telah disampaikan melalui surat bernomor 035/PM.00.02/K.SN-23/05/2025 yang dikeluarkan pada 19 Mei 2025.
Senin, 19 Mei 2025 17:08
Berita Terbaru