PA Makassar Gelar Sidang PS Sengketa Hibah Tergugat Cawalkot Makassar Muhyina Muin
Jum'at, 07 Mar 2025 17:31
Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Makassar melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa hibah yang berlamat di Jalan Sunu Raya No 42 Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Makassar melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa hibah yang berlamat di Jalan Sunu Raya No 42 Makassar.
Sidang PS yang diajukan penggugat Soefian Abdullah dengan register perkara nomor 2223/PDT.G/2024/PA.MKS tersebut baru saja digelar pada Jumat (07/03/2025) pagi tadi.
Diketahui, bahwa tergugat dalam perkara ini adalah Mantan Calon Walikota Makassar tahun 2014, Muhyina Muin. Tergugat juga merupakan mantan istri dari penggugat sendiri.
Sidang PS untuk mengecek kebenaran objek sengketa ini dilakukan Majelis Hakim PA Makassar yang dipimpin Ketua Sidang Raodhawiah, Hakim Hartini Ahada, Panitra Pengganti Haryati, dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat Lurah Timungan Lompoa Zuchriani, serta Prinsipal Penggugat Soefian bersama Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando.
Kemudian, hadir pula Irfan selaku Kuasa dari Tergugat I Muhyina Muin, Kuasa Hukum PPAT Taufiq Arifin, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi Hikmah diwakili oleh Kartini.
Dalam sidang, penggugat sempat memperlihatkan bukti Novum, dimana Hikmah sebagai pembeli dan Muhyina sebagai penjual.
"Terbukti obyek sengketa belum dilakukan hibah ternyata sudah diperjualbelikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saya," beber Soefian di hadapan majelis sidang.
Meski begitu, tampak bahwa majelis menolak bukti novum tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tambahan. Alasannya, karena sidang bukti sudah dilalui sebelumnya. "Nanti di kesimpulan saja ditanggapi," ujar ketua sidang.
Hal senada juga dilontarkan Kartini, selaku Kuasa Hukum Hikmah. Ia menyatakan tidak ada lagi kesempatan untuk ajukan bukti.
Untuk itu, di akhir majelis sidang menyampaikan bahwa selanjutnya sidang kembali akan digelar pada Rabu (19/03/2025) mendatang.
"Selanjutnya agenda sidang Kesimpulan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025. Seluruh rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, mulai dari gugatan, pembuktian. Semoga dengan tanpa perintah, para pihak bisa hadir," ucap Ketua Sidang Raodhawiah.
Sidang PS yang diajukan penggugat Soefian Abdullah dengan register perkara nomor 2223/PDT.G/2024/PA.MKS tersebut baru saja digelar pada Jumat (07/03/2025) pagi tadi.
Diketahui, bahwa tergugat dalam perkara ini adalah Mantan Calon Walikota Makassar tahun 2014, Muhyina Muin. Tergugat juga merupakan mantan istri dari penggugat sendiri.
Sidang PS untuk mengecek kebenaran objek sengketa ini dilakukan Majelis Hakim PA Makassar yang dipimpin Ketua Sidang Raodhawiah, Hakim Hartini Ahada, Panitra Pengganti Haryati, dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat Lurah Timungan Lompoa Zuchriani, serta Prinsipal Penggugat Soefian bersama Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando.
Kemudian, hadir pula Irfan selaku Kuasa dari Tergugat I Muhyina Muin, Kuasa Hukum PPAT Taufiq Arifin, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi Hikmah diwakili oleh Kartini.
Dalam sidang, penggugat sempat memperlihatkan bukti Novum, dimana Hikmah sebagai pembeli dan Muhyina sebagai penjual.
"Terbukti obyek sengketa belum dilakukan hibah ternyata sudah diperjualbelikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saya," beber Soefian di hadapan majelis sidang.
Meski begitu, tampak bahwa majelis menolak bukti novum tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tambahan. Alasannya, karena sidang bukti sudah dilalui sebelumnya. "Nanti di kesimpulan saja ditanggapi," ujar ketua sidang.
Hal senada juga dilontarkan Kartini, selaku Kuasa Hukum Hikmah. Ia menyatakan tidak ada lagi kesempatan untuk ajukan bukti.
Untuk itu, di akhir majelis sidang menyampaikan bahwa selanjutnya sidang kembali akan digelar pada Rabu (19/03/2025) mendatang.
"Selanjutnya agenda sidang Kesimpulan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025. Seluruh rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, mulai dari gugatan, pembuktian. Semoga dengan tanpa perintah, para pihak bisa hadir," ucap Ketua Sidang Raodhawiah.
(GUS)
Berita Terkait
News
Putusan Bersejarah: Praperadilan ‘Undue Delay’ Jadi Senjata Baru Lawan Penundaan Kasus
Sejumlah organisasi jurnalis konsituen Dewan Pers tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan mengapresiasi putusan diterimanya permohonan praperadilan oleh majelis hakim yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, di Sulawesi Selatan.
Selasa, 17 Mar 2026 14:22
News
Putusan Praperadilan PN Makassar Jadi Momentum Lawan Penundaan Kasus dan Impunitas
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratraman, menilai putusan yang dibacakan pada 16 Maret 2026 itu menjadi tonggak penting dalam menguji praktik penundaan perkara yang selama ini kerap terjadi.
Selasa, 17 Mar 2026 10:39
News
Praperadilan Kasus Kekerasan Jurnalis Dikabulkan, Minta Polisi Limpahkan Perkara ke JPU
Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan penundaan penanganan kasus kekerasan jurnalis tanpa alasan yang sah atau undue delay terhadap korban Muhammad Darwin Fatir jurnalis LKBN Antara yang mandek selama enam tahun sejak 2019-2026 di tingkat penyidikan oleh Polda Sulawesi Selatan.
Senin, 16 Mar 2026 22:10
News
Investor Menang di PN Makassar, Hakim Perintahkan PT KIMA Terbitkan Rekomendasi Perpanjangan HGB
PT Roda Mas Baja Inti selaku investor di kawasan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) memenangkan gugatan perdata di PN Makassar. Gugatan itu tercatat dengan Nomor Perkara 187/Pdt.G/2025/PN.MKS tahun 2025.
Selasa, 17 Feb 2026 18:35
News
Sengketa Lahan di AP Pettarani Memanas, Busrah Pertanyakan Legalitas Dokumen Lawan
Busrah Abdullah, salah satu pemilik objek tanah di kawasan eks Gedung Hamrawati, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, mendatangi lokasi untuk menyampaikan keberatan atas dokumen lawan.
Senin, 02 Feb 2026 13:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Andi Atssam Mappanyukki Raih Suara Senat Terbanyak di Putaran Pertama Pildek FIKK UNM
2
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
3
Kelurahan Kapasa Wajibkan Bukti Lunas PBB untuk Urus Administrasi
4
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
5
Kinerja Lingkungan Moncer, Pertamina Sulawesi Raih 6 PROPER Hijau
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Andi Atssam Mappanyukki Raih Suara Senat Terbanyak di Putaran Pertama Pildek FIKK UNM
2
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
3
Kelurahan Kapasa Wajibkan Bukti Lunas PBB untuk Urus Administrasi
4
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
5
Kinerja Lingkungan Moncer, Pertamina Sulawesi Raih 6 PROPER Hijau