PA Makassar Gelar Sidang PS Sengketa Hibah Tergugat Cawalkot Makassar Muhyina Muin
Jum'at, 07 Mar 2025 17:31

Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Makassar melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa hibah yang berlamat di Jalan Sunu Raya No 42 Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Makassar melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa hibah yang berlamat di Jalan Sunu Raya No 42 Makassar.
Sidang PS yang diajukan penggugat Soefian Abdullah dengan register perkara nomor 2223/PDT.G/2024/PA.MKS tersebut baru saja digelar pada Jumat (07/03/2025) pagi tadi.
Diketahui, bahwa tergugat dalam perkara ini adalah Mantan Calon Walikota Makassar tahun 2014, Muhyina Muin. Tergugat juga merupakan mantan istri dari penggugat sendiri.
Sidang PS untuk mengecek kebenaran objek sengketa ini dilakukan Majelis Hakim PA Makassar yang dipimpin Ketua Sidang Raodhawiah, Hakim Hartini Ahada, Panitra Pengganti Haryati, dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat Lurah Timungan Lompoa Zuchriani, serta Prinsipal Penggugat Soefian bersama Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando.
Kemudian, hadir pula Irfan selaku Kuasa dari Tergugat I Muhyina Muin, Kuasa Hukum PPAT Taufiq Arifin, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi Hikmah diwakili oleh Kartini.
Dalam sidang, penggugat sempat memperlihatkan bukti Novum, dimana Hikmah sebagai pembeli dan Muhyina sebagai penjual.
"Terbukti obyek sengketa belum dilakukan hibah ternyata sudah diperjualbelikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saya," beber Soefian di hadapan majelis sidang.
Meski begitu, tampak bahwa majelis menolak bukti novum tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tambahan. Alasannya, karena sidang bukti sudah dilalui sebelumnya. "Nanti di kesimpulan saja ditanggapi," ujar ketua sidang.
Hal senada juga dilontarkan Kartini, selaku Kuasa Hukum Hikmah. Ia menyatakan tidak ada lagi kesempatan untuk ajukan bukti.
Untuk itu, di akhir majelis sidang menyampaikan bahwa selanjutnya sidang kembali akan digelar pada Rabu (19/03/2025) mendatang.
"Selanjutnya agenda sidang Kesimpulan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025. Seluruh rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, mulai dari gugatan, pembuktian. Semoga dengan tanpa perintah, para pihak bisa hadir," ucap Ketua Sidang Raodhawiah.
Sidang PS yang diajukan penggugat Soefian Abdullah dengan register perkara nomor 2223/PDT.G/2024/PA.MKS tersebut baru saja digelar pada Jumat (07/03/2025) pagi tadi.
Diketahui, bahwa tergugat dalam perkara ini adalah Mantan Calon Walikota Makassar tahun 2014, Muhyina Muin. Tergugat juga merupakan mantan istri dari penggugat sendiri.
Sidang PS untuk mengecek kebenaran objek sengketa ini dilakukan Majelis Hakim PA Makassar yang dipimpin Ketua Sidang Raodhawiah, Hakim Hartini Ahada, Panitra Pengganti Haryati, dan disaksikan oleh aparat pemerintah setempat Lurah Timungan Lompoa Zuchriani, serta Prinsipal Penggugat Soefian bersama Kuasa Hukumnya Ibrahim Bando.
Kemudian, hadir pula Irfan selaku Kuasa dari Tergugat I Muhyina Muin, Kuasa Hukum PPAT Taufiq Arifin, dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi Hikmah diwakili oleh Kartini.
Dalam sidang, penggugat sempat memperlihatkan bukti Novum, dimana Hikmah sebagai pembeli dan Muhyina sebagai penjual.
"Terbukti obyek sengketa belum dilakukan hibah ternyata sudah diperjualbelikan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saya," beber Soefian di hadapan majelis sidang.
Meski begitu, tampak bahwa majelis menolak bukti novum tersebut untuk dijadikan sebagai bukti tambahan. Alasannya, karena sidang bukti sudah dilalui sebelumnya. "Nanti di kesimpulan saja ditanggapi," ujar ketua sidang.
Hal senada juga dilontarkan Kartini, selaku Kuasa Hukum Hikmah. Ia menyatakan tidak ada lagi kesempatan untuk ajukan bukti.
Untuk itu, di akhir majelis sidang menyampaikan bahwa selanjutnya sidang kembali akan digelar pada Rabu (19/03/2025) mendatang.
"Selanjutnya agenda sidang Kesimpulan ditetapkan tanggal 19 Maret 2025. Seluruh rangkaian pemeriksaan dianggap cukup, mulai dari gugatan, pembuktian. Semoga dengan tanpa perintah, para pihak bisa hadir," ucap Ketua Sidang Raodhawiah.
(GUS)
Berita Terkait

News
Suami Fenny Frans Dituntut 4 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel dan Kejari Makassar menuntut Direktur CV Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (42) hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp1 miliar dalam Sidang Pembacaan Tuntutan di Pengadilan Negeri Makassar
Selasa, 22 Apr 2025 19:43

News
Sengketa Yayasan Atma Jaya, AHU Siap Support Data ke APH
Kanwil Kemenkum Sulsel siap memberi support kepada Aparat Penegak Hukum (APH), sekaitan dengan kisruh Yayasan Atma Jaya.
Selasa, 22 Apr 2025 15:28

News
Ahli Kuatkan Dakwaan JPU dalam Sidang Kasus Skincare di PN Makassar
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan beberapa saksi pada sidang perkara kasus skincare yang mengandung merkuri atau bahan berbahaya.
Selasa, 25 Mar 2025 20:03

News
Kuasa Hukum Sebut Kosmetik Mengandung Merkuri Bukan Tanggung Jawab Mira Hayati
Kuasa Hukum Mira Hayati, Ida Hamidah menyebut produk merk MH yang mengandung bahan merkuri bukan tanggung jawab kliennya.
Selasa, 18 Mar 2025 21:55

News
Mira Hayati Jalani Sidang Kedua, Tiga Saksi Dihadirkan
Terdakwa Mira Hayati (29) kembali menjalani sidang kasus kosmetik ilegal alias mengandung bahan berbahaya, di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Selasa, (18/03/2025).
Selasa, 18 Mar 2025 17:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

4 Oknum LSM di Wajo Resmi Dipolisikan Gegara Kasus Pemerasan
2

Pimpinan FIKK Angkat Bicara Tanggapi Mosi Tidak Percaya Dosen Olahraga UNM
3

Kembalikan Kejayaan Kakao di Indonesia, Mars Perkuat Riset & Sumber Daya Berkelanjutan
4

Kelabui Petugas, Buron Kasus Narkotika di Jeneponto Dihadiahi Timah Panas
5

Unhas Pastikan Penyelenggaraan UTBK-SNBT Transparan dan Ketat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

4 Oknum LSM di Wajo Resmi Dipolisikan Gegara Kasus Pemerasan
2

Pimpinan FIKK Angkat Bicara Tanggapi Mosi Tidak Percaya Dosen Olahraga UNM
3

Kembalikan Kejayaan Kakao di Indonesia, Mars Perkuat Riset & Sumber Daya Berkelanjutan
4

Kelabui Petugas, Buron Kasus Narkotika di Jeneponto Dihadiahi Timah Panas
5

Unhas Pastikan Penyelenggaraan UTBK-SNBT Transparan dan Ketat