Anggota DPRD Jeneponto Digugat ke PN atas Dugaan Wanprestasi Investasi Batu Bara

JENEPONTO - Seorang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berinisial HS alias Kareng Daming digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto atas dugaan wanprestasi dalam kerja sama investasi limbah batu bara di Kalimantan Timur.

Gugatan tersebut diajukan oleh pengusaha asal Kalimantan Timur, Sulistio Ningrum, melalui kuasa hukumnya, Hendrik, pada Kamis (25/6/2026).

Hendrik menjelaskan, perkara itu bermula dari kerja sama investasi yang dilakukan pada April 2024. Dalam kerja sama tersebut, kliennya mengaku menyerahkan modal usaha sebesar Rp500 juta untuk bisnis pengelolaan limbah batu bara.

Menurut Hendrik, berdasarkan kesepakatan para pihak, modal investasi beserta keuntungan akan dikembalikan setelah proses pengiriman limbah batu bara selesai dilakukan.

"Klien kami telah memberikan modal sebesar Rp500 juta. Dalam perjanjian disebutkan bahwa setelah pengiriman limbah batu bara selesai, modal dan bagi hasil akan dikembalikan. Namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dipenuhi," kata Hendrik saat ditemui di PN Jeneponto.

Ia mengatakan, beberapa waktu setelah kerja sama berjalan, komunikasi antara penggugat dan tergugat terputus. Padahal, pada Juli 2024 seluruh limbah batu bara yang menjadi objek kerja sama disebut telah selesai dikirim.

Pihak penggugat mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, termasuk melayangkan dua kali somasi kepada tergugat. Namun, upaya tersebut disebut tidak mendapat respons.

"Kami sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan mengirimkan dua kali somasi, tetapi tidak ada tanggapan. Selama kurang lebih dua tahun terakhir juga tidak ada komunikasi yang jelas terkait penyelesaian kewajiban tersebut," ujarnya.

Hendrik menambahkan, dalam perjanjian kerja sama terdapat klausul denda apabila modal investasi tidak dikembalikan setelah pengiriman barang selesai. Berdasarkan perhitungan pihak penggugat, total kerugian yang diklaim mencapai sekitar Rp2,2 miliar.

Menurutnya, gugatan tersebut diajukan untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus memulihkan hak-hak kliennya yang dinilai dirugikan.

Hingga berita ini ditulis, pihak tergugat belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jeneponto.